(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Geliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda"

GELIAT SANG NAGA DI BAWAH CENGKERAMAN GARUDA: 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) hingga 
Pencarian Identitas yang (di) Lenyap (kan) 

Diajukan sebagai makalah dalam matakuliah Identitas dan Masyarakat 
Multikultural, Program Pascasarjana Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Airlangga 



KhaeruI Umam Noer 



Surabaya - 2008 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 







&5BNI 





Geliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



Abstrak 

Keberadaan Orang Tionghoa di Indonesia memiliki sejarah yang sangat 
panjang, sejak abd ke-5 Masehi hingga saat ini. Sejarah orang Tionghoa 
dapat dikatakan mewarnai hampir sepauh perjalanan sejarah bangsa 
Indonesia. Keberadaan mereka di setiap tempat menandakan betapa aktifnya 
mobilitas orang Tionghoa. Sangat disesali, bahwa sejarah orang Tionghoa 
kemudian (di) hilang (kan) dan (di) lenyap (kan). Tionghoa kemudian menjadi 
etnis yang tidak disukai, bahkan sejak awal masa kolonial Belanda hingga 
masa Orde Baru. Keberadaan orang Tionghoa kemudian dikaitkan dengan 
identitas mereka yang berbeda dan kedekatan ideologi di daerah asal 
mereka dengan komunis, sehingga orang Tionghoa harus menyembunyikan 
identitas mereka selama masa Orde Baru yang represif. Identitas Tionghoa 
baru kembali muncul dengan semarak seiring dengan datangnya reformasi, 
di mana berbagai medium identitas Tionghoa bermunculan seperti cendawan 
di musim hujan. Tidak dapat disangsikan lagi, bahwa orang Tionghoa dan 
eksistensinya merupakan gambaran sekaligus representasi adanya 
semangat multikulturalisme di Indonesia, sebuah gambaran bahwa sang 
naga akhirnya menggeliat setelah di cengkeram dalam waktu yang lama. 

Kata kunci: Tionghoa, Sejarah, Multikulturalisme 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



Orang Tionghoa dan Sejarah yang (di) Hilang (kan) 

Etnis Tionghoa, merupakan salah satu etnis di Indonesia yang 
memiliki sejarah kelam dan berkepanjangan. Istilah etnis dalam KBBI 
(2005:309) dianggap sama dengan etnik yakni "bertalian dengan kelompok 
sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau 
kedudukan tertentu karena keturunan, adat, bahasa, agam, dan sebagainya". 
Istilah Tionghoa sendiri merujuk pada banyak hal, meskipun mereka secara 
umum digolongkan sebagai 'overseas Chinese'. Istilah Tionghoa merujuk 
pada setiap orang Tionghoa yang bermukim di luar daratan Cina atau tinggal 
di perantauan (lihat Ensiklopedi Nasional Indonesia 1991). Istilah ini berasal 
dari bahasa Mandarin "huachio" atau "huagio" yang artinya orang Cina yang 
berada di luar negara Cina yang merupakan warga negara Cina. Tionghoa 
juga memiliki arti sebagai orang yang berasal dari 'negara pusat', sedangkan 
dalam bahas Hokkian, 'Tionghoa' berarti negara pusat atau negara tengah, 
namun sejak masa Dinasti Manchu atau Qing pada abad ke-I 6 hingga ke-I 9, 
semua orang Tionghoa atau keturunannya yang bermukim di luar negara 
Cina juga di anggap sebagai warga negara Cina (Erniwati, 2007:1). 

Dalam konteks yang lebih luas, istilah Tionghoa juga dikenakan pada 
orang Cina yang berada di perantauan, terutama yang bermukim di negara- 
negara Asia Tenggara atau negara-negara yang berada di Semenanjung 
Indocina seperti Laos, Burma, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan 
Indonesia. Hal yang patut diperhatikan adalah, kebanyakan orang Tionghoa 
perantauan berasal dari Cina Selatan, Provinsi Guang Dong dan bagian 
selatan dari Provinsi Pujian, atau orang-orang yang mempunyai leluhur yang 
berasal dari kedua provinsi tersebut (Danandjaja, 2007:23-24). 

Kedatangan orang Tionghoa di Indonesia pun masih menjadi 
perbincangan yang menarik. Pada era pra-kolonial, termasuk di dalamnya 

(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



sebelum orang-orang Eropa masuk ke Indonesia. Sebagian pihak 
mengatakan bahwa kedatangan orang Tionghoa ke-8, yakni pada masa 
kerajaan Sriwijaya, hal ini karena adanya hubungan antara Sriwijaya yang 
beragama Buddha dengan daratan Cina, namun hal ini pun masih 
diperdebatkan. Beberapa sejarawan mengemukakan bahwa kedatangan 
orang Tionghoa di Indonesia sudah di mulai sejak era Dinasti Tang 
(618-907), hal ini dapat diketahui dengan biksu Budhha bernama Fa Hien 
yang berkunjung ke India namun menyempatkan diri ke Indonesia (Wikipedia 
tt). Agaknya satu hal yang sudah dapat dipastikan, bahwa orang Tionghoa 
sudah ada di Jakarta pada tahun 1600, ketika Jakarta masih bermana 
Jayakarta, dan diketahui bahwa orang Tionghoa di Jayakarta memiliki 
hubungan dengan orang Tionghoa di Banten, Semarang dan Sumatra (Nas 
dan Grijns, 2007:14). 

Harus di akui, bahwa terdapat sedikit sekali informasi mengenai waktu 
pasti kedatangan orang Tionghoa di Indonesia. Meskipun demikian, 
keberadaannya jelas tidak dapat di sebelah mata. Pada abad ke-I 5, 
bersamaan dengan kedatangan Admiral Cheng Ho atau Zeng He, maka arus 
migrasi orang Tionghoa di Indonesia mulai meningkat, termasuk dalam 
rombongan Zeng He adalah para pemeluk agama Islam, yang kemudian di 
percaya sebagai 'nenek moyang' para penyebar Islam di tanah Jawa (lihat 
Muljana 2005) 

Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia terlihat lebih jelas pada era 

kolonial Belanda, di mana mereka mencoba peruntungan melalui 

perdagangan. Keberadaan etnis Tionghoa di Jakarta menjadi lebih jelas lagi, 

ketika Jakarta benama Batavia - didirikan tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon 

Coen, orang Tionghoa awalnya bermukim di dalam benteng Batavia, namun 

terjadi pemberontakan etnis Tionghoa pada tahun 1740, di mana mereka di 

paksa untuk menetap di luar tembok kota Batavia (lihat Ricklefs 2005), 

(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Pecinan. Pecinan, saat 
ini bernama Glodok, adalah salah satu bentuk awal dari suburbanisasi paksa 
yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. 

Pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi, di Batavia sudah 
terdapat 2.500 rumah orang Tionghoa, bahkan jumlah ini diperkirakan lebih 
besar jika penduduk di wilayah ommelanden atau permukiman di sekitar 
wilayah Batavia turut dihitung. Pada tahun 1620-an, orang Belanda dan 
orang Tionghoa membersihkan lahan yang selama ini tidak dipergunakan 
yang berada di luar tembok Batavia, di mana ekspansi ini terutama berada di 
sepanjang Sungai Ciliwung, dan hal ini mendorong keputusan Gubernur 
Jenderal untuk membuka wilayah pinggiran menjadi wilayah ommelanden 
sebagai tempat tinggal bagi kaum bumiputra dan sebagian Timur Jauh atau 
Timur Asing\ di mana mereka tidak lagi di terima dalam tembok kota Batavia 
(lihat Raben 2007). Pada tahun 1700-an, terdapat sejumlah orang Tionghoa 
yang tidak kurang dari 15.000 jiwa, di mana jumlah tersebut diperkirakan 17% 
dari total populasi. 

Begitu banyaknya orang Tionghoa di sekitar wilayah Batavia, dan 
berbagai wilayah di Indonesia, pada gilirannya menjadikan persaingan 
ekonomi antara golongan orang Eropa dan para pedagang Tionghoa tidak 
lagi sehat. Heeren XVII mengakui bahwa mereka mengagumi industri orang- 
orang Tionghoa, namun para pengusaha Eropa di Batavia justru tidak 
menyukai orang Tionghoa yang melibatkan diri dalam perdagangan. 
Agaknya, orang Tionghoa sudah tidak disukai tidak hanya saat ini, namun 
sejak era kolonialisme Belanda. Akibat dari kebencian orang Eropa 
menjadikan Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik yang korup dan 



' Istilah ini pada dasarnya merujuk pada ketetapan Gubernur Jenderal yang 
membagi penduduk Batavia dan sekitarnya dalam tiga kategori besar, yaitu: (1) orang Eropa, 
termasuk di dalamnya orang Belanda dan Portugis, (2) Timur Jauh atau Timur Asing, 
termasuk di dalamnya orang Tionghoa, Arab, Benggali, Persia dan Gujarat, dan (3) 
Bumiputra atau penduduk asli. 

(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



opresif terhadap para pengusaha Tionghoa. Tahun 1722, perlakuan 
Pemerintah, melalui VOC dan penduduk lokal Batavia (yakni orang Eropa) 
terhadap orang-orang Tionghoa di Batavia menjadi semakin kejam dan 
sewenang-wenang. 

Pemberontakan orang Tionghoa yang berujung pada pengusiran 
orang Tionghoa dari Batavia terjadi pada tahun 1740, di mana VOC 
menyimpulkan bahwa orang Tionghoa akan melakukan pemberontakan, dan 
orang Tionghoa menyimpulkan bahwa orang Belanda akan melakukan 
pembantaian terhadap mereka dengan menenggelamkan jung mereka ketika 
mereka berlayar. Pada tanggal 9 Oktober, dan diketahui oleh Gubernur 
Jenderal Adriaan Valckenier (1737-41), dimulailah pembunuhan besar- 
besaran terhadap orang Tionghoa, di mana orang-orang Eropa dan para 
budak lah yang membunuh paling banyak orang Tionghoa (Ricklefs, 
2005:208-210). 

Ricklefs (2005) menuding bahwa tindakan pembantaian besar-besaran 
orang Tionghoa di Batavia justru menyebabkan tersebarnya orang-orang 
Tionghoa yang selamat ke daerah timur, menyusur sepanjang daerah pesisir 
dan melakukan perang gerilya melawan VOC. Akibat tersebarnya orang 
Tionghoa dari Batavia adalah meningkatnya tindak kekerasan di berbagai 
daerah, seperti di Semarang, Juwana dan Demak. Barangkali keberadaan 
orang Tionghoa tidak akan terlalu dipermasalahkan dalam sejarah Jawa jika 
saja Pakubuwana IP, yang dipengaruhi oleh Patih Natakusuma, menjalin 
kerjasama dengan orang Tionghoa pelarian untuk melawan VOC. Ketika 
kerjasama terjalin, dan ternyata mereka kalah melawan VOC, maka bibit 
kebencian tehadap orang Tionghoa mulai tertabur dalam diri orang Jawa. 
Kekalahan utama yang menyebabkan kekalahan Pakubuwana II adalah 



^ Pakubuwana II, merupakan Raja Mataram sebelum kerajaan ini di bagi dalam dua 
bagian, yakni Surakarta dan Yogyakarta pada perjanjian Gianti. 

(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



karena munculnya Cakraningrat IV yang ingin melepaskan diri dari 
kekuasaan Mataram, dengan dibantu oleh para serdadu dari Madura, mereka 
memukul mundur para orang Tionghoa dari wilayah Semarang dan 
sekitarnya. 

Kekalahan orang Tionghoa ini menyebabkan banyak wilayah yang 
selama ini tunduk pada Pakubuwana II akhirnya melepaskan diri, dan hal ini 
menyebabkan Patih Natakusuma diasingkan. Kekalahan Pakubuwana II, 
yang memproklamirkan diri sebagai raja-mistik-penakluk Perang Suci, 
membawa tiga akibat yang luas, yaitu: (1) VOC semakin menancapkan 
kekuasaannya atas Jawa, terutama dengan kerjasamanya dengan 
Cakraningrat IV; (2) munculnya daerah-daerah otonom, terutama di Jawa 
Timur; (3) munculnya pemberontakan yang lebih besar lagi yang dilakukan 
oleh orang Jawa, hanya saja kali ini mereka tidak didampingi oleh orang 
Tionghoa. Menjadi sangat mudah dipahami, bahwa sikap antipati terhadap 
orang Tionghoa muncul dari sisi historis, bagaimana orang Jawa tidak 
menyukai orang Tionghoa karena dianggap menyalahi kesepakatan dengan 
Pakubuwana II, dan orang Tionghoa pun tidak menyukai orang Jawa 
terutama Madura karena membantu Cakraningrat IV dalam menumpas 
mereka. Bahkan kekalahan Pakubuwana II membawa implikasi yang lebih 
jauh, yakni jatuhnya wilayah pesisir utara di sepanjang Jawa Tengah. 

Carey (1986) berpendapat lain, bahwa kebencian orang Jawa 
terhadap orang Tionghoa karena orang Tionghoa selalu mencampuri urusan 
internal keraton Jawa, bahkan intervensi ini dianggap telah dilakukan oleh 
orang Tionghoa sejak masa kekuasaan Majapahit, terutama pada masa 
Kesultanan Demak pada abad ke-15. Kebencian ini juga memuncak ketika 
VOC memberikan banyak hak khusus kepada orang Tionghoa dalam 
perdagangan candu dan terutama sekali pada masa tanam paksa, di mana 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



8 



orang Tionghoa dianggap sebagai 'penjilat' terhadap pemerintahan Hindia 
Belanda dengan bekerjasama menindas rakyat pribumi. 

Meskipun terjadi pertumpahan darah antara orang Tionghoa dengan 
para Raja Pribumi dan VOC, namun hal ini tidak menghentikan imigrasi orang 
Tionghoa ke Indonesia, di mana kesempatan ekonomi di luar negara Cina 
lebih besar ketimbang di Cina sendiri. Para pendatang yang lebih awal lebih 
dekat ke daratan Cina, hal ini terlihat dengan adanya keinginan yang kuat 
pada diri mereka untuk kembali ke daratan Cina. 

Pada era ke-18, di mulai suatu era baru, di mana Kaisar Qian Long 
dari dinasti Qing melarang para orang Tionghoa yang berada di perantauan 
untuk kembali ke Cina. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong para 
orang Tionghoa untuk tidak meninggalkan negeri perantauan. Cukup banyak 
orang Tionghoa yang akhirnya merasa nyaman tinggal di Indonesia, dan 
menikah dengan orang Indonesia, dan mereka pun tidak lagi merasakan 
keterkaitan yang kuat antara dirinya dengan daratan Cina, terutama karena 
Dinasti Manchu melakukan opresi terhadap banyak suku di Cina, akhirnya 
mereka lebih memilih untuk tinggal di perantauan. 

Kebanyakan dari mereka, mengidentifikasikan diri mereka sebagai 
'orang Belanda' dan memeluk agama Kristen, umumnya menikmati 
pendidikan yang lebih tinggi dan status sosial yang lebih baik. Secara umum, 
dapat dikatakan bahwa mereka yang masih terikat ke daratan Cina 
memegang keyakinan Confusianisme dan mereka lebih memegang teguh 
adat istiadat Cina. Sekurangnya terdapat tiga golongan orang Tionghoa: Cina 
Totok yakni mereka yang lebih terikat ke Cina Daratan, Qiao Shengs yang 
lebih dekat ke Belanda, dan Cina Babah yang lebih dekat ke pribumi 
(wikipedia tt) 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



Setelah era kolonial atau pada akhir era kolonial, para imigran 
Tionghoa tetap berdatangan ke Indonesia, terutama di dukung oleh gerakan 
nasionalisme Cina ada era Dinasti Qing. Meskipun bantuan umumnya 
diberikan secara finansial dan moneter, namun tidak sedikit orang Tionghoa, 
terutama Cina Totok, yang aktif dalam bidang politik, terutama pada era Sun 
Yat Sen. Perubahan besar-besaran terjadi pada pertengahan abad ke-19 
hingga awal abad ke-20, ketika Cina Totok meningkatkan intensitas asimilasi 
mereka dalam budaya Indonesia (lihat Blusse 2004). 

Meskipun orang Belanda telah memberikan orang Tionghoa status 
yang lebih tinggi ketimbang orang pribumi atau bumiputra, namun orang 
Belanda tetap melakukan tindakan yang opresif dan diskriminatif terhadap 
orang Tionghoa, sehingga ketiga grup orang Tionghoa, baik itu Qiao Shengs, 
Cina Baba dan Cina Totok lebih kooperatif terhadap pergerakan nasional di 
Indonesia, terutama dengan menyediakan bantuan moneter dan 
perdagangan (Ricklefs 2005). Pada gilirannya, lebih banyak orang Tionghoa 
yang terlibat dalam dunia politik. Cina Totok lebih pada politik praktis yang 
bertujuan untuk membangun aliansi antara Indonesia-Cina dan mendirikan 
surat kabar, sedangkan Cina Baba dan Qiao Shengs umumnya bergabung 
dengan partai nasionalis milik bumiputra. Sebagian dari mereka melayani di 
berbagai departemen di angkatan bersenjata Belanda dan Jepang namun 
mereka menggunakan posisi mereka untuk menolong pergerakan nasional 
(wikipedia tt). Orang Tionghoa di Indonesia juga sangat aktif dalam 
membantu dalam pergerakan kemerdekaan pada masa Pendudukan Jepang. 
Tokoh-tokoh seperti Siauw Giok Tjhan, Liem Koen Hian dan Yap Tjwan Bing 
bekerja di ketentaraan Jepang namun membantu usaha-usaha kemerdekaan 
Indonesia. 

Selama tahun 1945-1950 ketika terjadi revolusi nasional dan usaha 
untuk mempertahankan kemerdekaan, cukup banyak orang Tionghoa yang 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



10 



terlibat dalam kegiatan tersebut. Ketika masa kolonial Belanda dan 
pendudukan Jepang akhirnya selesai, banyak aset-aset perusahaan yang 
dimiliki oleh orang Belanda dan Jepang akhirnya di jual dengan harga murah, 
dan sebagaimana asalnya, maka orang-orang Tionghoa kemudian membeli 
perusahaan tersebut dan/atau mengakuisisi perusahan tersebut ke dalam 
perusahaannya. Bagaimana pun, sejarah kembali terulang, orang-orang 
pribumi tidak puas dengan hal ini, bahwa ekonomi di kuasai oleh orang 
Tionghoa, bukan dari kalangan pribumi. Pada era Orde Lama, keberadaan 
orang Tionghoa dalam sejarah perjuangan bangsa kemudian dihilangkan 
(lihat Adam 2007), dan hal ini menyebabkan ketegangan antara orang 
Tionghoa dengan pemerintah Orde Lama. Sebagian tetap memilih untuk aktif 
dalam dunia politik, namun sebagian besar lainnya akhirnya mengambil 
langkah menjauh dari dunia politik praktis dan memfokuskan diri pada bidang 
ekonomi. Ketidakpuasan orang Tionghoa terhadap kebijakan Soekarno 
terletak dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1959 yang memaksa 
para orang Tionghoa untuk menutup usaha mereka, dan mengakibatkan 
sebagian besar Cina Totok kembali ke Daratan Cina. 

Ketika Soeharto menjadi Presiden RI, diskrimasi terhadap orang 
Tionghoa justru semakin meningkat. Degan justifikasi bahwa orang Tionghoa 
adalah orang komunis yang membantu PKI, maka dimulailah perburuan dan 
pengucilan orang Tionghoa dalam berbagai aspek. Secara efektif Orde Baru, 
mengikuti jejak Soekarno, melarang orang Tionghoa untuk terlibat dalam 
bidang militer dan politik, kemudian hal ini merambah bidang pendidikan, 
hukum dan keamanan. Akibat dari kebijakan ini mudah di duga, para orang 
Tionghoa lebih memfokuskan diri dalam bidang ekonomi yang kemudian 
memunculkan konglomerasi di kalangan orang Tionghoa. Diskriminasi 
terhadap etnis Tionghoa tetap terjadi dengan sangat terencana, bahkan 
hingga akhir era Orde Baru (lihat Danandjaja 2007). Ketika terjadi kerusuhan 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



11 



Mei 1998, orang Tionghoa merupakan etnis yang paling banyak dirugikan, 
bukan hanya material namun juga keamanaan mereka. 

Kebangkitan orang Tionghoa baru terjadi ketika masa pemerintahan 
Abdurrahman Wahid. Sebagai presiden, ia memerintahkan untuk menghapus 
berbagai aturan yang melakukan diskriminasi dan meningkatkan hubungan 
dengan orang Tionghoa, termasuk diperbolehkannya perayaan imlek, bahkan 
dijadikan sebagai hari libur nasional. Orang Tionghoa di Indonesia saat ini 
berada dalam masa pemulihan, di mana berbagai hal yang 'beraroma' 
Tionghoa tidak lagi tabu untuk dipertunjukkan, dan hal ini mendorong mereka 
untuk menempatkan diri mereka dalam mozaik bangsa Indonesia yang 
multikultural. Persoalannya kemudian, bagaimana mereka menempatkan diri 
mereka, setelah sejarah yang sedemikian panjang dan melelahkan, dan 
bagaimana mereka menempatkan dan memaknai identitas mereka dalam 
konteks masyarakat Indonesia yang multikultural. 

Orang Tionghoa dan Pencarian Identitas yang (di) Lenyap (kan) 

Kalau kita melihat iklan di surat kabar terhitung sejak tanggal 1 
Februari 2008, sudah bermunculan berbagai iklan yang menuliskan kata 
"Gong Xi Fa Cai", sebuah ungkapan khas orang Tionghoa yang berarti doa 
semoga selalu berada dalam keberuntungan. Berbagai pusat perbelanjaan 
pun berubah warna menjadi lebih merah ketimbang biasanya (meskipun 
ketika idul fitri tiba sebagian besar mall berubah warna menjadi hijau atau 
warna-warni ketika natal tiba, agaknya para pemilik pusat perbelanjaan tidak 
begitu mementingkan perayaan keagamaan lainnya), dan berbagai iklan 
yang menyuguhkan diskon 'gede-gedean' dalam rangka menyambut imlek. 

Dalam makalah ini penulis menampilkan tiga macam iklan yang 
berasal dari dunia perbankan, yakni dari BNI 46, Mandiri dan BII (lihat di 
halaman awal). Dari ketiga iklan yang berasal dari tiga bank tersebut. 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



12 



nampak bahwa setiap iklan mencoba menampilkan berbagai identitas yang 
dapat dengan mudah diatributkan kepada warga keturunan Tionghoa. Bank 
Mandiri, menampilkan lima unsur: emas, air, kayu, api, dan tanah. Tidak lupa 
menyelipkan kalimat: 

"Emas, Air, Kayu, Api, Dan Tanah Untuk Kebaikan Yang Selalu 
Tumbuh. Berbekal rencana dan harapan besar, kita manfaatkan 
setiap peluang di tahun yang baru. Berlandaskan pada nilai dan 
falsafah yang terkandung dalam Kelima Unsur Kehidupan, kita 
berkarya, mengisi tahun ini dengan beragam keberhasilan." 

Berbeda dengan BNI 46, dengan iklan yang lebih sederhana dan 
lugas, hanya menampilkan sesosok orang, yang terwakili hanya tangannya 
saja dengan melukis suatu kaligrafi aksara Mandarin, dan dengan kalimat 
yang lugas: "Berawal dari ketekunan kita wujudkan kemakmuran.". Menurut 
penulis, iklan imlek yang paling baik dalam menyampaikan pesan berasal 
dari BII. Menggambarkan dua orang anak laki-laki yang bermain barongsai 
dan seorang anak perempuan yang memegang bola, dan anak laki-laki 
tersebut mengejar anak perempuan, mereka seluruhnya terlihat gembira 
sambil bermain di padang rumput. Kata-kata dari iklan ini lah yang menarik 
perhatian penulis: "Waktu mengajarkan kita untuk melepaskan yang lalu dan 
berjuang mengejar asa yang membentang di depan kita". Bagi penulis, kata- 
kata tersebut mencerminkan usaha reunifikasi orang Tionghoa dengan 
negara Indonesia, meskipun terlihat adanya upaya untuk 'mengalah' dan 
melupakan masa lalu mereka yang pahit. Tapi bukan itu yang menjadi 
persoalan saat ini, melainkan bagaimana representasi orang Tionghoa dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural. 

Usaha pencarian identitas bagi orang Tionghoa dapat dikatakan 
sebagai usaha tak berkesudahan. Secara sederhana, jika mengikuti logika 
konstruktivis-interpretiv, identitas adalah hasil konstruksi sosial, dengan 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



13 



demikian identitas tidak bersifat given, melainkan terdapat kekuatan tarik- 
menarik sehingga suatu identitas menjadi tidak pernah tunggal (lihat Castells 
2004, Kenny 2004). Identitas adalah suatu proses menjadi, mengutip de 
Beauvoir, "one is not born, rather becomes, a woman", logika ini nampaknya 
dapat juga dipergunakan dalam kasus orang Tionghoa, bahwa "one is not 
born, rather becomes, a Chinese". Dalam hal ini harus ada pembatasan yang 
jelas, bahwa yang di maksud oleh de Beauvoir adalah perempuan bukan 
dalam artian bio-fisiologis, namun lebih pada konsep gender, meskipun bio- 
fisiologis memang berpengaruh, demikian pula dengan hal ini. Bahwa 
menjadi orang Tionghoa artinya menjadi orang Tionghoa secara ras dan 
secara etnis. Persoalannya adalah, orang Tionghoa yang ada di Indonesia 
saat ini tidak lebih dari orang Tionghoa yang sudah terhibridasi, sudah 
tercampur dengan populasi genetik orang Indonesia, jadi penulis rasa, adalah 
sebuah kesia-siaan jika kita masih memperdebatkan konsep ke-tionghoa-an 
orang Tionghoa berdasarkan genetika. Harus di akui, memang terdapat 
perbedaan secara fisik antara Tionghoa dan 'pribumi atau bumiputra', namun 
perbedaan tersebut tidak lah fundamental. 

Persoalannya setidaknya lebih terbatas, yakni bagaimana identitas 
seorang Tionghoa dalam konteks sosial budaya. Secara lebih sederhana, 
identitas secara sosial adalah komitmen terhadap nilai-nilai dan standar 
umum dari suatu kelompok. Robbins (1973) pernah mengemukakan suatu 
konsep dasar mengenai identitas, yang terlihat sangat antropologis, yakni 
karakter yang melekat pada manusia dan ciri-ciri kebudayaan yang 
dimilikinya. Dalam hal ini, Robbins mencoba menggambarkan identitas dalam 
dua alur pemikiran yang berbeda. Di satu sisi, identitas adalah 'kepemilikan' 
yang melembaga, di mana identitas ini memiliki makna yang mendalam dan 
tidak mudah untuk berubah maupun di ubah. Di sisi yang lain, terdapat pula 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



14 



identitas yang tidak melembaga dan identitas tersebut dapat berubah dengan 
mudah. 

Castells (2004) memberikan suatu gambaran yang jelas, bahwa 
identitas, sebagaimana yang dikatakan oleh Robbins sebagai identitas yang 
melembaga, adalah kata kunci dalam menentukan keberadaan seseorang. 
Identitas memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana seseorang 
bertingkah-laku. Dalam pengertian yang lebih luas, identitas yang 
melembaga adalah identitas yang dimiliki seseorang yang tidak dapat di ubah 
oleh orang itu sendiri. Ras dan etnisitas misalnya, di mana ras dan etnisitas 
adalah sesuatu yang bersifat askriptif, sesuatu yang dimiliki sejak masa 
kanak-kanak. Tentu saja identitas seperti itu muncul bersama dengan bentuk- 
bentuk sosialisasi budaya, sehingga orang yang dilahirkan dari keluarga 
Tionghoa dan mendapatkan pendidikan dan sosialisasi budaya Tionghoa 
akan menjadikan ke-tionghoa-an sebagai bagian integral dari identitas 
dirinya. 

Sedangkan identitas yang mudah berubah adalah identitas yang tidak 
didasarkan pada unsur primordial, namun hanya terkait pada jenis-jenis 
profesi dan tindakan-tindakan yang dikaitkan dengan profesi tersebut. 
Seorang dengan profesi guru akan dituntut untuk mengambil identitas 
'sementara' sebagai guru ketika berada dalam lingkungan pendidikan, namun 
ketika ia berada di luar lingkungan lembaga pendidikan, ia dapat mengambil 
dan memakai identitas yang lain. 

Robbins (1973) memberikan kata kunci penting yang harus 
diperhatikan, bahwa identitas terkait dengan peran dan status (termasuk di 
dalamnya kewajiban untuk menjalankan perannya sebagai anggota dalam 
suatu kelompok). Berkaitan dengan hal ini, jika identitas seseorang di reduksi 
menjadi sebatas peran dan kewajiban yang harus dilakukannya, maka hal 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



15 



tersebut menjadi jauh lebih rumit untuk dipahami. Orang Tionghoa harus 
melakukan berbagai kewajibannya sebagai orang Tionghoa agar dapat 
dikatakan sebagai orang Tionghoa. Penulis contohnya, sebagai orang 
Betawi, maka penulis harus melakukan kewajiban penulis sebagai orang 
Betawi agar dapat dikatakan sebagai orang Betawi. Persoalannya, apa yang 
menjadi kewajiban penulis sebagai orang Betawi? Sama halnya dengan apa 
yang menjadi kewajiban orang Tionghoa sebagai orang Tionghoa? Bukan 
kah akan lebih mudah jika penulis mengatakan bahwa penulis akan 
mematuhi berbagai aturan hukum atau acuh saja tapi tetap dikatakan 
sebagai orang Betawi? Demikian pula sebaliknya? 

Barangkali jawaban dari segala keruwetan tersebut terletak bukan 
pada sisi obligasi, namun pada sisi kebudayaan. Sebagai orang yang 
dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Betawi - meskipun 
ayah orang Sunda, penulis telah mengalami sosialisasi dan enkulturasi sejak 
kecil mengenai Betawi dan kebudayaan yang dimilikinya. Maka ketika penulis 
berada di luar kebudayaan Betawi, di Surabaya misalnya, tanpa sadar 
penulis mempergunakan 'ke-betawi-an' penulis dalam memandang segala 
hal, dan ketika itu, unsur primordial penulis muncul, bahwa penulis orang 
Betawi bukan orang Jawa, penulis cuma orang Betawi yang kebetulan kuliah 
di Jawa. Hal ini pun rupanya terjadi di kalangan orang Tionghoa sendiri. 
Bahwa mereka dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa, maka 
mereka mengambil identitas ke-tionghoa-an dan menjadikan identitas 
tersebut sebagai bagian integral dalam diri mereka, sehingga acapkali 
mereka menjadikan ke-tionghoa-an mereka sebagai dasar dalam berpikir dan 
bertindak. 

Dalam hal ini, kajian yang dilakukan oleh Rustopo (2007) menjadi 
penting untuk dibahas. Dalam kajiannya mengenai orang Tionghoa di 
Surakarta, Rustopo menemukan bahwa orang Tionghoa di Surakarta tidak 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



16 



lagi mengambil identitas ke-tionghoa-an sebagai satu-satunya identitas yang 
mereka miliki, mereka pun mengambil identitas Jawa, sehingga menurut 
Rustopo, banyak orang Tionghoa yang sudah menjadi Jawa. Dalam konteks 
yang sama namun dengan cakupan yang lebih luas, bukan kah negara dalam 
berbagai kebijakan politiknya selalu mempersatukan bahkan 
menyeragamkan. Dengan demikian, perbincangan siapa orang Tionghoa 
menjadi tidak relevan, toh mereka sudah menjadi Jawa, mereka sudah 
menjadi Minangkabau (lihat kajian Erniwati 2007), atau bahkan mereka 
sudah menjadi Indonesia. Tapi benarkah demikian? Sejarah telah 
memberikan gambaran yang sangat gamblang, bahwa proses menjadi 
bukanlah proses yang terjadi secara singkat. Proses menjadi yang terjadi 
secara singkat hanya lah proses-proses yang bersifat parsial, dan boleh jadi 
terdapat konflik didalamnya. 

Identitas bukan lah sebatas KTP. Penulis orang Bekasi karena punya 
KTP Bekasi, namun ketika penulis memiliki KTP Surabaya maka penulis 
menjadi orang Surabaya, tapi apakah penulis menjadikan kebudayaan arek 
khas Surabaya sebagai kebudayaan penulis dan membuang kebudayaan 
Bekasi. Hal ini lah yang sebenarnya terjadi dalam kasus orang Tionghoa. 
Kebudayaan menjadi kata kunci lain yang harus diperhitungkan. Tentu 
banyak definisi kebudayaan, namun penulis akan menggunakan definisi yang 
diberikan oleh Suparlan (1986:8). Kebudayaan adalah keseluruhan 
pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya 
adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan yang secara selektif 
dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang 
dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang 
diperlukannya. Jika mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Suparlan, 
maka mudah di mengerti jika orang Tionghoa yang berada di Surakarta 
menjadi Jawa, setidaknya dalam arti kebudayaan. 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



17 



Pencarian identitas bagi orang Tionghoa ternyata tidak mudah untuk 
dilakukan. Persoalan pertama yang harus diselesaikan adalah, identitas apa 
yang dapat dilekatkan pada seseorang agar orang tersebut dikatakan 
sebagai orang Tionghoa. Jika melihat konteks masa kini, identitas ke- 
tionghoa-an nampaknya sudah terreduksi menjadi sekedar artefak yang 
berbau Tionghoa. Dalam kajian antropologi, menurut Koentjaraningrat, 
kebudayaan di bagi menjadi tiga bagian: ide, perilaku dan benda. Maka 
berbagai artefak atau benda-benda kebudayaan merujuk pada suatu 
kelompok tertentu. Dalam hal ini, ketika melihat orang Tionghoa, maka benda 
kebudayaan yang melekat sebagai orang Tionghoa tidak lain seperti 
barongsai, klenteng, hio, kue keranjang dan lain-lain. Artefak sebagai bagian 
dari kebudayaan adalah wujud yang paling mudah berubah, namun ide dan 
gagasan sebagai wujud budaya adalah bagian yang paling sulit diubah. 

Hal yang sangat kurang disadari oleh masyarakat luas adalah 
kebudayaan Tionghoa telah banyak masuk dalam 'kolam budaya Indonesia'. 
Barongsai misalnya, diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-17 
ketika terjadi migrasi orang Tionghoa dari Tiongkok Selatan, di mana 
kesenian ini mengalami kejayaannya ketika perkumpulan Tiong Hoa Hwe 
Koan masih eksis sekitar akhir abad ke-19 hingga abad ke-20 (Kompas). 
Dalam konteks yang lebih luas, klenteng bahkan sudah ada di Indonesia 
setidaknya setelah kedatangan Zeng He abad ke-15. Muljana (2005) bahkan 
mengatakan bahwa para penyebar Islam di bumi Mataram atau para Wali 
Songo tidak lain adalah para keturunan Tionghoa. Rustopo (2007) dalam 
penelitiannya juga menyebutkan bahwa orang Tionghoa di Surakarta sangat 
berpengaruh dalam pengembangan budaya Keraton Surakarta. Identitas 
yang melekat atau dilekatkan pada orang Tionghoa jelas tidak dapat di 
reduksi hanya sekedar benda yang bersifat luar atau pakaian yang dikenakan 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



18 



pada orang Tionghoa, meskipun benda-benda tersebut adalah penanda 
sekaligus pembeda yang paling efektif. 

Nordholt (2005) misalnya, mengetangahkan suatu isu besar bahwa 
identitas dapat dilihat dari bentuk pencitraan yang dikenakan oleh seseorang 
atau dilekatkan oleh orang lain kepada seseorang seakan-akan apa yang 
dilekatkan menjadi identitas orang tersebut, van Dijk (2005) mengatakan 
bahwa praktek-praktek diskriminasi terhadap seseorang seringkah terjadi 
berdasarkan penampilan luar seseorang. Dalam konteks historis di 
Indonesia, terdapat tiga macam penampilan luar {outward appearance), yakni 
sarung dikenakan oleh penduduk pribumi, jubah yang dikenakan oleh para 
pendatang dari Arab dan Gujarat, dan celana yang dikenakan oleh pemukim 
Eropa dan Tionghoa. Dalam hal ini van Dijk (2005:61) mengatakan bahwa 
akibat kolonisasi Belanda yang demikian lama menyebabkan fungsi pakaian 
menjadi lebih penanda perbedaan dan persamaan di antara pribumi, lebih 
dari itu, pakaian menjadi media untuk mengepresikan sikap terhadap 
pengaruh kebudayaan asing dan politik asing. 

Dalam konteks orang Tionghoa, mengingat secara fisik mereka tidak 

terlalu berbeda dengan penduduk pribumi, maka mereka mengenakan 

pakaian yang berbeda dengan orang pribumi pada era kolonial. Dalam era 

ini, model cheongsam atau 'kebaya encim atau kebaya cina' bagi perempuan 

Tionghoa menjadi suatu penanda bahwa mereka bukan lah golongan 

pribumi, namun golongan Timur Jauh, demikian pula dengan laki-laki 

Tionghoa yang mengenakan berbagai pakaian yang berbeda dengan 

pribumi. Hal ini pun terus berlanjut tidak saja pada bentuk pakaian luar, 

namun juga pada desain arsitekstur. Pada era kolonial, bahkan sebelum era 

kolonial, orang Tionghoa adalah para pedagang yang ulung, maka tidak 

mengherankan jika mereka menempati posisi yang cukup strategis. Pada era 

kolonial, sebelum tahun 1740, kehidupan orang Tionghoa dapat dikatakan 

(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda ig 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



sangat nyaman, dalam artian tidak terdapat konflik yang mengancam nyawa, 
akibatnya dapat mudah di tebak, bahwa orang Tionghoa menikmati 'hak 
khusus' sebagai orang Timur Jauh dan bertindak serta berperilaku dengan 
hak tersebut. Hal ini lah yang menyebabkan orang Tionghoa berbeda dan 
membedakan diri dengan pribumi, terutama orang Tionghoa yang kaya. 

Identitas Tionghoa pun kemudian berkembang, tidak saja dalam 
bidang penampilan luar, namun juga dalam kebudayaan. Berbagai kesenian 
Tionghoa masuk ke Indonesia, termasuk di dalamnya dalah fabel dan cerita 
rakyat atau folklore. Tidak banyak disadari, bahwa pengaruh orang Tionghoa 
dalam budaya Indonesia cukup besar, tidak hanya dalam bentuk arsitektur 
klenteng, namun juga pada seni kriya, pengetahuan rakyat dan musik (lihat 
Danandjaja 2007). Beberapa benda seni yang ada hingga saat ini sebagai 
warisan orang Tionghoa seperti kipas, kertas, kain sutera dan porselen. 
Barangkali pengetahuan rakyat yang paling di kenal adalah feng shui dan 
petasan, di mana kedua hal ini merupakan warisan orang Tionghoa yang 
paling 'happening', belum lagi dalam bidang seni seperti tambur, suling dan 
alat musik dawai. Tentu saja alat-alat ini masih diperdebatkan keasliannya, 
apakah memang warisan orang Tionghoa atau asli dari Indonesia atau justru 
datang dari orang Arab dan Gujarat. Setidaknya dapat dilihat bahwa identitas 
Tionghoa pada awalnya kemudian berkembang menjadi identitas yang 
menjadi milik umum. 

Pada era kemerdekaan Indonesia, sebelum terjadinya peristiwa 
Lubang Buaya, identitas Tionghoa yang berkembang sangat pesat adalah 
kesenian Barongsai dan Liong. Namun ketika peritiwa Lubang Buaya terjadi 
tahun 1965, maka pemerintah melarang pementasan segala bentuk kesenian 
Tionghoa. Singa barongsai dan naga liong dimusnahkan dan berbagai 
perkumpulan Tionghoa dibubarkan. Segala yang berbau Tionghoa sejak saat 
itu dihilangkan dan identitas Tionghoa secara paksa dilenyapkan. Selama 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



20 



lebih dari tiga dekade, orang Tionghoa di Indonesia harus menyembunyikan 
identitas ke-tionghoa-an mereka, mereka di paksa untuk meleburkan 
sehingga tidak lagi terdapat identitas Tionghoa, yang ada hanya lah identitas 
Indonesia, namun hal ini berubah sangat drastis ketika Abdurrahman Wahid 
memperbolehkan kesenian Tionghoa, seperti barongsai dan liong untuk 
kembali tampil dan hal ini mendorong para orang Tionghoa untuk kembali 
menampilkan identitas mereka sebagai orang Tionghoa 

Identitas Tionghoa dan Persoalan Komunitas Terbayang 

Dalam pandangan Anderson (2001), bangsa adalah sesuatu yang 
dibayangkan, bukan sesuatu yang bersifat pasti, karenanya konsep bangsa 
memiliki elastisitas dan fluiditas tinggi. Dalam hal ini, bagi Anderson, sebuah 
bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat 
terbatas, karena memiliki batas yang pasti dan elastis. Lebih jauh, bangsa 
juga dibayangkan sebagai sebuah komunitas, karena betapa pun ditemukan 
suatu ketidakadilan, bangsa itu sendiri selalu dipahami sebagai 
kesetiakawanan yang masuk-mendalam dan melebar-mendatar. Suatu 
contoh, apa yang di maksud dengan bangsa Indonesia? Apa setiap orang 
yang tinggal di Indonesia adalah bangsa Indonesia? Lalu bagaimana dengan 
yang tinggal di luar negara Indonesia? Apakah mereka masih dikatakan 
sebagai bangsa Indonesia? Bagaimana dengan orang Tionghoa? Masuk kah 
mereka dalam konteks ini? 

Tentu saja berbagai pertanyaan tersebut menyeruak muncul karena 
keruntuhan Orde Baru turut serta membawa konsep kebangsaan yang 
uniformistik dan sentralistik. Bentuk ke-Indonesia-an lama yang merupakan 
bentukan Orde Baru tidak lagi dapat dipertahankan kesahihannya (Wahid, 
2003:69), sehingga perlu redefinisi konsep bangsa Indonesia dan meletakkan 
orang Tionghoa dalam posisi yang proporsional. Sebelumnya penulis telah 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



21 



banyak mengungkapkan posisi orang Tionghoa dalam konteks sejarah 
Indonesia, terutama di tanah Jawa, penulis juga telah memperbincangkan 
mengenai pencarian identitas Tionghoa dan permasalahannya, maka sub- 
bagian ini akan membahas identitas Tionghoa dalam konteks kebangsaan. 

Secara sederhana, untuk persoalan mengenai identitas Tionghoa 
dalam konteks kebangsaan, maka harus dibatasi dahulu mengenai konsep 
kebangsaan itu sendiri. Johan Gottlieb Herder (dalam Poole 2004:271-3) 
menyatakan bahwa sebuah bangsa didirikan atas pondasi bahasa dan 
kebudayaan. Bagi Herder, kehidupan sehari-hari, aturan-aturan hukum, ritual, 
kepercayaan dan mitos merupakan bagian dari identitas suatu bangsa. 
Dalam konteks ini, identitas hanya muncul dalam konteks interpretasi, di 
mana kerangka kerja dalam interpretasi bergerak dalam bentuk simbol- 
simbol yang menjadikan suatu kesadaran antara satu kelompok dengan 
kelompok lainnya. Harus dipahami bahwa identitas budaya tidak selalu di 
ambil dari identitas nasional. Dalam konteks ini, maka identitas orang 
Tionghoa tidak selalu di ambil dari identitas nasional. 

Identitas Tionghoa dalam hal ini tidak dapat dianggap sebagai 
identitas yang berdiri sendiri, namun merupakan bagian dari suatu identitas 
nasional. Meskipun demikian, konsep identitas nasional pada dasarnya 
bersifat problematik. Di satu sisi, identitas nasional adalah konfigurasi dari 
berbagai identitas yang bersifat lokal, dengan demikian lokalitas identitas 
harus dihargai, di sisi yang lain, identitas nasional tidak lebih dari suatu 
identitas yang diciptakan, yang oleh negara dijadikan sebagai landasan 
identitas yang bersifat baku dan uniformistik (lihat Hefner 2007). Identitas 
nasional terkait dengan komunitas terbayang pada dasarnya tidak lebih dari 
reduksi berbagai etnisitas kebudayaan yang ada. Di Indonesia contohnya, 
ketika batik dijadikan sebagai identitas nasional, maka hal tersebut tidak lain 
dari praktik-praktik jawanisasi yang berkembang pada era Orde Baru, 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



22 



padahal jika melihat dalam konteks historis, perkembangan batik pun tidak 
lepas dari turut campurnya orang Tionghoa (lihat Shiraishi 1997), meskipun 
batik lebih dianggap sebagai identitas Jawa. 

Identitas Tionghoa, yang pada masa Orde Baru tidak dapat 
ditunjukkan dengan leluasa pada dasarnya adalah upaya negara untuk 
melakukan uniformitas identitas Tionghoa agar melebur dalam bentuk 
identitas nasional. Dengan demikian, sesuai dengan semangat pada saat itu, 
yakni "menjalin persatuan dan kesatuan" maka Tionghoa sebagai suatu etnis 
harus masuk dalam kesatuan yang lebih besar, yakni Indonesia sebangai 
negara dan bangsa. Tentu saja opresi semacam ini juga terjadi tidak hanya 
bagi orang Tionghoa, namun juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia, 
termasuk Minangkabau yang kehilangan fungsi 'nagari' atau pun Bali yang 
kehilangan fungsi 'banjar', namun dapat dikatakan bahwa yang menderita 
paling parah adalah orang Tionghoa. 

Sebagaimana telah penulis sebutkan, sentimen negatif terhadap orang 
Tionghoa sudah di mulai sejak era kolonial Belanda, bahkan kerusuhan Mei 
1998 sudah pernah terjadi pada Oktober 1740. Pada era Orde Baru, 
pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, melalui 
Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) yang berada di bawah Badan 
Koordinasi Intelijen (BAKIN), pemerintah mencurigai orang Tionghoa sebagai 
komunis karena minoritas orang Tionghoa mempertahankan keyakinan 
agama leluhur serta adat-istiadatnya, hal ini rupanya dipandang sebagai cara 
untuk memperkuat identitas ke-cina-annya atau ke-tionghoa-annya. 
Pembatasan ruang gerak ini termasuk juga dalam bidang agama dan 
kesenian orang Tioghoa untuk dipertunjukkan di depan publik (Tanggok 
2001). 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



23 



Pembentukan identitas nasional tentunya tidak dapat melepaskan diri 
dari model kebijakan politik Orde Baru yang menyukai uniformitas. Orde Baru 
melihat identitas, baik yang bersifat lokal maupun nasional, sebagai sesuatu 
yang given, sudah termasuk dalam satu paket penjualan, akibatnya, ketika 
Orde Baru runtuh, maka redefinisi mengenai nasionalisme Indonesia dan 
multikulturalisme menjadi penting untuk dilakukan, mengingat gerakan yang 
kemudian muncul adalah etnonasionalisme atau penebalan identitas lokal 
(Pirous 2001). Padahal yang harus diingat adalah, bahwa identitas nasional 
tidak pernah hadir dalam bentuk yang sudah jadi {fixed) melainkan selalu 
dalam proses pembentukan (lihat Barker 2004, Kenny 2004). 

Dalam konteks masyarakat multikultur di Indonesia, keberadaan orang 
Tionghoa adalah bagian dari mozik tersebut. Indonesia sejak dahulu terdiri 
dari masyarakat yang sangat majemuk. Sejak kapal-kapal perdagangan dari 
Arab, Benggali, Persia, Gujarat hingga Portugis dan Belanda; dengan adanya 
perdagangan dan transaksi-transaksi keuangan yang tidak lagi bersifat lokal, 
Indonesia telah mejadi pusat perdagangan maritim di dunia (Lombard, 2005 
2:16-28), suatu era yang oleh Reid dinamakan sebagai 'the age of 
commerce' atau era perdagangan. 

Pada masa itu, belum muncul bibit-bit kebencian terhadap orang 
Tionghoa. Bibit-bibit tersebut baru muncul ketika orang Tionghoa menikmati 
hak khusus sebagai pedagang, baik hak itu diberikan oleh para raja maupun 
oleh pejabat kolonial Belanda. Persoalan lebih rumit manakala orang 
Tionghoa akhirnya terlibat dalam intrik keraton di Jawa dan pemberian hak 
khusus untuk berdagang candu di Jawa (lihat Carey 1986, Ricklefs 2005). 
Pada era kemerdekaan, terlebih pada era Orde Baru kebencian terhadap 
orang Tionghoa semakin meninggi dan mencapai titik kulminasi pada bulan 
Mei 1998. 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



24 



Dalam sejarahnya, orang Tionghoa, bahkan hingga saat ini, dianggap 
sebagai orang asing. Para orang Tionghoa yang memiliki KTP pun sering di 
anggap sebagai WNI keturunan asing bukan WNI pribumi. Orang Tionghoa 
menjadi Liyan bagi pribumi, lagi-lagi mengutip de Beauvoir sebagai 'the 
others' atau yang lain. Karena posisi awalnya para orang Tionghoa sebagai 
'the others' maka posisi ini kemudian berubah menjadi alien (Suryadinata 
1984). Ke-Liyan-an yang terjadi pada orang Tionghoa merupakan warisan 
dari era kolonial Belanda yang dipertahankan, bahkan hingga saat ini. 

Baik Suryadinata (1984) dan Coppel (2002) setuju, bahwa usaha yang 
dilakukan oleh orang Tionghoa untuk dapat dianggap sebagai 'bagian dari 
pribumi', merupakan usaha yang tanpa akhir. Pada era Pemerintahan 
Megawati misalnya, orang Tionghoa yang menjadi WNI harus memiliki Surat 
Bukti Kewarganegaan Republik Indonesia (SBKRI). Hal ini, mengutip Ariel 
Heryanto (1999), adalah tindakan terorisme dan diskriminasi rasial yang 
dilakukan oleh negara, sehingga banyak orang Tionghoa yang 'kapok jadi 
non-pri'. 

Identitas Tionghoa dan Representasi IVIasyarakat IVI u Iti kultural 

Masyarakat multikultural di Indonesia selama ini diabstraksikan 
sebagai masyarakat majemuk yang saling menghargai dan toleran terhadap 
berbagai suku. Coppel (2002) menganggap bahwa model multikulturalisme di 
Indonesia sebagaimana yang digambarkan di atas adalah gambaran yang 
klise mengenai multikulturalisme di Indonesia. Bagi Coppel, hampir seluruh 
orang Tionghoa di Indonesia telah kehilangan sebagian besar ciri-ciri ke- 
tionghoa-annya, terutama dalam bahasa dan nilai-nilai, hal ini membuat 
orang Tionghoa di Indonesia tidak memiliki Tanah Air Indonesia: 

"The alleged justification (or rationaiization) for their exclusion is 
that the ethnic Chinese have no homeland within the Indonesian 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



25 



archipelago. Centuries of settlement in the archipelago are not 
enough, it seems, to allow ethnic Chinese to call Indonesia 'home'" 

Permasalahan ini pun telah banyak dibahas oleh Suryadinata (2002), 
bahwa politik asimilasi Orde Baru telah banyak mengubah orang Tionghoa 
menjadi Indonesia, mereka tidak lagi berbicara dalam 'bahasa ibu', bahkan 
hampir sebagian besar mereka telah mengganti nama mereka 'menjadi 
Indonesia'. Hal ini oleh Suryadinata dianggap sebagai bukti 'loyalitas politis 
kepada Indonesia' sebagai identifikasi terhadap bangsa dan negara 
Indonesia. Kebijakan politik ini berdasarkan asumsi bahwa orang Tionghoa 
adalah pendatang yang tidak memiliki 'tanah asal', sehingga mereka harus 
membaur dengan masyarakat lokal sehingga dapat dianggap sama dan 
memiliki hak yang setara. 

Dalam pandangan politik asimilasi, ketika orang Tionghoa sudah 
masuk dalam kelompok masyarakat lokal, maka ketika itu terbentuk sebuah 
masyarakat yang multikultural (lihat Suparlan 2002). Indonesia saat ini 
sedang memproklamirkan diri sebagai negara yang menganut paham 
multikulturalisme. Multikulturalisme dalam hal ini, merujuk pada Suryadinata 
(2002) adalah pengakuan dan promosi terhadap perbedaan budaya, di mana 
dalam multikulturalisme terdapat usaha-usaha untuk melindungi 
keanekaragaman budaya, termasuk yang minoritas, dan dalam waktu yang 
sama memfokuskan pada ketidaksetaraan hubungan antara minoritas 
dengan budaya yang lebih dominan atau mainstream. 

Dalam kaitannya dengan semangat multikulturalisme, maka orang 
Tionghoa menempati posisi yang unik. Di satu sisi, mereka adalah minoritas 
dari sisi kuantitas, namun di sisi yang lain, mereka menjadi objek atas 
tindakan represif dari pemerintah dan korban dari sejarah. Kenny (2004) 
mengetengahkan suatu isu mengenai politik identitas (politics of identity), 
bahwa politik identitas merujuk pada praktik-praktik politik yang berdasarkan 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



26 



kelompok, di mana praktik ini tidak lah terkait dengan sistem politik tertentu, 
dan menjadi suatu ciri umum bahwa hal ini mengambil pondasi dari adanya 
mobilisasi berdasarkan identitas kolektif yang disembunyikan, ditekan atau 
bahkan diabaikan (lihat Sparringa 2005). Politik identitas dalam hal ini dapat 
dilihat dengan gerakan kebangkitan orang Tionghoa dalam bidang politik 
maupun kebudayaan. 

Dalam bidang kebudayaan, nampak adanya upaya reunifikasi budaya 
Tionghoa dengan 'budaya Indonesia'. Dalam hal ini sangat jelas terlihat 
bahwa upaya reunifikasi ini merupakan wujud dari adanya semangat 
multikulturalisme pada bangsa Indonesia. Barangkali terlalu berlebihan jika 
dikatakan bahwa peringatan imlek yang telah dilaksanakan beberapa hari 
yang lalu merupakan representasi riil dari diterimanya budaya Tionghoa 
sebagai budaya nasional Indonesia, namun setidaknya hal tersebut 
memberikan gambaran bahwa terdapat upaya untuk menggerakkan 
multikulturalisme tidak hanya sebatas wacana, namun juga pada tataran 
praktik. 

Pada sisi lain, multikulturalisme sebenarnya sudah terjadi di Indonesia 
sejak masa lalu. Dalam konteks historis, Indonesia tidak pernah menjadi 
negeri yang homogen. Dalam hal ini, multikulturalisme dapat diterjemahkan 
sebagai suatu realitas di mana berbagai kelompok-kelompok etnik dengan 
berbagai kebudayaannya dapat hidup berdampingan secara damai dalam 
suatu prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati 
budaya lain. Hal ini pun seudah terjadi dalam sejarah bangsa ini, meskipun 
dalam beberapa kasus muncul konflik antar suku, namun dalam cakupan 
yang lebih besar, dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia menghargai 
adanya perbedaan budaya. Adanya perbedaan ini pun sudah muncul dan 
disadari sejak masa klasik, kata 'bhineka tunggal ika' misalnya, diambil dari 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



27 



salah satu serat Jawa klasik, hal ini pun sangat disadari oleh para founding 
fathers, namun bagaimana dengan orang Tionghoa? 

Persoalan multikulturalisme terletak pada dua sisi yang saling 
berpengaruh. Di satu sisi, multikulturalisme menghendaki adanya perbedaan 
di antara berbagai suku, di mana perbedaan itu justru merupakan kekhasan, 
atau dalam bahasa lain, multikulturalisme menghendaki adanya kehidupan 
yang berdampingan dalam suatu 'habitat sosial' dengan tetap 
mempertahankan ciri-ciri kebudayaan yang dimilikinya. Sedangkan di sisi 
yang lain, multikulturalisme pun memberikan kesempatan bagi terjadinya 
suatu proses integrasi sosial, poitik, ekonomi dan kebudayaan di tingkat 
nasional dan global. Ketika multikulturalisme bergerak ke arah praksis dan 
berbentuk kebijakan, maka multikulturalisme menjadi suatu kebijakan yang 
memiliki dua tujuan utama: menjaga harmoni dari berbagai kelompok etnik 
dan menciptakan hubungan antara negara dengan etnis minoritas (lihat 
Suryadinata 2002). 

Politik negara yang terkait dengan multikulturalisme, terutama yang 
berhubungan dengan posisi orang Tionghoa, telah berubah sejak naiknya 
Abdurrahman Wahid. Pada saat ini misalnya, terdapat banyak organisasi 
Tionghoa yang bermunculan, di mana organisasi ini dahulu merupakan 
organisasi yang dilarang oleh pemerintah Orde Baru. Atas nama persatuan 
dan kesatuan, berbagai organisasi Tionghoa ditutup, meskipun terdapat pula 
isu anti PK! didalamnya. Sejak pintu reformasi secara resmi di buka, maka 
orang Tionghoa perlahan mulai menata kembali kehidupan mereka yang 
selama ini mereka tutupi. Dalam konteks ini lah konsep politik identitas dari 
Kenny (2004) berperan. 

Dalam asumsinya, Kenny (2004) beranggapan bahwa politik identitas 
muncul dari kelompok yang selama ini teropresi, atau dalam hal ini orang 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



28 



Tionghoa. Dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, berbagai atribut Tionghoa 
kembali muncul ke permukaan, di mana atribut-atribut ini merupakan bagian 
dari identitas kolektif orang Tionghoa. Identitas kolektif muncul sebagai akibat 
dari penggunaan identitas dan materi-materi yang dimiliki bersama secara 
sosial. 

Dalam konteks politik identitas misalnya, ketika era reformasi bergulir, 
maka kemudian muncul sebagai praktik politik yang berbeasiskan pada 
identitas kelompok. Pada saat itu terdapat tiga partai di mana mayoritas etnis 
Tionghoa memberikan suaranya, yakni Partai Reformasi Tionghoa Indonesia 
(Parti), Partai Pembaruan Indonesia (PPi), dan Partai Bhineka Tunggal Ika 
(PBI). Beberapa orang dalam etnis Tionghoa enggan kembali ke dunia politik, 
maka mereka membentuk organisasi Tionghoa yang tidak turut campur 
dalam bidang politik. LSM pertama yang berdiri adalah Paguyuban Marga 
Sosial Tionghoa Indonesia (PMSTI atau Yinni Baijiaxing Xiehui). Organisasi 
ini pun terpecah dan kemudian muncul Perhimpunan Keturunan Tionghoa 
Indonesia (INTI), dan beberapa LSM lain seperti Gandi, Solidaritas Nusa- 
Bangsa, SIMPATIK dan sebagainya (Suryadinata 2002). 

Namun kebangkitan identitas Tionghoa tidak hanya muncul dalam 
bidang politik dan sosial, namun juga dalam bidang kebudayaan. Menariknya, 
identitas tersebut tidak lagi eksklusif menjadi milik golongan Tionghoa 
tertentu, namun identitas tersebut menjadi milik semua orang Tionghoa, 
bahkan non Tionghoa pun dapat turut serta. Berbagai atribut identitas sosial 
yang dipergunakan bersama nampak pada saat perayaan imlek, di mana 
semua orang Tionghoa tanpa memperhitungkan agama dan kepercayaan, 
bersama dan berbaur merayakan tahun baru tersebut. Hal ini lah yang oleh 
Abidin (2007) dianggap sebagai 'spritualitas imlek'. Sebagai suatu materi 
identitas kolektif, imlek merupakan perayaan yang menyatukan orang-orang 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



29 



Tionghoa di seluruh dunia, sekalipun mereka terdeferensiasi dalam berbagai 
karakter kebudayaan. 

Perayaan imlek boleh jadi merupakan suatu identitas kolektif orang 
Tionghoa yang paling besar, di mana perayaan imlek bukan lah perayaan 
yang bersifat eksklusif, namun lebih pada perayaan yang inklusif. Imlek tidak 
terkait dengan agama tertentu atau pun golongan tertentu, di mana perayaan 
ini menjadi hari raya kultural orang Tionghoa (Tomy Su 2007). Tentu saja 
perayaan ini merupakan suatu 'unjuk' identitas yang dilakukan oleh orang 
Tionghoa, setelah selama lebih dari tiga dekade tidak pernah dimunculkan. 
Imlek, dalam konteks ke-indonesia-an tidak lagi menjadi domain orang 
Tionghoa, sebagaimana yang terjadi dalam kasus lebaran dan natal, namun 
telah menjadi suatu 'milik semua orang Indonesia', dalam hal ini lah 
keberadaan orang Tionghoa dan kebudayaannya menjadi suatu representasi 
dari adanya multikulturalisme di Indonesia. 

Sebagai suatu etnis, orang Tionghoa memiliki etnisitas yang cukup 
erat. Etnisitas dapat diterjemahkan sebagai konsep budaya yang terletak 
pada kesamaan norma, kepercayaan, simbol dan praktik budaya. Etnisitas 
juga dapat dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang berbagi ciri-ciri 
budaya dan memiliki sejarah yang sama, minimal memiliki nenekmoyang 
secara mitologis (lihat Barker 2005). Tentu saja sebagai salah satu 
representasi dari multikulturalisme, tidak berlebihan kiranya jika etnis 
Tionghoa dianggap sebagai representasi dari multikulturalisme di Indonesia. 
Orang Tionghoa di Indonesia memiliki ciri budaya bahkan sejarah yang 
sama, sehingga mereka memiliki suatu identitas bersama. 

Dalam sejarah kehidupan yang sangat panjang, sejak Fa Hien 
melaporkan adanya kelompok orang Tionghoa di Jawadwipa hingga saat ini, 
orang Tionghoa telah menjadi bagian penting dalam sejarah bangsa 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



30 



Indonesia, meskipun sejarah tersebut kemudian (di) hilang (kan), namun 
eksistensi mereka hingga saat ini adalah bukti dari keberadaan mereka pada 
masa lalu. Keberadaan mereka yang minoritas secara kuantitas menjadikan 
mereka sebagai 'sasaran empuk' bagi berkembangnya stereotip yang 
menyudutkan orang Tionghoa. Sejak era kolonial Belanda bibit-bibit 
kebencian sudah ditaburkan pada orang Tionghoa, bahkan bibit tersebut 
telah menjadikan orang Tionghoa sebagai korban genosida selama dua 
periode, yakni tahun 1740 dan 1998. 

Berbagai pengalaman buruk orang Tionghoa dalam sejarahnya justru 
menjadikan mereka sebagai kelompok masyarakat yang sangat adaptif. 
Mereka mampu bertahan, meskipun sang naga telah lama di cengkeram oleh 
garuda, dalam hal ini opresi negara atas etnis Tionghoa, namun mereka tetap 
bertahan. Orang Tionghoa, dalam model politik multikulturalisme, adalah 
korban dari 'terorisme negara' (Heryanto 1999) di mana mereka belum 
mendapatkan berbagai kesempatan yang sama seperti yang dimiliki oleh 
warga 'pribumi'. 

'Masalah Cina', sebagaimana yang seringkah diucapkan oleh para 
peneliti mengenai orang Tionghoa, tidak lah terletak pada bagaimana orang 
Tionghoa menjalankan rutinitas mereka sehari-hari, 'masalah Cina' terletak 
pada posisi mereka dalam konteks kebijakan politik pemerintah dan peran 
mereka dalam konfigurasi multikulturalisme di Indonesia (Allen 2002). 
Adanya opresi dari pemerintah tidak pernah menghentikan kelompok ini 
untuk terus berupaya mendapatkan hak mereka sebagai warga negara 
Indonesia, toh hal itu sudah sangat jelas terlihat dalam sejarah panjang 
kehidupan mereka. 

Saat ini boleh jadi orang Tionghoa dapat bernapas lebih lega, 
terutama dengan diakuinya posisi mereka dalam konteks kebudayaan 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



31 



nasional Indonesia. Setidaknya hal tersebut terlihat dengan turut 

berpartisipasinya berbagai golongan etnis di Indonesia dalam merayakan 

imlek, setidaknya bibit-bibit kebencian terhadap etnis Tionghoa perlahan 

mulai 'layu sebelum berkembang'. Sebagai penutup, penulis akan mengutip 

sebuah puisi (Allen 2002) yang sedikit banyak memberikan gambaran 

mengenai sejarah orang Tionghoa: 

Sejak abad lima belas dengan perahu Jung 
mereka arungi lautan ganas 
larikan diri dari bencana dan malapetaka 
tinggalkan negeri leluhur 
mencari tanah harapan di Nan Yang 

Perkampungan nelayan di Teluk Naga 
seorang encek pembuat arak 
mengubur kesendiriannya 
bersama seorang pendamping setia 
gadis pribumi lugu sederhana 

Kikuk seperti ayam dan itik 
yang satu pakai sumpit 
yang satu doyan sambel 
dengan bahasa isyarat 
berlayar biduk antar bangsa 
beranak pinak dalam kembara 

Dari generasi ke generasi 
warna kulit makin menyatu 
jadilah generasi persatuan: 
'Cina Benteng' 
teladan pembauran 

Sungai Cisadane jadi saksi 

perjalanan hidup kedua anak bangsa 

bersama melawan penjajah Belanda 

bergotong royong 

terjalin persaudaraan sejati 

seperti Cisadane terus mengalir 

dari abad ke abad 

menuju tanah air- Indonesia 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



32 



Kepustakaan: 

Adam, Asvi Warman 

2008 "Tionghoa dan Pembabakan Sejarah Indonesia" dalam Harian 
Kompas, 6 Februari 

Abidin, Zaenal 

2008 "Spiritualitas Imlek" dalam Harian Kompas, 6 Februari 

Anderson, Benedict 

2001 Komunitas-Komunitas Terbayang. Edisi Revisi. Yogyakarta: 
Insist-Putaka Pelajar 

Allen, Pam 

2002 "Diasporic Literature?: New Chinese Voices in Indonesia" dalam 
S'"* International Symposium of The Journal Antropologi 
Indonesia "Rebuilding Indonesia, a Nation of Vnity in Diversity': 
Towards a IVIulticultural Society". Bali 16-19 Juli 

Barker, Chris 

2005 Cultural Studies, Teori & Praktik. Cetakan kedua. Yogyakarta: 
Kreasi Wacana 

Blusse, Leonard 

2004 Persekutuan Aneln: Pemukim Cina, Wanita Peranakan, dan 
Belanda di Batavia VOC. Yogyakarta: LKiS 

Carey, Peter 

1986 Orang Jawa dan Masyarakat Tionghoa. Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan 

Castells, Manuel 

2004 The Power of Identity. Malden, MA: Blackwell Publishing 

Coppel, Charles A. 

2002 "HistoricaI Impediments to the Acceptance of Ethnic Chinese in 
a Multicultural Indonesia" dalam 3'^^ International Symposium of 
The Journal Antropologi Indonesia "Rebuilding Indonesia, a 
Nation of Vnity in Diversity': Towards a Multicultural Society". 
Bali 16-19 Juli 

Danandjaja, James 

2007 Folklor Tionghoa, Sebagai Terapi Penyembuh Amnesia 
Terhadap Suku Bangsa dan Budaya Tionghoa. Jakarta: 
Pustaka Utama Grafiti 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



33 



van Dijk, Kees 

2005 "Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana 
Pembedaan dan Diskriminasi" dalam Henk Schulte Nordholt 
(ed.) Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. 
Yogyakarta: LKiS. HIm. 57-120 

Erniwati 

2007 Asap l-iio di Ranali Minang: Komunitas Tionginoa di Sumatera 
Barat. Yogyakarta: Ombak 

Hefner, Robert W. 

2007 "Pendahuluan: Multikulturalisme dan Kewarganegaraan di 
Malaysia, Singapura dan Indonesia" dalam Robert W. Hefner 
(ed.) Politil< l\/lultil<ulturalisme, IVIenggugat Realitas Kebangsaan. 
Yogyakarta: Impulse-Kanisius. HIm. 11-103 

Heryanto, Ariel 

1999 "Kapok Jadi Nonpri: Terorisme Negara dan Isu Rasial" dalam M. 
Sa'dun M. (ed.) Pri-Nonpri: Mencari Format Baru Pembaruan. 
Jakarta: CIDES 

Kenny, Michael 

2004 The Politics of Identity. Cambridge: Polity 

Kompas 

2008 Harian Kompas, 6 Februari. 

Lombard, Denys 

2005 Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid 2 Jaringan Asia. Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama 

Muljana, Slamet 

2005 Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa, dan Timbulnya Negara- 
Negara Islam di Nusantara. Yogyakarta: LKiS 

Nas, Peter J.M. dan Kees Grijns 

2007 "Jakarta-Batavia, Sebuah Sampel Penelitian Sosio-Historis 
Mutakhir" dalam Peter J.M. Nas dan Kees Grijns (eds.) Jakarta 
Batavia, Esai Sosio-Kultural. Jakarta: Banana bekerjasama 
dengan KITLV. HIm. 1-26 

Nordholt, Henk Schulte 

2005 "Pendahuluan" dalam Henk Schulte Nordholt (ed.) Outward 
Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan. Yogyakarta: LKiS. 
HIm. 1-56 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



34 



Pirous, Iwan Meulia 

2001 "Nasionalisme Indonesia: Membayangkan Identitas dan 
Etnisitas" dalam 2"^ International Symposium of The Journal 
Antropologi Indonesia "Globaiization and LocaI Culture: a 
Dialectic Towards the New Indonesia". Padang 18-21 Juli 

Poole, Ross 

2003 "National Identity and Citizenship" dalam Linda M. AIcoff dan 
Eduardo Mendieta (eds.) Identities: Race, CIass, Gender and 
Nationallty. Malden, MA: Blackwell Publishing. HIm. 271-280 

Raben, Remco 

2007 "Seputar Batavia, Etnisitas dan Otoritas di Ommelanden, 
1650-1800" dalam Peter J. M. Nas dan Kees Grijns (eds.) 
Jakarta Batavia, Esai Sosio-Kultural. Jakarta: Banana 
bekerjasama dengan KITLV. HIm. 101-122 

Ricklefs, M. C. 

2005 Sejarain Indonesia Modern 1200-2004. Cetakan kedua. Jakarta: 
Serambi 

Robbins, Richard H. 

1973 "Identity, Culture, and Behavior" dalam John J. Honigmann (ed.) 
Handbook of Social and Cultural Anthropology. Chicago: Rand 
McNally College Publishing Company. HIm. 1199-1222 

Rustopo 

2007 Menjadi Jawa: Orang-Orang Tionghoa dan Kebudayaan Jawa 
di Surakarta, 1895-1998. Yogyakarta: Ombak bekerjasama 
dengan Yayasan Nabil 

Shiraishi, Takashi 

1997 Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926. 
Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 

Sparringa, Daniel 

2005 "Multikulturalisme Sebagai Respon Alternatif Terhadap Politik 
Identitas dan Resolusi Konflik yang Bersifat Transformatif: 
sebuah Perspektif Sosiologi Politik". Makalah tidak 
dipublikasikan, disampaikan dalam pelatihan HAM dan 
Demokrasi CESASS-UGM, Yogyakarta 28 Nov - 2 Des 

Suparlan, Parsudi 

1986 "Kebudayaan dan Pembangunan" dalam Dialog No. 21, 
September. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. 
HIm. 7-24 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



35 



2002 "Kesukubangsaan dan Posisi Orang Cina dalam Masyarakat 
Majemuk Indonesia" dalam 3'"^ International Symposium of The 
Journal Antropologi Indonesia "Rebuilding Indonesia, a Nation 
of Vnity i n Diversity': Towards a Multicultural Society". Bali 
16-19 Juli 

Suryadinata, Leo 

1984 Dilema Minoritas Tionghoa. Jakarta: Grafiti Press 

2002 "Indonesian State Policy Toward Ethnic Chinese: From 
Assimilation to Multiculturalism?" dalam 3'^^ International 
Symposium of The Journal Antropologi Indonesia "Rebuilding 
Indonesia, a Nation of Vnity in Diversity': Towards a 
Multicultural Society". Bali 16-19 Juli 

Tanggok, M. Ikhsan 

2001 "Keberadaan Agama Konghucu dalam Masyarakat Majemuk 
Indonesia" dalam 2"'' International Symposium of The Journal 
Antropologi Indonesia "Globaiization and LocaI Culture: a 
Dialectic Towards the New Indonesia". Padang 18-21 Juli 

Tomy Su 

2008 "Pesan Inklusif Imlek" dalam Harian Kompas, 6 Februari 

Wahid, Abdul 

2003 "Proses Menjadi (Tidak) Indonesia? Persepsi dan Memori 
Massa-Rakyat Tionghoa di Yogyakarta" dalam Budi Susanto 
S. J. (ed.) Identitas dan Postkolonialitas di Indonesia. 
Yogyakarta: Kanisius. HIm. 65-103 

Wikipedia 

Tt "Chinese Indonesia" dalam www.wikipedia.com/chinese 

%20indonesian/en. wikipedia. org%20wiki%20Chinese 
%20lndonesian.htm 



(Seliat Sang Naga di Bawah Cengkeraman Garuda 
Orang Tionghoa: Antara Sejarah yang (di) Hilang (kan) Hingga Pencarian Identitas 

yang (di) Lenyap (kan) 



36