(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Pendidikan Anti Korupsi"

BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU SPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP), mewajibkan Pemerintah melalui 
Kementerian Pendidikan Nasional untuk menetapkan berbagai peraturan tentang 
standar penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Standar penyelenggaraan pendidikan tersebut selanjutnya diatur 
melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl (Permendiknas Rl) yang meliputi: (1) 
standar isi, (2) standar kompetensi lulusan, (3) standar proses, (4) standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) 
standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. 

Permendiknas Rl Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah, merupakan salah satu standar nasional pendidikan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk 
mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan 
dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem 
kredit semester (SKS) di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), 
kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 
ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil 
belajar, dan sumber belajar. 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran 

sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat 

1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 

22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok 

mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan 

kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

1 



sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan, 
jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, 
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, 
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap 
serta perilaku antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. 

Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian dari 
disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan 
kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan 
negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai 
luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat 
dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa, 
serta memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari- 
hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapa 
disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan 
pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila, 
psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya. Dengan demikian secara 
substansi mata pelajaran PKn terbuka terhadap perubahan dan dinamika yang 
berkembang dalam kehidupan masyarakat dan negara. 

Selanjutnya dalam Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 Tentang 
Standar Isi yang telah dipaparkan di atas, antara lain disebutkan bahwa PKn 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran, wawasan dan sikap serta perilaku 
antikorupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang 
dihadapi masyarakat dan negara Indonesia, karena saat ini semakin marak bahkan telah 
menyentuh dan menjadi "the way of life" bangsa Indonesia. Oleh karena itu PKn hams 
memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi yaitu dengan memberikan 
penekanan dan wadah yang lebih luas bagi terselenggaranya pendidikan antikorupsi 
dalam perencanaan dan penyusunan perangkat pembelajaran maupun dalam proses 
pembelajarannya. Dengan penekanan dan wadah yang lebih luas tersebut diharapkan 
peserta didik sejak dini sudah dapat memahami bahaya korupsi dan selanjutnya 
terbangun sikap antikorupsi dan perilaku untuk tidak melakukan korupsi. 

Salah satu wujud perhatian pemerintah terhadap korupsi adalah menetapkan 
kebijakan tentang pemberantasan korupsi yang dituangkan dalam Instruksi Presiden 
(Inpres) No 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pada bagian Diktum 



ke-11 (Instruksi Khusus) poin ke 7 menugaskan kepada Menteri Pendidian Nasional 
untuk menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat 
dan perilaku antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan nonformal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Kementerian Pendidikan Nasional 
melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar menyusun Model Pengintegrasian 
Pendidikan Antikorupsi melalui Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan 
untuk satuan pendidikan tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah (SD/MI). Korupsi 
dalam konteks pendidikan adalah tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi 
korupsi, merupakan keseluruhan upaya untuk mendorong generasi-generasi mendatang 
mengembangkan sikap menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. Pendidikan 
Antikorupsi sangat penting dilakukan melalui jalur pendidikan, dengan harapan agar 
generasi muda secara sadar bertanggung jawab dan mampu membangun nilai-nilai 
antikorupsi. 

B. Tujuan dan Sasaran 

Model ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI dalam rangka 
mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PKn. Secara khusus 
dengan menggunakan model ini para guru tersebut dapat memperoleh pemahaman 
dalam hal: 

1. Menganalisis substansi dan hubungan korupsi sebagai pesan-pesan konstitusional 
dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn. 

2. Mengintegrasikan aspek dan indikator korupsi serta nilai acuan antikorupsi ke dalam 
standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn 

3. Menyusun model integrasi pendidikan antikorupsi dalam silabus pembelajaran PKn 

4. Menyusun model integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP) PKn. 

C. Manfaat 

Dengan menggunakan model ini, guru SD/MI dapat melaksanakan hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan bebas korupsi dengan 
mengembangkan kebiasaan (habit) antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang 
meliputi pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap dan watak 



kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic 
skill) 
3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan 
antikorupsi yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. 

D. Ruang lingkup 

Ruang lingkup model ini berpijak pada pemahaman korupsi yang ditinjau dari 
dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum yang dikemas secara pedagogis 
melalui pengembangan model pengintegrasian yang mencakup: 

1. Penyusunan model integrasi pendidikan antikorupsi pada Standar Isi. 

2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada silabus. 

3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan antikorupsi pada rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP). 



BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL 

A. Korupsi Sebagai Fenomena Sosial 

Korupsi sebagai suatu fenomena sosial bersifat kompleks, sehingga sulit untuk 
mendefisinikannya secara tepat tentang ruang lingkup konsep korupsi. Pengamatan 
dalam kehidupan sehari-hari fenomena korupsi dapat terjadi secara tidak kentara 
(subtle) antara hubungan dua individu sampai dengan hubungan yang kompleks 
seperti dalam suatu korporasi. Pada tingkat hubungan antara individu, korupsi terjadi 
ketika salah satu individu melakukan penipuan (cheating) terhadap individu lainnya. 

Keragaman definisi korupsi menjadikan definisi yang multitafsir karena 
penyebab yang sangat bervariasi dan tidak ada konsensus tentang apa yang 
dimaksud dengan korupsi (Von Alemann, 2004). Selanjutnya, Williams (1999:503) 
memberikan ilustrasi tentang sulitnya untuk mendefinisikan secara tepat tentang apa 
yang dimaksud dengan korupsi dengan menyatakan "It is unusual for authors to take 
time to examine the concept but, when they do, they find it vague, exlusive and 
unsatisfactory". Pada kesimpulan artikel ini Williams (1999: 511) juga menyatakan 
begitu sulitnya untuk mendefiniskan konsep korupsi secara komprehensif dengan 
menyatakan "Perhaps corruption has become a catch-all-concept which embraces 
all manner of politiccal and administrative difficulties. In essence, the ecplanatory 
burden is too much to bear and the concept buckles under the weight of analytical 
ecpectation" . 

Namun demikian, dapat dikemukakan definisi korupsi menurut Transparancy 
International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007), bahwa korupsi adalah perilaku 
pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar 
dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 
Semua bentuk pemerintah/pemerintahan dalam prakteknya rentan terhadap 
terjadinya korupsi. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam 
bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima 
pertolongan, sampai dengan korupsi berat. 

Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk 
tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang 

5 



konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang 
administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak 
resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, 
kedudukan, martabat, status, atau kewenangannnya yang resmi, untuk keuntungan 
pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi. 

Pada suatu organisasi yang kompleks, bentuk korupsi lebih beraneka ragam. 
Bentuk korupsi tersebut dapat dilihat dari cara bagaiaman korupsi tersebut terjadi. 
Korupsi dapat terjadi sebagai inisiatif dari seorang individu karena posisinya 
misalnya menggunakan istilah dari Perrow (1989) adalah feathering the nest yaitu 
upaya untuk menggunakan fasilitas kantor atau untuk memfasilitasi kepentingan atau 
mempromosikan diri sendiri (biasanya dilakukan oleh seseorang yang mempunyai 
kewenangan), atau menaikan harga barang (mark-up) sehingga yang mempunyai 
wewenang mendapatkan keuntungan secara illegal dari penaikan harga tersebut. Di 
lain pihak korupsi dapat juga terjadi sebagai akibat dari deal yang dilakukan oleh 
pimpinan dengan pihak luar organisasi. Dengan adanya deal tersebut pemimpin 
akan mendapat keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. 

Korupsi cenderung terjadi dari atas atau secara lebih kongkrit merupakan 
inisiatif atasan (Stiglitz, 2002; Teten Masduki, 2006 ) dari pada inisiatif bawahan. 
Atasan lebih tepatnya pengambil keputusan dapat berinisiatif untuk melakukan 
korupsi karena faktor atributif yang melekat pada dirinya. Atribut yang paling 
menonjol adalah kekuasaaan atau kewenangan yang dimilikinya. Dengan atribute ini 
seorang pengambil kekuasaan dapat mengambil keputusan yang secara implisit 
memberikan keuntungan kepada dirinya, sehingga dapat memperkuat 
kewenangannya dalam organisasi tersebut. Kecenderungan seperti ini tidak saja 
terjadi pada organisasi pemerintahan tetapi juga organisasi politik, atau bahkan 
organisasi sosial. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (2006) mendefinisikan korupsi sebagai 
semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian 
negara dan oleh karena itu dianggap sebagai tindak pidana. Berdasarkan pada 
definisi tersebut, penyalahgunaan kewenangan berbentuk (1) suap menyuap, (2) 
penggelapan dalam jabatan, (3) perbuatan pemerasan, (4) perbuatan curang, dan 
(5) benturan kepentingan dalam pengadaan. Searah tugas dan fungsi Komisi 
Pemberantas Korupsi (KPK) definisi yang dikemukakan sangat formal yakni yang 



berkaitan dengan peran organisasi pemerintah, dan tidak secara eksplisit 
menjelaskan dampak sosial di luar birokrasi. 

Korupsi tidak hanya mempunyai dimensi formal sebagaimana yang 
dideskripsikan oleh KPK, namun juga memiliki dimensi politis, sosiologis, ekonomi, 
dan pegagogis. Meskipun korupsi bersifat multidimensi, persamaan yang mendasari 
perbedaan dimensi tersebut adalah etika. Korupsi merupakan suatu tindakan yang 
menyimpang dan melanggar etika serta merugikann pihak lain. 

Berikut disajikan empat dimensi korupsi yang bukan merupakan dimensi 
formal, dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya. 

1. Dimensi Politik 

Salah satu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik adalah 
demokrasi. Untuk memperoleh suatu keputusan yang demokratis, suatu lembaga 
harus mengikutsertakan individu untuk memberikan aspirasi. Berdasarkan 
aspirasi tersebut, setiap individu berhak bersaing dengan sehat dan rasional 
untuk mendapatkan suara rakyat, misalnya hak setiap individu untuk 
berkampanye dalam rangka pemilihan umum yang bertujuan untuk mendapatkan 
simpati dan pengikut yang dapat mendukungnya. Berkaitan dengan hal ini, 
Schumpeter (1947: 5) mengemukakan tentang teori demokrasi yang disebut 
dengan "Metode Demokratis", yaitu prosedur kelembagaan untuk mencapai 
keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk 
membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh 
suara rakyat. 

Dari sisi korupsi, terdapat model kompetisi clientelistic, yaitu kompetisi dengan 
iming-iming materi dan bentuk varian lainnya (direct payment) untuk menarik 
simpati pemilih secara perorangan atau kelompok kecil dalam masyarakat. Model 
ini akan memberikan tekanan besar terhadap penyimpangan dana publik dan 
kian memperkuat struktur korupsi mulai dari bentuk penggunaan dana dan 
sarana publik untuk memperluas basis pendukung pada saat pemilu (pork-barrel 
spending), alokasi program pemerintah ke basis konstituen partai (allocational 
policies), hingga melanggengkan relasi patronase politik dan bisnis. Dalam 
kondisi demikian, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang 
baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal. 



Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas 
dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi politis berarti 
kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi suap bukan kepada 
rakyat luas, misalnya ketika politikus membuat peraturan yang melindungi 
perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus- 
politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan 
besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. 
Korupsi politis semacam ini terjadi dibanyak negara dan memberikan ancaman 
besar bagi warga negaranya. Secara umum, korupsi mengkikis kemampuan 
institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, 
dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat 
yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai 
demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi. 

2. Dimensi Sosiologi 

Pada prinsipnya sosiologi merupakan cabang llmu Sosial yang mempelajari 
masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, meliputi sifat, 
perlaku, dan perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Allan Jhonson 
(Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 23/02/2008), mengemukakan bahwa 
sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku, terutama dalam 
kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut 
mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya 
mempengaruhi sistem tersebut. 

Manusia sebagai mahluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat sangat 
membutuhkan keberadaan orang lain dengan mengadakan hubungan sosial. 
Hubungan sosial tersebut dapat terjadi karena adanya kontak dan interaksi dari 
berbagai perilaku manusia, inilah yang disebut sebagai interaksi sosial. Berkaitan 
dengan hal tersebut, perbuatan korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari 
interkasi antar individu baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang 
merupakan wujud dari penyimpangan sosial. Ketika salah satu pihak melakukan 
suatu tindakan penyimpangan dan tindakan menyimpang tersebut merugikan 
pihak lain, maka tindakan individu atau kelompok tersebut dapat dikatakan 
sebagai suatu tindakan korupsi. 

Penyimpangan sosial dapat dilakukan secara individu (individual deviation), 
yaitu tindak kejahatan atau kerusuhan dengan tidak peduli terhadap peraturan 

8 



atau norma yang berlaku secara umum dalam lingkungan masyarakat sehingga 
menimbulkan kerugian, keresahan, ketidakamanan, ketidaknyamanan atau 
bahkan menyakiti. Sedangkan penyimpangan yang berbentuk kelompok atau 
kolektif (group deviation) merupakan suatu perilaku menyimpang yang dilakukan 
oleh kelompok orang secara bersama-sama dengan melanggar norma-norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkannya sama dengan 
penyimpangan yang dilakukan secara individu. Bentuk penyimpangan sosial 
secara kelompok dapat terjadi dengan adanya pergaulan atau pertemanan 
sekelompok orang yang menimbulkan solidaritas antar anggotanya sehingga mau 
tidak mau terkadang harus ikut dalam tindak kejahatan kelompok. Hal ini 
biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terbuka, seperti 
merampok, menjajah, melakukan korupsi, sindikat curanmordan Iain-Iain. 

Dengan adanya penyimpangan sosial tersebut perlu adanya pengendalian 
sosial, yaitu suatu upaya yang ditempuh sekelompok orang atau masyarakat 
melalui mekanisme tertentu untuk mencegah dan meluruskan anggota 
masyarakat yang berperilaku menyimpang/membangkang serta mengajak dan 
mengarahkannya untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang 
berlaku. Pengendalian sosial tersebut dapat dilaksanakan melalui jalur hukum 
(yang harus kita lakukan), norma-norma (yang biasanya kita lakukan), 
dan petunjuk moral (yang seharusnya kita lakukan). 

Soerjono Soekanto (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008), menyatakan bahwa 
pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak 
direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan 
memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang 
berlaku. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang 
direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan 
seseorang atau kelompok orang. Selain itu pengendalian sosial pada dasarnya 
merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa 
warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. 

Berkaitan dengan korupsi yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan 
sosial, maka dalam hal ini perlu dilakukan pengendalian sosial melalui system 
mendidik dan mengarahkan melalui mekanisme tertentu. Mendidik dimaksudkan 
agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk 
bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku yaitu bersikap anti-korupsi. 

9 



Mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada 
norma-norma yang berlaku dan tidak menurut kemauan individu-individu atau 
kelompok yang melakukan korupsi. 

3. Dimensi Ekonomi 

Korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan 
pemerintahan antara lain dengan membuat distorsi (kekacauan) dan ketidak 
efisienan yang tinggi. Sebagai contoh dalam sektor privat, korupsi meningkatkan 
ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam 
negosiasi dengan pejabat korup. Walaupun terdapat pendapat yang menyatakan 
bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi. 
Sedangkan di sektor publik korupsi menimbulkan distorsi dengan mengalihkan 
investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana suap dan upah tersedia 
lebih banyak. Baik di sector privat maupun publik, dimungkinkan pejabat 
membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru sebagai tambahan kompleksitas 
proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi. Hal ini 
mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan 
syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. 
Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; 
serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. 

Korupsi di bidang ekonomi juga menyebabkan persaingan yang tidak 
kompetitif antar pelaku ekonomi (pengusaha) karena semua proses harus melalui 
uang pelicin dan memerlukan waktu yang relative lama. Hal ini mengakibatkan 
munculnya kekacauan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi 
dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan- 
perusahaan yang tidak efisien. Sedangkan bagi masyarakat bawah, korupsi 
menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi dan harga-harga menjadi lebih mahal 
sebagai dampak adanya "ongkos manajemen" seperti dipaparkan di atas. 
Akibatnya muncul banyak pengemis, penganguran, pemerasan, hingga 
pembunuhan yang sumber utamanya adalah uang untuk memenuhi kebutuhan 
dan mempertahankan hidup. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan 
sebagai pelanggaran Hak Ekonomi. 



10 



4. Dimensi Hukum 

Keberhasilan pemerintah dan kekuasaan suatu Negara seperti Indonesia adalah 
bagaimana kebijakan negara mencegah dan memberantas korupsi secara 
optimal, masalah korupsi pada dasarnya tidak bersaandar pada legitimasi hukum 
saja, tetapi terkait dengan aspek ekonomi, sosial dan politik. Seno Adji (2009) 
berpendapat bahwa korupsi di Indonesia sudah tersistem (systemic corruption) 
yang melibatkan kelembagaan yang dikategorikan sebagai penyakit yang sulit 
pembuktiannya bahkan lekat sekali dengan kekuasaan. Sistem harus ditelaah 
sebagai kesatuan yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dan pembaharuan 
struktur, substansi hukum khususnya budaya hukum sebagai cermin etika dan 
integritas penegakan hukum. Budaya hukum merupakan aspek penting yang 
melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic-minded, 
sehingga masyarakat selalu taat dan menyadari betapa pentingnya hukum 
sebagai regulasi. 

Praktek korupsi di Indonesia lebih transparan setelah berbagai kasus yang 
menimpa para politikus secara beruntun terkuak, meskipun dalam 
penyelesaiannya masih terdapat kendala karena kompleksitas dan keluasan 
aspek serta konspirasnyai. Menurut Laila (2009) paling tidak ada tiga relasi 
konspirasi yang melakukan intervensi saling menguntungkan terhadap proyek- 
proyek atau berbagai kegiatan. Pertama, antar pejabat dalam suatu instansi 
pemerintah maupun antar instansi, termasuk di dalamnya melibatkan pejabat di 
bidang keamanan (militer dan kepolisian). Kedua, antara pejabat dengan 
pengusaha, dimana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam 
dan benar-benar mengetahui apa yang dimaui para pejabat itu, selalu saja 
survive kendati terjadi pergantian pejabat dalam lingkungan birokrasi. Ketiga, 
antara pengusaha dengan pengusaha. Relasi terakhir biasanya terjadi dalam 
proses tender proyek, dimana diantara mereka sudah saling mengerti untuk 
sama "memperoleh jatah" dengan saling membantu atau tidak saling 
mengganjal. Wujudnya antara lain "pendamping" dalam proses tender tertentu, 
dimana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh "bagian atau 
prosentase" dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya 
hanya formalitas dan akal-akalan saja. 

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar 

mencakup unsur- unsur sebagai berikut: 

11 



1. Perbuatan melawanhukum; 

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; 

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; 

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, 
diantaranya: 

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); 

2. Penggelapan dalam jabatan; 

3. Pemerasan dalam jabatan; 

4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara); 

5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). 

Berdasarkan empat dimensi tersebut, dianalisa beberapa indikator untuk 
masing-masing dimensi. Selanjutnya dari indikator itu dikembangkan menjadi 
instrumen penelitian sehingga menghasilkan berbagai nilai antikorupsi yang 
selanjutnya dinamakan nilai acuan. Dimensi, Indikator, dan Nilai Acuan tersebut 
disajikan dalam tabel berikut: 



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 



DIMENSI DAN INDIKATOR 



NILAI ACUAN 



1 Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama (adil, 
berani) 

b. Melaksanakan kebijakan 
didasari pada sikap 
menjunjung tinggi 
kebenaran (jujur, berani) 

c. Melaksanakan pengawasan 
kebijakan secara tidak 
tebang pilih (adil, berani) 

2 Sosiologi: 

a. Menepati janji (tanggung 
jawab) 

b. Tidak diskriminatif dalam 
memberikan layanan (adil) 

c. Tidak nepotisme (adil, 
mandiri) 

d. Tidak kolusi (jujur, mandiri) 



KESETARAAN: kesejajaran, sama tingkatan/ 
kedudukan, sebanding, sepadan, seimbang. 

KEBERSAMAAN: hal bersama, seperti rasa 

persaudaraan/kekeluargaan, senasib 

sepenanggungan, dan merasa menjadi satu 
kesatuan (integritas), 

KOMITMEN: Perjanjian, keterikatan untuk melakukan 
sesuatu (yang telah disepakati), kontrak. 

KONSEKUEN: Sesuai dengan apa yang 
dikatakan/diperbuat, berwatak teguh, tidak 
menyimpang dari apa yang sudah diputuskan 

KEPEMILIKAN: perihal kepemilikan 

HEMAT: berhati-hati dalam membelanjakan uang, 
tidak boros, cermat. 

BIJAKSANA: selalu menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan pengetahuannya), arif, tajam 
pikiran, pandai dan hati-hati (cermat, teliti, dsb.) 

IKHLAS:bersih hati, tulus hati. 

BERBAGI: membagi sesuatu bersama, membagi diri, 
saling memberi pengalaman. 

RAJIN: suka bekerja (belajar dsb.), tekun, sungguh2 



12 



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 



DIMENSI DAN INDIKATOR 



NILAI ACUAN 



3 Ekonomi: 



a. 



b. 



d. 



Melakukan persaingan 
secara sehat (tanggung 
jawab, jujur, kerja keras) 
Tidak menyuap (jujur) 
Tidak boros dalam 
menggunakan sumberdaya 
(sederhana, tanggung 
jawab) 

Tidak melakukan 
penyimpangan alokasi dan 
distribusi (jujur, peduli, 
tanggung jawab) 



4 Hukum: 



a. 



b. 



d. 



e. 



g- 



h. 



Tidak melakukan 

penggelapan dana, pajak, 

barang, dan sebagainya 

(jujur, tanggung jawab) 

Tidak melakukan 

pemalsuan dokumen, surat, 

tanda tangan, dan 

sebagainya (jujur, tanggung 

jawab) 

Tidak melakukan pencurian 

dana, barang, waktu, 

ukuran yang merugikan 

pihak lain, dan sebagainya 

(jujur, tanggung jawab, 

disiplin) 

Tidak melakukan penipuan 

terhadap pihak lain (jujur) 

Tidak melakukan 

persekongkolan dalam 

membuat putusan 

(tanggung jawab) 

Tidak melakukan perusakan 

terhadap barang/fasilitas 

milik negara (tanggung 

jawab, peduli) 

Tidak memberikan atau 

menerima gratifikasi (jujur, 

sederhana) 

Tidak menyalahi/melanggar 

aturan (disiplin, tanggung 

jawab) 



bekerja, selalu berusaha giat, terus menerus. 

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, tegak (tetap 
pendirian, tetap memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib menanggung 
segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh 
dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb. 
Misalnya berani dan siap menerima resiko, 
amanah, tidak mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hak fungsi menerima pembebanan 
sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain, 
melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan (kepatuhan) pada 
peraturan, tepat waktu, tertib, dan konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, tulus, dapat 
dipercaya, berkata dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu sesuai dengan 
kenyataan (tidak berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap tindakan. 

SEDERHANA: bersahaja, sikap dan perilaku yang 
tidak berlebihan, tidak banyak seluk-beluknya, 
tidak banyak pernik, lugas, apa adanya, hemat, 
sesuai kebutuhan, dan rendah hati. 

KERJA KERAS: kegiatan melakukan sesuatu dengan 
sungguh-sungguh, pantang menyerah/ulet dan 
semangat dalam berusaha. 

MANDIRI: dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak 
bergantung dengan orang lain, percaya pada 
kemampuan diri sendiri, mampu mengatur dirinya 
sendiri, dan mengambil inisiatif. 

ADIL: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak 
/tidak pilih kasih, berpihak/berpegang kepada 
kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang, 
seimbang, netral, objektif dan proporsional. 

BERANI: mempunyai hati yang mantap dan rasa 
percaya diri yang besar dalam menghadapi 
bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, 
kecut) dan pantang mundur. 

PEDULI: mengindahkan, memperhatikan (empati), 
menghiraukan, menolong, toleran, setia kawan, 
membela, memahami, menghargai, dan 
memperlakukan orang lain sebaik-baiknya. 



13 



B. Intervensi Pedagogis 

Ditinjau dari konteks pendidikan, tindakan untuk mencegah, mengurangi dan 
bahkan memberantas korupsi adalah keseluruhan upaya untuk mendorong generasi 
mendatang mengembangkan sikap tidak bersedia menerima dan memaafkan suatu 
perbuatan korupsi dan bahkan menolak secara tegas setiap bentuk tindak korupsi. 
Perubahan persepsi dari sikap membiarkan dan menerima ke sikap menolak 
terhadap korupsi tidak akan pernah terwujud apabila tidak dilakukan pembinaan 
secara sadar terhadap kemampuan generasi mendatang untuk memperbarui sistem 
nilai yang dirwarisi sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap 
perjalanan bangsa. 

Upaya pemberantasan korupsi melalui jalur pendidikan harus dilakukan 
karena didak dapat diungkiri bahwa pendidikan merupakan wahana yang sangat 
strategis untuk membina generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan 
termasuk anti-korupsi. Selain itu juga memiliki tingkat keefektifan yang tinggi dalam 
membentuk suatu pemahaman yang menyeluruh pada masyarakat tentang bahaya 
korupsi. Dari pemahaman itu diharapkan menghasilkan suatu persepsi atau pola pikir 
masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa korupsi adalah musuh utama 
bangsa Indonesia. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi melalui jalur 
pendidikan bukanlah sebuah alternative melainkan sebuah keharusan/kewajiban. 

Peranan pendidikan dalam membangun masyarakat anti-korupsi sangat 
besar, anti-korupsi menuntut perilaku tertentu dari warganya, dan perilaku tersebut 
diperoleh setiap warga negara melalui proses pendidikan. Penerapan pembinaan 
antikorupsi pada jalur pendidikan sangat penting untuk diwujudkan, karena melalui 
pendidikan inilah berlangsung pembinaan terhadap generasi muda. Apabila satuan 
pendidikan dalam proses penyelenggaraan pendidikannya menanamkan dan 
membina sikap anti-korupsi maka akan melahirkan generasi yang dapat mengatakan 
TIDAK untuk korupsi. 

Saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua negara baik negara 
berkembang maupun negara yang telah maju menjadikan pendidikan sebagai 
fondasi untuk menghadapi perubahan-perubahan besar dalam kehidupan 
masyarakat. Pendidikan menjadi prioritas utama dan pertama dari banyak negara 
untuk dijadikan fondasi membangun masyarakat. Bahkan dalam kampanye 
pemilihan presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu pendidikan telah menempati 

14 



kedudukan yang sangat penting dan dijadikan platform pembangunan masyarakat. 
Demikian pula bagi negara-negara ASEAN memberikan prioritas utama kepada 
pengembangan pendidikan yang tercermin dalam alokasi dana pemerintah yang 
semakin meningkat. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pada Pasal 3 menyatakan secara eksplisit bahwa: " Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab." Dengan demikian, pembinaan pendidikan anti-korupsi pada jalur pendidikan 
di seluruh satuan pendidikan (sekolah) merupakan wahana untuk mendukung dan 
mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut. 

Selanjutnya, untuk mewujudkan Pendidikan Antikorupsi, pendidikan di 
sekolah harus diorientasikan pada tataran moral action, agar peserta didik tidak 
hanya berhenti pada kompetensi (competence) saja, tetapi sampai memiliki 
kemauan (will), dan kebiasaan (habit) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan 
sehari-hari. Lickona (1991), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai 
pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan 
mulai dari proses moral knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action. 

Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian 
diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek 
kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang 
baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. 
Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan 
mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Keecerdasan 
sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, 
senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan 
spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh 
Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'alah, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, 
jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, 

adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan 
jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang 

15 



mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan 
memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi. 

Karena proses pembinaan yang berkelanjutan dimulai dari proses moral 
knowing, moral feeling, hingga sampai pada moral action, maka implementasi 
pembinaannya perlu ditindaklanjuti dengan membangun "kantin kejujuran" di sekolah 
sebagai praktik moral action yang harus dirancang sesuai dengan muatan sifat 
edukasi. Kantin Kejujuran, tak ubahnya seperti kebanyakan kantin lainnya. 
Perbedaannya terdapat pada pengelolaan dan pola pembayaran yang 
menitikberatkan pada kesadaran pembeli. Kantin ini dimaksudkan sebagai ajang 
pembelajaran bagi generasi muda tentang pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri 
dan lingkungannya, sehingga mereka akan menjadi penerus bangsa yang jujur untuk 
memajukan bangsa dan negara. 

Kantin Kejujuran merupakan laboratorium perilaku yang dapat merefleksikan 
perilaku/tabiat peserta didik yang ada di suatu sekolah. Jika kantin tidak bertahan 
lama karena bangkrut, maka hampir dipastikan peserta didik di sekolah itu tidak 
berperilaku jujur. Sebaliknya, kantin akan semakin maju ketika peserta didik 
memegang tinggi asas kejujuran dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kantin 
kejujuran perlu diterapkan di satuan pendidikan sebagai upaya prepentif bagi 
generasi muda agar tidak permissive to corruption . Sebab prevention is better than 
cure, pencegahan lebih baik dari pada mengobati. 

Hasil yang diharapkan dari intervensi di jalur pendidikan adalah: Kaum muda 
khususnya pelajar dapat lebih memahami tindak pidana korupsi, dan mulai berani 
berkata "TIDAK untuk korupsi, dan pada gilirannya dapat mewarnai, mendorong 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya untuk bersama-sama bangkit melawan 
korupsi. Dengan kondisi demikian diharapkan dapat membawa negeri ini keluar dari 
perangkap korupsi serta mengembalikan kewibawaan serta harga diri bangsa. 



16