(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Biodiversity Heritage Library | Children's Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Pengelolaan Barang Milik Negara 2"

Latar Belakang 

Sebagaimana diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2004, 2005, 
dan 2006 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinyatakan disclaimer / tidak memberikan 
pendapat apapun. LKPP merupakan rapor pemerintah dalam mempertanggungjawabkan 
amanat yang dipercayakan rakyat, utamanya yang terkait dengan penggunaan 
anggaran/dana publik, juga kepada stakeholder lainnya (lembaga donor, dunia usaha, 
dll). 

Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan selaku BUN (red : Pengelola 
Barang), sempat menagih janji Dirjen Kekayaan Negara agar status Laporan Keuangan 
dari sisi kekayaan negara tidak lagi disclaimer pada tahun 2008 (Kompas 9 Juni 2007), 
dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan negara diharapkan akan 
mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan BMN yang ada saat ini. 
Dengan langkah inventarisasi dan penilaian BMN tersebut, diproyeksikan kedepan akan 
dapat terwujud database BMN yang akurat dan reliable, sehingga dapat dipergunakan 
bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang 
dan/atau belanja modal pada kementerian/lembaga negara. 

Departemen Keuangan (2007) merilis laporan yang menyatakan, bahwa aset negara yang 
tercatat dalam neraca pemerintah pertanggal 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp. 
1.253,72 triliun, sedangkan nilai kewajiban pemerintah pertanggal yang sama sebesar 
Rp. 1.318,16 triliun. Jadi kekayaan bersih / ekuitas dana pemerintah pertanggal 31 
Desember 2006 adalah minus sebesar Rp. 64,45 triliun, mengalami penurunan jika 
dibandingkan kekayaan bersih pemerintah pertangggal 31 Desember 2005 yang juga 
minus sebesar Rp. 168, 92 triliun. Kekayaan bersih / ekuitas pemerintah yang masih 
minus tersebut dikarenakan pemerintah belum menginventarisasi aset dengan benar dan 
memperbarui nilai aset tersebut. 

LKPP disusun dari penggabungan laporan keuangan masing-masing kementerian/lembaga 
(Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CaLK) yang sumber datanya dari Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI). SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). Munculnya opini disclaimer salah satunya 
disebabkan aset/kekayaan Negara khususnya barang milik Negara (BMN) belum 
diinventarisasi dan dinilai pada kondisi wajar, sehingga kevalidan dan keakuratan data 
yang selama ini ada masih perlu di-cross check di lapangan. 

Pengertian 

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan oleh data / 
fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode / tekhnik tertentu untuk 
memperoleh nilai barang milik Negara pada saat tanggal penilaian. ( PMK 
179/pmk.06/2009) 

Selain itu, Penilaian adalah proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan estimasi 
dan pendapat atas nilai ekonomis suatu harta pada saat tertentu sesuai Standar 
Penilaian Indonesia (Kep. Menkeu RI No. 57 Tahun 1996). 

Penilaian BMN/BMD : 

1. Penilaian BMN/BMD dilakukan dlm rangka: 

a. Penyusunan NERACA Pemerintah Pusat/ Daerah Penetapan Nilai berpedoman 

pada STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP); 

b. PEMANFAATAN dan PEMINDAHTANGANAN BMN/BMD. Penilaian BMN/D berupa 
Tanah &/ Bangunan dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan 
dilakukan oleh TIM yg ditetapkan oleh Pengelola Barang dan dpt melibatkan 
Penilai Independen yg ditetapkan oleh Pengelola Barang. 

2. Penilaian BMN/BMD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan NILAI WAJAR, 
dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Hasil Penilaian ditetapkan oleh 
Pengelola Barang. 

3. Penilaian BMN/BMD SELAIN TANAH &/ BANGUNAN dalam rangka Pemanfaatan dan 
Pemindahtanganan : 

a. dilakukan oleh TIM yg ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dpt melibatkan 

Penilai Independen yg ditetapkan oleh Pengguna Barang. 

b. Penilaian BMN/BMD tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan NILAI WAJAR. 
Pengelolaan Barang Milik Negara 2 3 



c. Hasil Penilaian ditetapkan oleh Pengguna Barang (utk BMN) sedangkan untuk 
BMD ditetapkan oleh Pengelola Barang. 

Permohonan Penilaian 

• Penilaian Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan 
Pengelola Barang. 

• Penilaian Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka 
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan berdasarkan permohonan 
Pengguna Barang. 

• Permohonan penilaian disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Barang 
disertai dengan data dan informasi objek penilaian secara lengkap dan benar. 

• Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat 
dilakukan tanpa harus didahului adanya permohonan dan dilakukan berdasarkan 
rencana kerja penilaian Pemerintah yang dilakukan oleh Direktur Jenderal. 

• Pengelola Barang meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon, 
dalam hal: 

a. data dan informasi yang diserahkan belum lengkap; atau 

b. membutuhkan data dan informasi lebih lanjut sebagai bahan penilaian. 

• Pengelola Barang mengembalikan permohonan penilaian bila memang tidak 
dilengkapi 

Proses penilaian meliputi: 

1. Mengidentifikasi permohonan/penugasan penilaian 

2. Menentukan tujuan penilaian 

3. Mengumpulkan data awal 

4. Melakukan survei lapangan 

5. Menganalisis data 

6. Menentukan pendekatan penilaian 

7. Menyimpulkan nilai, dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 4 



8. Menyusun laporan penilaian. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai 

Nilai aset, sama seperti nilai barangbarang yang lain adalah ditentukan oleh sifatsifat 
fisik yang terdapat pada aset itu sendiri dan beberapa factor - faktor luar yang 
mempunyai dampak atau pengaruh terhadap nilai aset mengikut waktu dan keadaan. 
Secara garis besar faktorfaktor yang mempengaruhi nilai suatu aset dibedakan ke dalam 
4 faktor, yaitu: 

1 . Faktor permintaan dan penawaran 

Faktor ini dianggap sebagai satu faktor yang sangat luas dan menyeluruh 
dampaknya karena faktor ini meliputi faktorfaktor lainnya juga. Jika penawaran 
aset dipasaran tetap sedangkan permintaan bertambah, maka nilai aset akan naik. 
Begitu pula sebaliknya, jika permintaan adalah tetap sedangkan penawaran 
bertambah, maka nilai aset dapat menjadi turun. Tetapi apakah penyebab naik 
turunnya permintaan dan penawaran aset di pasaran? Ada beberapa sebab yang 
dapat mengubah permintaan dan penawaran aset dipasaran, yaitu : 

a) Faktorfaktor kependudukan 

Bertambahnya jumlah penduduk merupakan faktor utama yang 
menyebabkan bertambahnya permintaan aset. Dengan bertambahnya 
jumlah penduduk pada suatu kota atau wilayah tertentu secara otomatis 
akan menyebabkan lebih banyak rumah kediaman, ruang kantor, industri 
dan lainlain saranan diperlukan. Singkatnya, sekiranya penawaran dan aset 
dipasaran tidak bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk 
maka akan 

menyebabkan kenaikan nilai aset diberbagai sektor. Selain jumlah 
penduduk, perubahan struktur penduduk serta perubahan penyebaran 
penduduk juga dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan serta 
seterusnya akan mempengaruhi nilai aset. Hal ini dapat dilihat dalam 
konteks sebuah masyarakat, di mana jika struktur penduduknya sebagian 
besar adalah orangorang yang belum berkeluarga maka jumlah tempat 
tinggal serta jenis aset yang akan diperlukan dipasaran adalah berbeda jika 
dibandingkan dengan masyarakat yang sebagian besar penduduknya adalah 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 5 



berkeluarga. 

b) Perubahan citarasa 

Perubahan citarasa penyewa, pembeli atau para investor juga member 
dampak yang kelihatan terhadap permintaan jenisjenis aset yang berbeda. 
Sekiranya pada suatu masa tertentu minat para penyewa atau pembeli 
berubah dari jenis rumah satu tingkat kepada jenis rumah bertingkat 
seperti apartemen dan kondominium, maka akan kita dapati bahwa sektor- 
sektor Ini akan mengalami perubahan dalam nilai sekiranya tidak 
disesuaikan dengan sewajarnya. 

c) Perubahan teknologi pembangunan 

Dengan munculnya teknologiteknologi baru dalam pembangunan aset, maka 
penawaran aset di pasaran dapat ditambah dengan kadar yang lebih cepat. 
Hal ini banyak melibatkan sektor rumah tinggal dan apabila kadar 
pertambahan ini dapat menandingi permintaan, maka nilai rumah tinggal 
dapat diturunkan atau distabilkan. 

2. Faktor fisik aset 

a) Jenis dan kegunaan aset 

Jenis dan kegunaan aset akan menentukan lingkup pasaran bagi aset yang 
berkenaan. Sebagai contoh aset pertanian mempunyai pasaran yang lebih 
terbatas dibanding dengan aset industri yang lebih bercorak nasional atau 
internasional. Tetap walau bagaimanapun potensi penggunaan perlu 
dipertimbangkan karena disuatu waktu nanti kegunaan akan dapat ditukar 
kepada kegunaan yang lebih baik, sehingga nilai aset dapat meningkat. 

b) Ukuran dan bentuk 

Lebih luas sesuatu tanah maka akan lebih mudah dan ekonomis suatu 
aktivitas dapat dijalankan di atasnya dan oleh sebab itu aset tersebut akan 
menjadi lebih menarik. Namun, jika terlalu luas, misalnya tanah pertanian, 
nilai per meter perseginya akan turun hal ini dikarenakan jika terlalu luas 
maka semakin banyak masalah dalam pengurusannya. Keadaan ini 
menjadikan semakin berkurangnya permintaan tehadap tanah - tanah yang 
luas. Tanah - tanah yang mempunyai luas yang sama mungkin akan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 6 



mempunyai nilai yang berbeda jika bentuk tanahnya berlainan. Misalnya 
sebuah memanjang ke belakang dan sebuah lagi mungkin mempunyai 
bentuk melebar pada bagian depan. Oleh karena faktor tersebut maka akan 
menyebabkan nilai yang berbeda. 

c) Desain dan konstruksi bangunan 

Desain dan konstruksi bangunan adalah faktor penting dalam mempengaruhi 
nilai sebuah bangunan. Desain bangunan adalah lebih ditentukan oleh jenis 
kegunaan bangunan dan selera dari masyarakat yang menggunakan. 
Ketidaksesuaian dengan kegunaan dan selera ini akan menyebabkan nilai 
sebuah bangunan akan menjadi turun, demikian juga sebaliknya apabila 
sebuah bangunan mempunyai desain yang baik, sesuai dengan kegunaan 
dan mengikuti tren pada masa itu maka nilainya akan naik. Demikian halnya 
dengan konstruksi bangunan. Baik tidaknya konstruksi bangunan adalah 
ditentukan oleh pemilihan material yang baik, cara pemasangan dan 
kesesuaiannya dengan lingkungan. Pada tahap selanjutnya konstruksi 
bangunan ini menentukan "kualitas bangunan" dan pada akhirnya adalah 
nilai bangunan itu sendiri. 

3. Faktor perletakan dan lokasi aset 

a) Perletakan 

Perletakan disini adalah meliputi apakah aset tersebut terletak ditempat 
yang tinggi atau rendah, dilereng bukit atau ditepi sungai, ditengah atau 
dipojok blok perumahan dan sebagainya. Aset yang terletak di tempat yang 
rendah misalnya adalah rawan terhadap banjir dan bila akan dibangun 
diperlukan pengurukan tanah, dan ini tentunya memerlukan biaya yang 
tinggi. Kedudukan seperti dilerenglereng bukit atau di tepi sungai 
menyebabkan sebuah aset mempunyai pemandangan yang lebih menarik, 
oleh karena itu nilainya mungkin akan lebih tinggi daripada aset 
disekitarnya. 

b) Lokasi 

Faktor lokasi dapat dianggap sebagai faktor "terkuat" pengaruhnya 
terhadap nilai suatu aset. Ada suatu pendapat yang menyatakan bahwa 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 7 



faktor yang menentukan nilai sebuah aset adalah "pertama: lokasi..., 
kedua : lokasi...., ketiga : lokasi...". Pernyataan di atas menunjukkan 
betapa pentingnya factor lokasi dalam menentukan nilai sebuah aset. Dua 
buah aset yang mempunyai bentuk fisik sama tetapi bila lokasinya berbeda, 
maka nilainya tentu akan berbeda. Secara umum "Teori Lokasi" 
menyatakan bahwa semakin jauh dari pusat kota maka nilainya akan 
semakin rendah. Hal ini dikarenakan kota merupakan pusat segala aktivitas 
hidup manusia. Faktor lokasi seterusnya menentukan apakah sebuah aset 
tersebut mudah atau sulit dicapai. Aset yang mempunyai lokasi dikawasan 
kota dapat dicapai dengan mudah karena terdapat sistem pengangkutan 
dan perhubungan yang baik dibanding dengan kawasan luar kota. Selain itu 
aset yang mempunyai lokasi dikawasan kota mempunyai infrastruktur dan 
sarana yang lebih baik dan lengkap dibanding dengan kawasan luar kota. 

4. Faktor politik dan kenegaraan 

Faktor kenegaraan yang dimaksud disini adalah faktor ekonomi, sosial dan 
politik negara, di mana secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai 
aset. Sebagai contoh sistem perundangan suatu negara tidak dapat 
dipungkiri lagi akan berpengaruh terhadap nilai aset. Sistem perundangan 
yang terlalu ketat mungkin akan menyebabkan permintaan turun dan 
selanjutnya akan mempengaruhi nilai tanah. Zoning dan faktor 
perencanaan kota merupakan factor yang kerap kali kita dengar yang mana 
mempunyai dampak yang cukup besar terhadap nilai aset. Keadaan 
ekonomi negara, perubahan suku bunga pinjaman di bank juga merupakan 
penyebab semakin tertarik atau semakin enggannya para investor. Ini 
tentunya akan mempunyai dampak terhadap nilai aset. 

Prinsip-Prinsip Penilaian aset 

1. Antisipasi [anticipation] 

Nilai didapatkan atau diciptakan dari harapan atas keuntungan pada masa yang akan 
datang. Dengan kata lain, bahwa, nilai suatu aset tidak ditentukan berdasarkan data 
historis, melainkan pada persepsi pasar terhadap keuntungan yang akan didapat. 
Data historis hanya menolong penilai dalam menginterpretasikan kondisi saat ini dan 
memperkirakan kondisi pasar yang akan datang. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 8 



Nilai suatu aset komersial ditentukan pada kemampuannya mendatangkan 
pendapatan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu seorang penilai harus 
memahami trend aset baik dalam skala lokal maupun nasional. 

2. Perubahan [change] 

Nilai suatu aset dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia 
sosial, lingkungan, kebijakan pemerintah, kebijakan ekonomi dan lain-lain. Harus 
disadari bahwa perubahan tidak mungkin dihindarkan dan pasti terjadi. Ada 
perubahan yang sifatnya sedikit demi sedikit sehingga sulit untuk dilihat, namun ada 
pula perubahan yang terjadi secara drastis Seorang penilai harus dapat 
mengidentifikasi perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam pasar 
aset yang tentunya akan mempengaruhi nilai aset yang bersangkutan. Perubahan 
antara lain disebabkan oleh perubahan preferensi konsumen. Aset merupakan aktiva 
yang tidak adaptable [dalam waktu singkat] dengan perubahan preferensi konsumen. 
Hal ini yang dikenal sebagai keusangan. 

3. Persediaan dan Permintaan [supply St demand] 

Nilai aset dipengaruhi oleh adanya perubahan supply dan demand yang terjadi dalam 
pasar. Perubahan supply dan demand ini tidak selalu proporsional, namun interaksi ke 
duanya inilah yang menciptakan sebuah market (pasar). Jika tingkat persediaan 
suatu jenis aset lebih rendah dari tingkat permintaan maka tingkat ekuilibrium harga 
dari aset tersebut akan mengalami kenaikan dan begitu pula sebaliknya. 

4. Persaingan [competition] 

Nilai aset dipengaruhi oleh adanya kompetisi antara pembeli atau penyewa dengan 
penjual atau yang menyewakan. Kompetisi diantara pembeli dan penyewa 
menggambarkan hubungan interaktif dari kelompok pembeli potensial terhadap suatu 
jenis aset tertentu. Demikian pula persaingan antara pihak penjual dan yang 
menyewakan akan menggambarkan adanya kelompok penjual potensial. Kompetensi 
adalah dasar yang membentuk dinamika supply dan demand dalam suatu pasar 
bebas. Dampak kompetisi antara aset satu dengan yang lain akan menghasilkan 
suatu profit level trend, yang selanjutnya dapat dijadikan salah satu pertimbangan 
seorang penilai dalam membuat proyeksi penerimaan atas aset yang dinilainya. 

5. Substitusi [substitusion] 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 9 



Prinsip ini menyatakan bahwa jika terdapat beberapa komoditas atau jasa yang sama, 
maka yang memiliki harga paling rendahlah yang akan mempunyai tingkat permintaan 
tertinggi dan jalur distribusi terluas. Nilai aset dipengaruhi oleh harga jual aset 
sejenis lainnya. Pembeli tidak akan membayar lebih atas sebuah aset yang ' persis 
sama ' dengan aset lain. 

6. Keseimbangan [balance] 

Nilai aset ditentukan oleh adanya keseimbangan dari interaksi elemen-elemen yang 
membentuknya. Dalam hal ini penilai perlu jeli terhadap elemen-elemen yang 
membentuk nilai dari aset yang dinilainya dan bagaimana hubungan antara elemen- 
elemen itu. 

Rumah tinggal yang memiliki kamar mandi 4 (empat) buah belum tentu memiliki nilai 
lebih tinggi daripada rumah tinggal dengan kamar mandi berjumlah 3 (tiga) buah. 
Jika ternyata biaya membangun kamar mandi ke-4 tersebut tidak mempunyai dampak 
terhadap nilai tambah atas rumah tinggal tersebut. 

7. Kontribusi [contribution] 

Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu elemen tertentu diukur berdasarkan 
kontribusinya terhadap nilai aset secara keseluruhan. 

Kolam renang yang dibangun dengan biaya Rp 10.000.000,- belum tentu secara 
langsung menaikkan nilai rumah sebesar Rp 10. 000. 000, -juga. 

Penilai harus melihat seberapa besar pengaruh kolam renang, tersebut, misalnya 
dalam hal kegunaannya. Hubungan antara kontribusi suatu elemen terhadap nilai 
keseluruhan aset dapat sama, lebih rendah atau lebih tinggi dan biaya 
membangunnya. 

Oleh sebab itu dapat saja terjadi kemungkinan bahwa nilai aset tidak menjadi lebih 
tinggi karena renovasi atau rehabilitasi yang sudah dilakukan. 

8. Kesesuaian [conformity] 

Nilai aset ditentukan oleh adanya kesesuaian antara karakteristik aset itu dengan 
demand yang terjadi di pasar. 

■ Faktor Faktor Eksternal [ Extemalities ] 

• Prinsip ini menyatakan bahwa faktor-faktor eksternal dapat 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 10 



memberikan dampak positif atau negatif atas nilai suatu aset 
Faktor-faktor eksternal ini mencakup skala regional, nasional 
maupun internasional. Misalnya perubahan tingkat suku bunga 
dollar akan memberikan dampak langsung bagi seorang penilai 
dalam menentukan tingkat pengembalian aset yang dinilainya 

dalam Mappi Jatim, 2008 : Materi Kursus Appraisal, Pascasarjana Teknik Sipil ITS, 
Surabaya menyatakan bahwa : 

1. Prinsip Penggunaan yg Semaksimal Mungkin ( Principle of Highest and Best Use ) 
Penggunanaan yang semaksimal mungkin adalah penggunaan yang akan 
memberikan keuntungan yang paling maksimal. (Kriteria HBU) 

2. Prinsip Penawaran dan permintaan ( Principle of Supply and Demand ) 
Aset mempunyai nilai bila aset tsb dapat digunakan. Nilai akan naik bila 
persediaan tanah berkurang dimana orang memerlukan tanah. Nilai yang terbaik 
didapati pada kota dengan penduduk yang padat, dimana tanah tersedia sedikit 
sehingga harga tanah menjadi tinggi dan sulit dipercaya. (Tanah di Pusat Kota 
akan semakin mahal) 

3. Prinsip Pengganti ( Principles of Substitution ) 

Pembeli suatu aset akan membayar lebih terhadap suatu aset dibandingkan 
dengan biaya pembelian aset yang sama. Misalnya dalam pasar didapat dua aset 
dengan kondisi yang sama, maka aset dengan harga yang lebih rendah akan 
terjual terlebih dulu. 

4. Prinsip keuntungan yg diharapkan aset ( Principles of Anticipation ) 

Nilai suatu aset adalah harapan akan ada keuntungan dimasa yang akan datang 
atas penggunaan aset tersebut. Contoh aset yang menghasilkan pendapatan 
antara lain : hotel, losmen dsb. 

5. Prinsip adanya perubahan-perubahan ( Principles of Change ) 

Aset tak henti - hentinya berubah, nilai dipengharuhi banyak variabel antara lain 
jumlah penduduk, perubahan kondisi ekonomi, kontrol pemerintah thd aset, 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 1 1 



pembukaan jalan baru dan perubahan politik negara. 

6. Prinsip Kesesuaian ( Principles of Conformity ) 

Aset yang terletak pada lingkungan yang cocok baik sosial maupun ekonominya, 
akan mempunyai nilai yang maksimum. Aset yang terletak didaerah yang kurang 
cocok nilainya akan kecil. (Aset dekat dengan TRAakan menurun nilainya) 

7. Prinsip Persaingan ( Principles of Competition ) 

Semua bentuk usaha ingin mendapatkan keuntungan, bila permintaan banyak 
maka developer akan mendapatkan keuntungan besar, developer lain akan 
datang, maka akan timbul persaingan sehingga mengakibatkan keuntungan akan 
turun. (Semakin banyak pesaing maka akan menurunkan harga penawaran) 

8. Prinsip Penambahan dan Pengurangan ( Increasing & Decreasing Retum ) 
Penambahan biaya suatu aset belum tentu akan menambah penghasilan aset tsb. 
Pada titik tertentu penambahan biaya akan mengakibatkan penambahan hasil 
yang makin berkurang, nilai aset tsb tidak bertambah bahkan cenderung akan 
turun. (Penambahan asesories patung untuk menghiasi rumah pada titik tertentu 
akan meningkatkan nilai rumah, tapi apabila penambahannya semakin banyak bisa 
jadi pada titik tertentu tidak akan menambah nilai rumah tersebut) 

9. Prinsip Kontribusi ( Principles of Contribution ) 

Baik tanah maupun bangunan menberikan kontribusi pada total nilai dari harta 
kekayaan. Misal bangunan komersil yang sudah tua diatas tanah komersial boleh 
dikatakan bahwa nilai tanah disana memberikan kontribusi terhadap seluruh nilai 
dari aset tsb. 

10. Prinsip Keseimbangan ( Principle of Balance ) 

Nilai dari harta kekayaan akan mencapai maksimal apabila faktor - faktor produksi 
yang berkaitan dengan harta tersebut dalam keadaan seimbang, faktor - faktor 
produksi tsb antara lain : tenaga kerja, modal, dsb. (Inflasi menyebabkan 
kenaikan harga). 

Selain itu Dalam melakukan penilaian terdapat prinsip prinsip dasar yang perlu 
dipertimbangkan sebelum mengeluarkan suatu opini nilai Aset. Prinsip Prinsip Dasar 
dalam Penilaian Aset adalah sebagai berikut: 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 12 



1. Prinsip Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (High and Best Use) 

Adalah penggunaan terbaik yang menghasilkan pendapatan (income) yang optimal 
dari suatu aset. Contoh: Rumah yang mewah yang dibangun dikomplek perumahan 
mewah akan menghasilkan nilai maksimal. Sedangkan Rumah Mewah yang di 
bangun di daerah kumuh mempunyai nilai lebih rendah dibandingkan yang 
dibangun dikomplek perumahan mewah. Suatu Aset dikatakan HBU jika memenuhi 
empat kriteria, yaitu: 

o Secara Legal Diijinkan 

o Secara Fisik Dimungkinkan 

o Secara Keuangan Layak 

o Memberikan Keuntungan Maksimal 

2. Prinsip Pengganti (Substitusi) 

Pada Prinsipnya orang tidak akan membayar lebih terhadap aset yang sama 
selama ada aset pengganti. Contoh: Pada prinsipnya orang akan lebih memilih 
untuk membeli aset dengan harga yang lebih murah pada kondisi aset yang sama. 
Aset dalam suatu deret dimana kondisinya sama, maka Aset dengan Nilai paling 
rendah akan lebih cepat terjual 

3. Permintaan dan Penawaran (Prinsip Supply and Demand) 

Nilai Suatu aset ditentukan oleh keseimbangan antara Permintaan dan Penawaran. 
Semakin tinggi permintaan dan penawaran kurang, maka nilai aset cenderung naik 
dan sebaliknya penawaran yang banyak dengan permintaan yang sedikit 
mengakibatkan nilai aset turun. 

4. Prinsip Kesesuaian (Comformity ) 

Nilai suatu aset akan maksimal bila berada dilinkungan yang sesuai. Contoh: 
Rumah Mewah akan memberi Nilai maksimal bila dibangun di komplek rumah 
mewah. Sebaliknya nilainya akan turun bila dibangun di lingkungan kumuh. 

5. Prinsip Perubahan (Change) 

Perubahan terhadap suatu faktor dapat mempengaruhi nilai suatu aset. Perubahan 
tersebut bisa berupa perubahan kebijakan pemerintah, perubahan lingkungan 
(cth. tiba tiba dibangun tempat pembuangan sampah), pasar, termasuk peraturan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 13 



peraturan, zoning (peruntukan) dan pengembangan kota. 

6. Prinsip Antisipasi (Anticipation) 

Harapan akan keuntungan atau ketidak untungan dimasa yang akan datang akan 
mempengaruhi harga suatu aset. Contoh: Akibat adanya lumpur lapindo aset aset 
disekitar areal lumpur lapindo diperkirakan akan naik akibat adanya pemahaman 
dimasyarakat areal sekitar lumpur lapindo dimasa yang akan datang akan menjadi 
kompleks pertambangan bila lumpur lapindo sudah selesai. Contoh lain rencana 
pembangunan Ring Road dimakassar membuat harga harga tanah sepanjang jalur 
rencana Ring Road Naik. 

7. Prinsip Persaingan (Competition) 

Pada umumnya semakin tinggi persaingan, maka Nilai aset cenderung akan Turun 
akibat banyaknya pilihan. Contoh: Akibat dari bisnis aset memberikan keuntungan 
yang tinggi, maka banyak developer lain yang membangun aset dan 
mengakibatkan nilai aset turun. 

8. Prinsip Penambahan dan Pengurangan (Increasing and Decreasing Return) 

Pada dasarnya penambahan ornamen pada aset tidak lantas menaikkan nilai dari 
aset tersebut. Contoh: Penambahan Patung pada aset bisa mengakibatkan nilai 
aset tersebut berkurang, sebab apabila ditawarkan di pasaran belum tentu semua 
orang menyukai patung tersebut. Bisa jadi penambahan patung tersebut justru 
mengurangi nilai Aset. 

9. Prinsip Kontribusi (Contribution) 

Baik tanah dan bangunan memberikan kontribusi pada total nilai aset. Contoh: 
Bangunan tua yang berdiri diatas tanah Komersil dapat dikatakan tanah tersebut 
memberikan kontribusi terhadap seluruh nilai dari aset tersebut. 

10. Prinsip Keseimbangan (Balance) 

Nilai suatu aset akan mencapai maksimal apabila faktor-faktor produksi yang 
berkaitan dengan aset tersebut dalam keadaan seimbang. Faktor-faktor produksi 
tersebut antara lain: Tenaga kerja, Modal, Bahan Baku dll. Contoh: Membangun 
Industri di daerah yang jauh dari Bahan Baku Bisa menyebabkan Nilai dari Aset 
tersebut Turun akibat pertimbangan besarnya biaya angkutan untuk bahan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 14 



mentah. 

PENDEKATAN PENILAIAN ASET 

A. Pendapatan 

Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan untuk menentukan nilai objek 
penilaian, dengan cara mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang berhubungan 
dengan objek Penilaian dan mengestimasi nilai melalui proses kapitalisasi. 

V = l/R Dimana, V= Nilai, I = Pendapatan, R= tingkat bunga Dalam Pendekatan 
Pendapatan terdapat 4 metode: 

1 ) Metode Diskonto Arus Kas(Discounted Cash Flow Method/Metode DCF); 

Dimana arus kas dapat lebih memberikan gambaran pendapatan suatu aset baik 
sekarang maupun yang akan datang, dengan memperhatikan data-data masa 
lampau. Metode DCF sangat sesuai untuk aset yang menghasilkan pendapatan 
dengan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Proyeksi arus kas sangat penting 
dalam penilaian untuk aset yang menghasilkan pendapatan, oleh karena itu 
diperlukan: 

- Prinsip antisipasi (principle of anticipation) 

- Penyesuaian seluruh data pasar 

- Analisa data pasar secara cermat 

- Data pasar harus akurat 

- Jangka waktu proyeksi yang dapat dianggap memenuhi prediksi arus kas 
(umumnya 5-10 tahun) 

Tahapan pekerjaan yang dilakukan pada metode ini adalah: 

a) melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran dari obyek penilaian dan aset 
pembanding; 

b) mengestimasi pendapatan kotor potensial (potential gross income) dengan 
memperhatikan, paling kurang: 

1 . keandalan asumsi yang digunakan; 

2. data historis yang digunakan; dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 15 



3. biaya sewa dan luas area bangunan. 

c) melakukan penjumlahan antara pendapatan lain-lain dan pendapatan kotor 
potensial setelah dikurangi tingkat kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan 
(vacancy and collection loss) untuk memperoleh perkiraan pendapatan kotor 
efektif (effective gross income); 

d) menentukan biaya-biaya operasi (operating expenses), dengan memperhatikan, 
paling kurang: 

1 . keandalan asumsi yang digunakan; 

2. data historis yang digunakan; dan 

3. biaya perawatan bangunan. 

e) mengurangkan pendapatan kotor efektif dengan biaya-biaya operasional untuk 
mendapatkan pendapatan bersih operasi sebelum bunga dan pajak; 

f) menentukan Tingkat Diskonto; 

g) menentukan prosedur pendiskontoan; 

h) mendiskontokan pendapatan bersih operasi (net operating income) untuk 
mengestimasi indikasi Nilai obyek penilaian; dan 

i) dalam hal terdapat terminal value sebagai salah satu unsur pembentuk indikasi 
Nilai, maka Penilai Aset dapat menggunakan tingkat kapitalisasi terminal (terminal 
capitalization rate)dalam perhitungan terminal value dengan 
mempertimbangkan. Tingkat Kapitalisasi pada periode awal(lnitial Capitalization 
Rate) yang merupakan tolok ukur untuk memastikan besaran tingkat kapitalisasi 
terminal (terminal capitalization rate). 

2) Metode Kapitalisasi Langsung (Direct Capitalization Method); 

Pada metode ini Nilai obyek penilaian didapatkan dengan membagi proyeksi 
pendapatan tahunan yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan dimasa yang 
akan datang dengan Tingkat Kapitalisasi tertentu. Langkah-langkah yang wajib dilakukan 
dalam penggunaan metode kapitalisasi langsung (direct capitalization method), paling 
kurang: 

a) melakukan analisis pendapatan dan pengeluaran dari obyek penilaian dan aset 
Pengelolaan Barang Milik Negara 2 16 



pembanding; 

b) mengestimasi pendapatan kotor potensial obyek penilaian; 

c) mengestimasi tingkat kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan (vacancy and 
collection loss) dari obyek penilaian; 

d) melakukan pengurangan antara total pendapatan kotor potensial dengan tingkat 
kekosongan dan potensi kehilangan pendapatan (vacancy and collection loss) untuk 
memperoleh pendapatan kotor efektif (effective gross income); 

e) mengestimasi total biaya operasional yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel dan 
cadangan;\ 

f) melakukan pengurangan antara pendapatan kotor efektif (effective gross income) 
dengan total biaya operasional untuk memperoleh pendapatan bersih operasi; 

g) menetapkan tingkat kapitalisasi; dan 

h) mengkapitalisasikan pendapatan bersih operasi untuk mengestimasi indikasi Nilai 
obyek penilaian; 

3) Metode Penyisaan (Residual Technique Method); 

Pada metode ini, nilai obyek penilaian didapatkan dengan mengkapitalisasi komponen 
pendapatan yang merupakan bagian dari komponen aset, antara lain tanah dan 
bangunan serta mesin dan peralatan. Melakukan pengurangan antara pendapatan bersih 
operasi aset secara keseluruhan dengan pendapatan tahunan (annual income) dari 
komponen-komponen aset lainnya yang bukan obyek penilaian untuk memperoleh 
komponen pendapatan obyek penilaian. Teknik yang digunakan dalam metode penyisaan 
(residual technique method), adalah sebagai berikut: 

a) Teknik Penyisaan Tanah (Land Residual Technique); 

b) Teknik Penyisaan Bangunan (Building Residual Technique); dan/atau 

c) Teknik Penyisaan Mesin dan Peralatan Bangunan (Building Equipment Residual 
Technique). 

Dalam penerapan Teknik Penyisaan Tanah (Land Residual Technique), maka berlaku 
ketentuan sebagai berikut: 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 17 



a) penentuan proyeksi pendapatan tahunan dari aset serta Tingkat Kapitalisasi; 

b) penentuan proyeksi pendapatan tahunan khusus yang dihasilkan oleh tanah dengan 
cara mengurangkan proyeksi pendapatan tahunan aset secara keseluruhan dengan 
proyeksi pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh aset selain tanah (bangunan, 
prasarana, mesin serta peralatan lain); 

c) aset selain tanah sebagaimana dimaksud dalam poin b) dapat berupa aset yang 
telah ada ataupun berupa proyeksi apabila dibangun/dikembangkan dalam hal 
memenuhi prinsip penggunaan terbaik dan tertinggi dari tanah; 

d) penentuan Tingkat Kapitalisasi khusus untuk tanah; dan 

e) mengkapitalisasikan proyeksi pendapatan tahunan dari tanah sebagaimana 
dimaksud dalam poin b) dengan Tingkat Kapitalisasi tanah untuk mendapatkan indikasi 
nilai tanah; 

Dalam penerapan Penilai Aset menggunakan Teknik Penyisaan Bangunan (Building 
Residual Technique), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) penentuan proyeksi pendapatan tahunan dari aset serta Tingkat Kapitalisasi; 

b) penentuan proyeksi pendapatan tahunan khusus yang dihasilkan oleh bangunan 
dengan cara mengurangkan proyeksi pendapatan tahunan aset secara keseluruhan 
dengan proyeksi pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh aset selain bangunan 
(tanah, mesin serta peralatan lain); 

c) penentuan Tingkat Kapitalisasi khusus untuk bangunan; dan 

d) mengkapitalisasikan proyeksi pendapatan tahunan dari bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam poin b) dengan Tingkat Kapitalisasi bangunan untuk mendapatkan 
indikasi nilai bangunan; 

Dalam penerapan Teknik Penyisaan Mesin dan Peralatan Bangunan (Building Equipment 
Residual Technique), maka berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a) penentuan proyeksi pendapatan tahunan dari aset serta Tingkat Kapitalisasi; 

b) penentuan proyeksi pendapatan tahunan khusus yang dihasilkan oleh mesin dan 
peralatan bangunan dengan cara mengurangkan proyeksi pendapatan tahunan aset 
secara keseluruhan dengan proyeksi pendapatan tahunan yang dihasilkan oleh aset 
selain mesin dan peralatan bangunan (tanah, bangunan dan prasarana); 

c) penentuan Tingkat Kapitalisasikhusus untuk mesin dan peralatan bangunan; dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 18 



d) mengkapitalisasikan proyeksi pendapatan tahunan dari mesin dan peralatan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam poin b) dengan Tingkat Kapitalisasi mesin dan peralatan 
bangunan untuk mendapatkan indikasi nilai mesin dan peralatan bangunan. 

4) Gross Income Multiplier (GIM). 

Pada metode ini, nilai obyek penilaian didapatkan dengan mengkonversikan Pendapatan 
kotor tahunan (potential gross income) yang mencerminkan dan mewakili pendapatan 
tahunan dimasa yang akan datang dengan konstanta tertentu. 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam penggunaan gross income multiplier method, 
palingkurang: 

a) mengestimasi nilai jual dari aset yang sebanding dan sejenis dengan obyek 
penilaian; 

b) mengestimasi pendapatan kotor potensial dari aset yang sebanding dan sejenis 
dengan obyek penilaian; 

c) membagi nilai jual aset sebanding dengan pendapatan kotor potensial aset 
sebanding dan sejenis untuk memperoleh gross income multiplier; 

d) mengestimasi pendapatan kotor potensial obyek penilaian; dan 

e) mengalikan gross income multiplier dengan pendapatan kotor potensial obyek 
penilaian untuk memperoleh indikasi Nilai obyek penilaian. 

Pendekatan Penilaian Aset (Data Pasar) 

Pendekatan perbandingan data pasar dilakukan untuk menentukan nilai objek 
penilaian, dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan/atau data penawaran 
dari objek pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses 
Perbandingan. 

Langkah-langkah yang diperlukan dalam metode ini adalah : 

1. Tahap Pengumpulan data. Kumpulan data dicatat dalam buku data. 
Sumber-sumber data dpt dihimpun dari : 

-Broker 

-Developer 

-Iklan, surat kabar, majalah, papan pengumuman (langsung tinjau kelokasi) 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 19 



-Arsip hasil penilaian -Investor 

2. Tahap Analisa data. Data yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat 
dibawah ini, yaitu : 

- Data tersebut diperoleh dari transaksi jual beli tanpa paksaan 

- Data transaksi Jual beli yang belum lama berlangsung 

- Data jual beli tersebut harus punya kesamaan dalam hal peruntukan, bentuk 
tanah, lokasi yang sejenis, sifat-sifat fisik & sosial, ukuran/luas, cara jual beli 

3. Tahap Penyesuaian. Penyesuaian untuk perbedaan yang ada, berdasarkan pada 
waktu, lokasi dan lainnya. 

Metode Penyesuaian 

Metode dalam tahap penyesuaian ini terdapat 3 macam metode, yaitu: 

• Metoda tambah kurang (Pluses and minuses method) Artinya penyesuaian langsung 
dibandingkan secara keseluruhan kelebihan dan kekurangan dengan data-data 
pembanding yang ada. 





DATA1 


DATA 2 


DATA 3 


HARGA JUAL 


Rp1 00.000.000,00 


Rp1 08.000.000,00 


Rp98.000.000.000 


NILAI INDIKASI 


Rp1 04.000.000,00 


Rp1 06.000.000,00 


Rp1 02.000.000,00 



Penyesuaian dilakukan dengan cara pembebanan. 

Misalnya: Aset yang paling mendekati adalah no.2 diambil 40% no. 1 & 3 = 30% 



Jadi 






Nilai 








Pasar 


• 


30% 


X 




104 




jt 




= 


31.200.000 


40% 


X 




106 




jt 




= 


42.400.000 


30% 


X 




102 




jt 




= 


30.000.000 


104.200.000 


















• Metode i 


um 


ah ru 


piah (Rupiah Amount Method) 






Data 




1 


Data 






2 


Data 3 


Harga jual 




Rp. 


100 jt 


Rp. 




108 


jt 


Rp. 98 jt 


Penyesuaian 




+ 


5 


j 









+ 8 jt 


Lokasi 




- 


1 






it 








Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



20 



Ukuran O O 

Kondisi perlengkap 

Mutu bangunan 

Total penyesuaian + Rp. 4 

Nilai indikasi Rp. 104 jt 







I 







- 


2 jt 





jt 


-Rp. 2 jt Rp. 4 


jt 


Rp. 


106 jt Rp. 102 


jt 



Dengan cara pembebanan 

Nilai 

30% x Rp. 104 jt 

40% X Rp. 106 jt 

30% x Rp. 102 jt 

= Rp. 104.200.000 

• Metode Persentase (Percentage Method) 

Data 1 Data 

Harga jual Rp. 100 jt Rp. 

Penyesuaian 5% 

Lokasi -1% 

Ukuran 0% 

% Kondisi pelengkap 

Mutu bangunan C 

Total penyesuaian 4% 

Nilai indikasi Rp. 104 jt Rp. 

Dengan cara 



2 
108 



0% 





Pasar: 


Rp. 


31.200.000 


Rp. 


42.400.000 


Rp. 


30.000.000 



Data 



Rp. 



98 



jt 



-4% 


4% 


105.840 jt 


Rp.101.920 


pembebanan 





-4% 



Nilai Pasar : 














30% x 


Rp. 


104 


jt 


= 


Rp. 


31.200.000 


40% x 


Rp. 


105.840 


jt 


= 


Rp. 


42.336.000 


30% x 


Rp. 


101.920 


jt 


= 


Rp. 


30.429.000 



= Rp. 104.000.000 

• Teknik Berpasangan (Paired Comparison) Penyesuaian dilakukan berdasarkan satu 
perbedaan dari pasangan aset pembanding yang dipasang-pasangkan. 

Pendekatan Penilaian Aset (Biaya) 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



21 



Pendekatan kalkulasi biaya dilakukan untuk menentukan nilai objek penilaian, dengan 
cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat/memperoleh objek 
penilaian atau penggantinya pada waktu penilaian dilakukan kemudian dikurangi dengan 
penyusutan, keusangan fungsional, dan/atau keusangan ekonomis. 

Langkah-langkah yang diperlukan: 

*► Hitung nilai tanah dengan perbandingan data pasar, dengan menganggap tanah 
sebagai tanah kosong dan tersedia untuk dikembangkan sesuai dengan prinsip Highest 
and Best Use 

*- Hitung biaya realisasi baru dari bangunan & prasarana 

► Hitung semua penyusutan oleh semua penyebab (fisik, fungsional dan ekonomis) 

*► Kurangi biaya realisasi baru dengan besarnya penyusutan akan diperoleh nilai pasar 

bangunan 

*► Nilai pasar tanah di tambah nilai pasar bangunan sama dengan nilai aset dengan 

methode pendekatan biaya 

Menghitung Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) 

Dalam menghitung biaya pengganti baru terdapat 4 macam metode yang dapat 
digunakan, yaitu 

1. Metode survey kuantitas (guantity survey method) 

Dalam menerapkan metode ini, penilai Aset wajib memperoleh data: 

(1) biaya langsung, antara lain biaya persiapan lahan, biaya material, dan biaya 
tenaga kerja; 

(2) biaya tidak langsung, antara lain biaya survey, biaya perizinan, biaya asuransi, 
biaya lain-lain (overhead cost), keuntungan, dan pajak; dan 

(3) harga satuan yang digunakan, meliputi biaya bahan dan biaya upah; 

2. Metode unit terpasang (unit inplace method) 

Dalam menggunakan Metode Unit Terpasang (Unit In Place Method), Penilai Aset 
wajib menghitung estimasi biaya bangunan atau konstruksi berdasarkan harga 
satuan unit terpasang 

3. Methode meter persegi (sguare meter method) 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 22 



4. Dalam menggunakan Metode Meter Persegi (Square Meter Method), Penilai Aset 
wajib: 

(1) menghitung estimasi biaya pembangunan dengan memperhatikan harga 
kontrak atau biaya pembangunan dari aset pembanding yang sebanding dan 
sejenis yang baru selesai dibangun dalam jangka waktu paling lama satu tahun 
sejak Tanggal Penilaian (Cut Off Date); 

(2) melakukan penyesuaian terhadap data aset pembanding yang sebanding dan 
sejenis, dalam hal terdapat perbedaan data secara signifikan antara obyek 
penilaian dan aset pembanding yang sebanding dan sejenis yang dapat 
mempengaruhi Nilai; 

(3) melakukan penyesuaian estimasi biaya pembangunan terhadap kecenderungan 
perubahan biaya pembangunan pada tanggal kontrak atau tanggal konstruksi 
sampai dengan Tanggal Penilaian (Cut Off Date); dan 

(4) menghitung estimasi biaya pembangunan yang dapat diambil dari biaya 
pembangunan aset pembanding yang sebanding dan sejenis atau biaya 
pembangunan aset yang baru selesai dibangun dalam jangka waktu paling lama 
satu tahun sebelum Tanggal Penilaian (Cut Off Date), dalam hal biaya 
pembangunan pada tanggal kontrak atau tanggal konstruksi tidak diketahui, 
sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

-aset pembanding yang sebanding dan sejenis memenuhi prinsip penggunaan 
tertinggi dan terbaik (highest and best use); 

-aset pembanding yang sebanding dan sejenis dalam kondisi pasar yang stabil; dan 

-nilai lokasi (site value) dari aset pembanding yang sebanding dan sejenis dapat 
diketahui. 

5. Metode lndex biaya (lndex method) 

Dalam menggunakan Metode Indeks Biaya (Cost lndexing Method), Penilai Aset 
wajib mengalikan biaya pembangunan aset pembanding yang sebanding dan 
sejenis dengan Indeks Biaya tertentu untuk menghasilkan estimasi biaya 
pembangunan obyek penilaian. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 23 



Menghitung Penyusutan Bangunan/Depresiasi 

Penyusutan adalah pengurangan nilai dari biaya pembuatan baru. Dalam melakukan 
penilaian dengan pendekatan Kalkulasi Biaya (Cost Approach), diperlukan suatu tahapan 
yang cukup penting, yaitu memperkirakan besarnya penyusutan atau depresiasi dari 
bangunan untuk dapat memperoleh nilai pasar dari bangunan atau nilai pasar dari aset 
yang dinilai. Depresiasi dari bangunan tidak hanya dipengaruhi oleh umur bangunan saja, 
tetapi juga keadaan bangunan, walaupun bangunan dalam keadaan 100% baru. Karena 
dalam penilaian yang kita tentukan adalah nilai bangunan bukan biaya membangun baru 
bangunan. Ingat bahwa biaya membangun bangunan tidak sama dengan nilai bangunan. 
Bangunan akan mempunyai nilai bila bangunan tersebut mempunyai kegunaan bagi 
manusia. 

Dalam menghitung penyusutan terdapat 3 macam metode yang dapat digunakan, yaitu 

Terdapat 3 Macam Penyusutan /Depresiasi bangunan, yaitu : 
• Metode ekstraksi pasar 

Metode ekstraksi pasar hanya dapat digunakan jika: 

(1) harga jual aset pembanding yang berasal dari asosiasi penilai tersedia; 

(2) aset pembanding yang digunakan wajib memiliki kriteria sebanding dan 
sejenis; dan 

(3) perhitungan nilai tanah dan/atau Biaya Reproduksi Baru (Reproduction 
CostNew) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) atas aset 
pembanding dapat dilakukan dengan akurat. 

Prosedur perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode ekstraksi pasar 
adalah: 

(1) memperoleh data transaksi atau penawaran aset pembanding dari asosiasi 
penilai; 

(2) melakukan penyesuaian data transaksi atau penawaran aset pembanding; 

(3) menghitung nilai aset pembanding yang telah disusutkan (depreciated cost of 
improvements) untuk aset yang terdiri atas tanah dan bangunan serta prasarana 
lain dilakukan dengan cara mengurangkan data transaksi atau penawaran aset 
pembanding dengan nilai tanah aset pembanding; 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 24 



(4) menghitung Biaya Reproduksi Baru (Reproduction CostNew) atau Biaya 
Pengganti Baru (Replacement Cost New) aset pembanding; 

(5) menghitung penyusutan dengan cara mengurangkan Biaya Reproduksi Baru 
(Reproduction CostNew) atau Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) aset 
pembanding dengan nilai aset pembanding yang telah disusutkan; dan 

(6) mengkonversikan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagi 
penyusutan dengan Biaya Reproduksi Baru (Reproduction CostNew) atau Biaya 
Pengganti Baru (Replacement Cost New) aset pembanding. 

Metode Umur Ekonomis 

Dalam menghitung penyusutan dengan menggunakan metode umur ekonomis, 
Penilai Aset wajib terlebih dahulu memperoleh data sebagai berikut: 

(1) umur aktual aset dengan cara menghitung jumlah tahun sejak aset selesai 
didirikan atau dibuat sampai dengan tanggal penilaian; 

(2) umur efektif dengan cara melakukan penyesuaian terhadap umur aktual 
berdasarkan kondisi dan kegunaan aset, atau sisa umur ekonomis aset dengan cara 
melakukan estimasi terhadap sisa umur yang masih tersisa sebelum aset tidak 
dapat digunakan atau dioperasikan secara ekonomis; 

(3) umur ekonomis (economic life) atau umur manfaat (useful life) dengan cara 
menghitung jumlah tahun sejak aset didirikan atau dibuat sampai dengan estimasi 
waktu aset tidak dapat digunakan atau dioperasikan secara ekonomis; 

Prosedur perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode umur ekonomis 
adalah: 

(1) menentukan umur ekonomis dan umur efektif obyek penilaian; dan 

(2) menentukan penyusutan dalam bentuk persentase dengan cara membagi umur 
efektif dengan umur ekonomis obyek penilaian. 

Metode Breakdown 

Dalam metode breakdown, penyusutan dikelompokkan kedalam 
tiga bagian utama yaitu: 

1. Kerusakan fisik (physcal deterioration) 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 25 



contohnya rusak, lapuk, retak, mengeras atau kerusakan pada strukturnya 

Prosedur perhitungan penyusutan berdasarkan kemunduran fisik (physical 
deterioration), antara lain: 

(a) kemunduran fisik (physical deterioration) yang tidak dapat diperbaiki 
(incurable) didasarkan pada faktor umur, dihitung dengan cara membagi 
umur efektif dengan umur ekonomis; atau 

(b) kemunduran fisik (physical deterioration) yang dapat diperbaiki 
(curable) didasarkan pada faktor kondisi terlihat, dihitung dengan cara 
memperkirakan besaran biaya perbaikan yang diperlukan. 



Rumus umum menghitung depresiasi / penyusutan yang diakibatkan 
kerusakan fisik : Penyusutan fisik = (umur efektif / umur manfaat) X 100% 

Keusangan Fungsional (functional obsolescence) 






contohnya, perencanaan yang kurang baik, ketidakseimbangan yang 
berhubungan dengan ukuran, model, bentuk, umur dan lainnya 

Perhitungan penyusutan akibat keusangan fungsional (functional 
obsolescence) dilakukan dengan cara menghitung estimasi besarnya biaya 
yang diperlukan untuk membuat obyek penilaian berfungsi dengan optimal, 
atau memperkirakan inefisiensi operasional. 

Rumus umum menghitung depresiasi / penyusutan yang diakibatkan 
kemunduran fungsional : 

Kemunduran fungsional = % kemunduran fungsional X (100% - %penyusutan 
fisik) 

3. Keusangan Ekonomis (economic obsolescence) 

contohnya perubahan sosial, peraturan-peraturan pemerintah dan 
peraturan lain yg membatasi peruntukan dan lain-lain. Perhitungan 
penyusutan akibat keusangan ekonomis (economic obsolescence) dilakukan 
dengan memperhatikan hal- hal, antara lain: 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 26 



(a) dalam hal obyek penilaian dapat diperjualbelikan, maka dihitung dari 
besarnya nilai perbandingan harga penjualan pada saat sebelum terjadinya 
keusangan ekonomis (economic obsolescence) dengan pada saat sesudah 
terjadinya keusangan ekonomis (economic obsolescence); 

(b) dalam hal obyek penilaian merupakan aset komersial, maka dihitung 
dari besarnya penurunan pendapatan obyek penilaian dengan 
memperhatikan penyebab penurunan pendapatan tersebut; dan 

(c) dalam hal obyek penilaian merupakan aset industri, maka dihitung dari 
besarnya penurunan produksi obyek penilaian dengan memperhatikan 
penyebab penurunan produksi tersebut. 



Rumus umum menghitung depresiasi / penyusutan yang diakibatkar 
keusangan ekonomis 

I 

Keusangan ekonomis = % keusangan ekonomis X (100% - %penyusutan fisik) 



STANDAR NILAI DALAM PENILAIAN ASET 

Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang 
dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset, antara pembeli 
yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi 
bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing- 
masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa 
paksaan. (3.1. SPI 1, SPI 2007) 

Nilai dalam Penggunaan merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu aset tertentu bagi 
penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak 
berkaitan dengan Nilai Pasar. Nilai dalam Penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh 
aset tertentu kepada badan usaha dimana aset tersebut merupakan bagian dari badan 
usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari aset tersebut atau 
jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualannya. (3.1. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Investasi merupakan nilai aset untuk investor tertentu atau kelompok investor 
tertentu untuk tujuan investasi yang teridentifikasi. Konsep Nilai Investasi atau Manfaat 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 27 



Ekonomi (worth) ini mengkaitkan aset khusus dengan investor khusus, kelompok 
investor, atau badan usaha dengan kriteria-kriteria dan tujuan-tujuan investasi yang 
teridentifikasi. Nilai Investasi atau Manfaat Ekonomi suatu aset dapat lebih tinggi atau 
lebih rendah dari Nilai Pasar aset. Istilah Nilai Investasi atau Manfaat Ekonomi hendaknya 
jangan dirancukan dengan Nilai Pasar aset investasi. Walau bagaimanapun, Nilai Pasar 
dapat mencerminkan sejumlah penaksiran atas Nilai Investasi atau Manfaat Ekonomi 
secara individual, atau aset tertentu. Nilai Investasi, atau manfaat ekonomi berkaitan 
dengan Nilai Khusus. (3.2. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Bisnis yang Berjalan adalah Nilai suatu bisnis secara keseluruhan. Konsep ini 
melibatkan penilaian terhadap suatu bisnis yang berjalan, di mana alokasi atau 
pembagian dari Nilai Bisnis Yang Berjalan secara keseluruhan menjadi bagian-bagian 
penting yang memberikan kontribusi kepada keseluruhan bisnis, tetapi tidak satu pun 
dari komponen tersebut membentuk dasar untuk Nilai Pasar. Oleh karena itu konsep Nilai 
Bisnis yang Berjalan dapat diterapkan hanya pada aset yang merupakan bagian 
penyertaan badan usaha atau perusahaan. (3.3. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Asuransi adalah nilai aset sebagaimana yang diatur berdasarkan kondisi-kondisi yang 
dinyatakan di dalam kontrak atau polis asuransi dan dituangkan dalam definisi yang jelas 
dan terinci. (3.4. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Kena Pajak adalah nilai berdasarkan definisi yang tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penaksiran nilai, dan atau 
penentuan pajak aset. Walaupun beberapa peraturan perundang-undangan mungkin 
mengutip Nilai Pasar sebagai dasar penaksiran nilai, metodologi penilaian yang 
digunakan untuk mengestimasi nilai dapat menghasilkan nilai yang berbeda dengan Nilai 
Pasar sebagaimana telah didefinisikan dalam SPI 1. Oleh karena itu Nilai Kena Pajak 
tidak dapat dipertimbangkan sebagai Nilai Pasar sebagaimana didefinisikan dalam SPI 1 
kecuali diindikasikan sebaliknya secara eksplisit. (3.5. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Sisa adalah nilai suatu aset, tanpa nilai tanah, seperti jika dijual secara terpisah 
untuk setiap bagiannya dan tidak lagi dimanfaatkan untuk penggunaannya saat ini serta 
tanpa memperhatikan penyesuaian dan perbaikan khusus. Nilai tersebut dapat diberikan 
dengan atau tanpa memperhitungkan biaya penjualan, dan apabila memperhitungkan 
biaya penjualan, hasilnya dihitung dengan menggunakan konsep nilai realisasi bersih (net 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 28 



realisable value). Dalam setiap analisis, komponen-komponen yang termasuk atau tidak 
termasuk hendaknya diidentifikasi. (3.6. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Jual Paksa adalah sejumlah uang yang mungkin diterima dari penjualan suatu aset 
dalam jangka waktu yang relatif pendek untuk dapat memenuhi jangka waktu 
pemasaran dalam definisi Nilai Pasar. Pada beberapa situasi, Nilai Jual Paksa dapat 
melibatkan penjual yang tidak berminat menjual, dan pembeli yang membeli dengan 
mengetahui situasi yang tidak menguntungkan penjual. Istilah Nilai Likuidasi seringkah' 
digunakan dan memiliki arti sama dengan Nilai Jual Paksa. (3.7. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Khusus adalah istilah yang terkait dengan unsur luar biasa dari nilai sehingga 
melebihi Nilai Pasar. Nilai Khusus dapat terjadi, misalnya oleh karena kaitan fisik, fungsi, 
ataupun ekonomi dari aset dengan aset lainnya seperti aset yang bersambungan. Nilai 
khusus merupakan suatu penambahan nilai yang dapat diterapkan untuk pemilik/ 
pengguna tertentu atau pemilik/pengguna prospektif dari aset dan bukan pasar secara 
keseluruhan. Nilai khusus hanya dapat diterapkan untuk pembeli dengan kepentingan 
khusus. Nilai penggabungan (marriage value) merupakan penambahan nilai hasil 
penggabungan dua atau lebih hak atas aset, merepresentasikan contoh khusus dari nilai 
khusus. Nilai khusus dapat dikaitkan dengan elemen-elemen Nilai Bisnis yang Berjalan, 
dan Nilai Investasi atau Manfaat Ekonomi. Penilai harus memastikan bahwa kriteria 
tersebut berbeda dengan Nilai Pasar, dengan menyatakan sejelas-jelasnya Asumsi Khusus 
yang dibuat. (3.8. SPI 2, SPI 2007) 

Nilai Jaminan Pinjaman merupakan nilai aset yang ditentukan oleh penilai dengan 
penaksiran secara berhati-hati atas marketabilitas aset di masa mendatang dengan 
memperhatikan aspek kesinambungan jangka panjang aset, kondisi pasar lokal dan 
normal, dan penggunaan saat ini serta alternatif penggunaan aset yang sesuai. Elemen- 
elemen yang bersifat spekulatif tidak dapat diperhitungkan dalam penilaian Nilai 
Jaminan Pinjaman. Nilai Jaminan Pinjaman akan didokumentasikan secara jelas dan 
transparan. (3.9. SPI 2, SPI 2007) 

ASET TAK BERWUJUD 

Berdasarkan SPI 2007, aset tak berwujud adalah aset yang mewujudkan dirinya 
melalui aset-aset ekonomis dimana aset ini tidak mempunyai substansi fisik. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 29 



Pendekatan Penilaian Aset tak berwujud 

1 . Pendekatan Perbandingan Data Pasar 

Nilai aset merupakan nilai aset yang sebanding di pasar. 

a. Multiple 

Multiple adalah multiple yang diperoleh dari pembagian harga transaksi dari aset 
dengan parameter keuangan, seperti misalnya tumover atau profit historikal atau 
proyeksi pada level tertentu. Beberapa multiple yang digunakan antara lain: 

- tumover yang dihasilkan dari aset tak berwujud 

- profit setelah diurang biaya-biaya seperti biaya marketing 

- EBIT atau EBITDA 

2. Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan 

Diperlukan proyeksi untuk data keuangan sebagai berikut: 

- tumover 

- laba kotor, laba operasi dan laba bersih 

- laba sebelum dan sesudah pajak 

- arus kas sebelum atau sesudah bunga bank dan/atau pajak 

- sisa masa manfaat 

Dalam pendekatan ini terdapat 3 metode yaitu: 

- Relief from royalty method 

- Premium profit method 

- Excess eaming method 

Setiap metode di atas menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) Method 

a. Relief from Royalty Method 

Metode ini menentukan nilai aset tak berwujud dengan mengkapitalisasi nilai aktiva 
tak berwujud dengan megkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari 
pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa. Metode ini 
dengan gagasan entitas induk sebagai pemilik merek, meminjamkan merek kepada 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 30 



entitas anak. Jumlah yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk dinyatakan 
sebagai tarif royalti. 

Selanjutnya nilai pendapatan royalti bayangan masa depan didiskon dengan 
discount rate yang mempertimbangkan ukuran, pasar internasional, reputasi dan 
brand rating-nya. Discount rate dihitung dengan pendekatan Weighted Cost of 
Capital yang memperhitungkan biaya utang, biaya saham dan rasio utang dibanding 
saham. 

Langkah terakhir adalah men-net present value-kan semua aliran keuntungan masa 
depan menjadi masa kini dengan memakai pendekatan Discounted Cash Flow. Hasil 
akhir inilah yang menjadi nilai. 

b. Premium Profits Method 

Metode ini membandingkan proyeksi aliran pendapatan atau arus kas pada suatu 
bisnis yang menggunakan aset tak berwujud dengan bisnis yang tidak menggunakan 
aset tak berwujud. Kemudian aliran pendapatan atau arus kas tersebut 
dikapitalisasikan dengan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi yang sesuai dan 
layak. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 

• Proyeksi aliran pendapatan atau arus kas mendatang yang diharapkan dari suatu 

bisnis yang menggunakan aset tak berwujud 

• Proyeksi aliran pendapatan atau arus kas mendatang yang diharapkan dari suatu 

bisnis yang tidak menggunakan aset tak berwujud 

• Tingkat kapitalisasi atau tingkat diskon yang sesuai untuk mengkapitalisasi aliran 

pendapatan atau arus kas mendatang 

Formula yang dapat digunakan 

Projected revenue from licensed asset x royalty rate = royalty savings -taxes = after tax 
royalty savings x present value factor = present value of asse 

c. Excess Earning Method 

Metode ini menentukan nilai aktiva tak berwujud sebagai nilai kini dari arus kas 
yang dihasilkan oleh aktiva tak berwujud tersebut setelah dikurangi arus kas yang 
dihasilkan oleh aktiva lainnya. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 31 



Arus kas yang tidak terkait dengan aktiva tak berwujud karena adanya kontribusi 
aktva lain disebut Contributory Asset Charges (CAC), dan arus kas tersebut wajib 
dikurangkan termasuk goodwill. 

Identifikasi CAC mempunyai langkah-langkah: 

• Mengidentifikasi kontribusi tiap aset terhadap arus kas 

• Mengukur nilai dan imbal balik wajar tiap aset 

• CAC dapat dibebankan langsung, misalnya dengan tarif royalti wajar 
Dalam penerapan metode ini hal-hal yang perlu diperhatikan: 

• Proyeksi arus kas yang merupakan arus kas dari aktiva tak berwujud 

• CAC dari seluruh aktiva lainnya termasuk aktiva tak berwujud lainnya 

• Tingkat diskon atau tingkat kapitalisasi 

Formula yang dapat digunakan: 

(Projected revenue: - COGS - operating expenses = operating income +/- royalty charges 
= pretax income- taxes = after tax income - retum on contributory assets = cash flow 
from subject asset x present value factor = present value of subject asset 



I IUW 



3. Pendekatan Biaya 

Pendekatan biaya atau lebih dikenal sebagai Pendekatan Biaya Pengganti Terdepresiasi 
menentukan nilai aset tak berwujud dengan menghitung biaya penggantian dengan 
aktiva yang sebanding atau identik kapasitas layanannya. 

Pendekatan biaya tidak dapat digunakan untuk: 

• Menilai aktiva tak berwujud yang tidak sebanding dengan potensi layanan 

• Menilai proyek pengembangan aktiva tak berwujud yang berlansung bertahun-tahun 

Pendekatan biaya ini hanya dapat digunakan sebagai satu-satunya pendekatan dengan 
syarat: 

• Aktiva tak berwujud memiliki pendapatan yang secara langsung menghasilkan 
arus kas 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 32 



• Nilai pasar aktiva tak berwujud yang layak tidak tersedia 

• Transaksi aktiva tak berwujud tidak cukup memadai untuk perbandingan pasar 
Langkah-langkah dalam penerapan pendekatan ini: 

• Menentukan biaya reproduksi baru (reproduction cost new) dan biaya pengganti 

baru (replacement cost new) 

• Menghitung jumlah keusangan sesuai sisa umur manfaat 

• Mengurangi estimasi biaya dengan jumlah keusangan 
Bentuk keusangan antara lain adalah: 

- keusangan fungsional (functional obsolescence) 

- keusangan teknologi (technological obsolescence) 

- keusangan ekonomis (economic obsolescence) 

Formula yang dapat digunakan: 

Reproduction Cost Dikurangi : Functional obsolescence Sama dengan : Replacement cost 
Dikurangi : Economic obsolescence Sama dengan : Fair Market Value 

PENGERTIAN LAPORAN 

Laporan penilaian (vatuation report) merupakan sebuah laporan tertulis dari nilai dan 
atau penilaian yang telah dilaksanakan oleh penilai kepada pihak yang memberi tugas 

(klien). Tujuan dari laporan penilaian ini adalah agar pembaca (klien) memahami 
masalah penilaian dari objek yang dinilai melalui alasan dan deskripsi data yang relevan 
untuk mendukung suatu opini/kesimpulan nilai. Laporan penilaian ini merupakan tahap 
akhir dari rangkaian proses penilaian. American Institute of Real Estate Appraisers 
(AIREA), memberi standar bahwa laporan penilaian setidaknya harus mencakup beberapa 
hal sebagai berikut : 

1. Identifikasi dan deskripsi mengenai properti subjek yang dinilai. 

2. Spesifikasi kepentingan (interests) yang terdapat dalam properti yang dinilai, yaitu 
melalui analisis kepemilikan, keuangan (financial), kepentingan legal dan lainlain. 

3. Mengidentifikasi opini yang menjadi tujuan penilaian dan sekaligus kegunaan 
Pengelolaan Barang Milik Negara 2 33 




penilaian itu sendiri. 

4. Menetapkan tanggal penilaian (date of valuation), tanggal inspeksi lapangan dan 
tanggal pelaporan. 

5. Menentukan kegunaan tertinggi dan terbaik (highest & best use) dari properti yang 
dinilai (jika dianggap perlu). 

6. Menerangkan prosedur penilaian yang digunakan. 

7. Menyediakan/menampilkan data pendukung dan alasanalasan yang mendukung 
analisis, opini dan kesimpulan nilai dalam laporan. 

8. Menerangkan semua asumsi dan batasan (limiting condition) yang mempengaruhi 
analisis, opini dan kesimpulan nilai. 

9. Mengidentifikasi personal properti/itemitem yang bukan termasuk dalam real 
properti. 

10. Menerangkan sejarah /riwayat properti, termasuk riwayat penjualan, penyewaan, 
pendanaan dan lainlain. 

Sementara itu, menurut Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2007, SPI 3 tentang 

Pelaporan PenilaianTahun 2007, laporan penilaian seharusnya : 

1. Menyusun kesimpulan penilaian secara lengkap dan mudah dimengerti serta tidak 
menimbulkan kesalahpahaman 

2. Mengidentifikasi pemberi tugas, maksud dan tujuan penilaian, tanggaltanggal yang 
relevan dengan penilaian yaitu tanggal penilaian, tanggal laporan penilaian, dan 
tanggal inspeksi lapangan. 

3. Menentukan dasar penilaian, termasuk jenis dan definisi nilai pasar dan nilai selain 
nilai pasar yang akan dilaporkan secara terpisah dalam hal beberapa komponen 
properti dalam penilaian dinilai pada dasar selain nilai pasar. 

4. Mengidentifikasi dan menjelaskan hak kepemilikan atau kepentingan properti yang 
dinilai, karakteristik fisik dan legal properti, golongan properti lain yang dinilai selain 
kategori properti yang utama. 

5. Menjelaskan ruang lingkup penugasan penilaian. 

6. Menjelaskan seluruh asumsi dan kondisi pembatas yang mendasari kesimpulan nilai. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 34 



7. Mengidentifikasi asumsi khusus dan menentukan kemungkinan kondisi tersebut akan 
terjadi. 

8. Memuat deskripsi informasi dan data yang diperiksa, analisis pasar yang dilaksanakan, 
pendekatan dan prosedur penilaian yang diterapkan, dan alasan yang mendukung 
analisis, opini dan kesimpulan dalam laporan. 

9. Memuat pernyataan yang secara khusus melarang publikasi dari laporan secara 
keseluruhan atau sebagian, atau referensi didalamnya, atau opini nilai atau nama 
dan afiliasi profesional dari penilai, tanpa persetujuan tertulis dari penilai. 

10. Memuat pernyataan penilai (compliance statement) dimana penilaian telah dilakukan 
sesuai SPI. Pernyataan penilai tersebut harus mengkonfirmasikan : 

a. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian adalah benar 
sesuai dengan pemahaman terbaik dari Penilai. 

b. Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan. 

c. Penilai tidak memiliki kepentingan terhadap properti yang dinilai (jika terdapat 

kepentingan tertentu harus disebutkan), d. Imbalan jasa penilai tidak berkaitan 
dengan hasil penilaian yang dilaporkan. 

e. Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan SPI dan KEPI. 

f. Penilai telah memenuhi syarat pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau 
diselenggarakan oleh asosiasi penilai yang diakui pemerintah. 

g. Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis properti yang dinilai. 

h. Penilai melakukan inspeksi terhadap properti yang dinilai, i. Tidak seorangpun, 
kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan bantuan 
profesional dalam penyiapan laporan penilaian. 

11. Mencantumkan nama, kualifikasi profesional, dan tanda tangan penilai. 

Menurut SPI 2007, penyajian laporan penilaian ditentukan oleh penilai dan pemberi 
tugas berdasarkan instruksi dan spesifikasi penugasan. Jenis, isi, dan panjangnya laporan 
tergantung dari maksud dan tujuan pengguna, persyaratan hukum, jenis properti, sifat, 
dan kompleksitas dari permasalahan penilaian. Dokumentasi yang cukup untuk seluruh 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 35 



laporan penilaian harus disimpan rapi dalam arsip kerja untuk mendukung hasil dan 
kesimpulan dari penilaian dan harus disimpan dalam jangka waktu setidaknya lima tahun 
setelah penyelesaian. 

BENTUK - BENTUK LAPORAN 

Bentuk laporan penilaian tergantung dari kebutuhan dan tujuan penilaian. Secara 

garis besar bentuk laporan penilaian dibagi menjadi laporan lisan dan laporan tertulis. 
Namun demikian, bentuk laporan penilaian yang lazim digunakan dalam praktek 
penilaian properti dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu : 

a) Laporan lisan/ora/ report, yaitu laporan lisan dari penilai. Laporan ini diperlukan jika 
keadaannya mendesak atau klien tidak memerlukan pelaporan secara tertulis. 

b) Surat/ letter report, yaitu laporan penilaian yang berbentuk surat dan berisikan hasil 

investigasi dan analisis yang disimpulkan dalam sebuah surat (contoh SPPTPBB). Estimasi 
nilai disampaikan melalui suatu surat yang disahkan dengan tanda tangan 

penilai. Surat ini biasanya hanya berisi opini nilai dari properti, tanpa disertai dukungan 
data, informasi dan analisis. Laporan semacam ini biasanya disiapkan atas permintaan 
pelanggan (klien), namun setidaknya laporan penilaian berbentuk surat ini berisikan 
tentang : 

• Identifikasi yang mencukupi mengenai properti dan hak kepemilikan yang terdapat 
dalam properti yang dinilai; 

• Pernyataan mengenai tujuan penilaian; 

• Deskripsi mengenai bentuk analisis yang dipakai; 

• Tanggal penilaian, tanggal pelaporan dan semua batasanbatasan masalah (limiting 
condition). 

• Sertifikasi nilai/pernyataan tentang kesimpulan nilai 

c) Formulir/form report, adalah laporan penilaian dalam bentuk formulir khusus yang 
disediakan oleh perusahaan penilai dan bentuk formulir tersebut adalah standar. Bentuk 
laporan ini biasanya digunakan oleh institusi keuangan, asuransi, dan pemerintah. Form 
report ini merupakan bentuk laporan yang memuat tentang hasil penilaian dari suatu 
properti secara singkat dan biasanya berisikan informasi berkaitan dengan : 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 36 



• Tanah, yaitu mencakup mengenai luas tanah, bentuk tanah, jenis hak atas tanah, 
topografi, ada/tidaknya banjir, lebar depan (frontage) dan ciri khusus lainnya yang 
berkaitan dengan onsite dan offsite improvement 

• Bangunan, yaitu mencakup informasi mengenai luas bangunan, jumlah lantai 

bangunan, kegunaan bangunan, umur bangunan/tahun dibangun, jumlah ruangan, 

kondisi bangunan secara umum, spesifikasi bangunan (lantai, atap, dinding dan 

langit - langit), fasilitas bangunan (mekanikal dan elektrikal), desain, bangunan 
pelengkap, pagar dan taman. 

• Sertifikasi nilai, yaitu kesimpulan/opini nilai yang dihasilkan melalui sebuah analisis, 
tandatangan/pengesahan, asumsi dan kondisi pembatas. Dalam pembuatan bentuk 
laporan ini, hal yang harus diperhatikan adalah ketika form tidak dapat mengakomodir 
data penilaian yang penting dan krusial maka sebaiknya penilai tetap memasukkan data 
tersebut ke dalam laporan dengan tidak mengubah struktur form. 

d) Laporan lengkap/narrative report, adalah laporan penilaian yang disampaikan secara 
lengkap, disertai deskripsi properti (tanah dan bangunan), data - data pendukung, 
analisis dan disertai juga dengan data - data pendukung lainnya seperti foto, site plan, 
building plan, gambar detail dan potongan bangunan, denah/peta yang menunjukkan 
letak objek dan informasi lain yang mendukung opini nilai. Laporan penilaian bentuk ini 
harus lengkap, jelas, terperinci dan sistematis sehingga pembaca dapat mengikuti 
langkah - langkah penilaian hingga sampai pada kesimpulan nilai akhir. Dalam laporan 
lengkap ini, penilai harus memisahkan bagian deskriptif dengan bagian analisis dan 
interpretasi. Data faktual dan deskriptif biasanya terletak di awal laporan sehingga 
memudahkan dalam analisis dan interpretasi. Data faktual tersebut menjadi dasar bagi 
penilai untuk menganalisis factor - faktor yang mempengaruhi nilai dan dasar bagi 
penilai untuk melakukan interpretasi. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 37 



Pemindahtanganan merupakan pengalihan kepemilikan barang milik negara sebagai 
tindak lanjut dari penghapusan dengan cara: 

1. dijual, 

2. dipertukarkan, 

3. dihibahkan, 

4. disertakan sebagai modal pemerintah. 

Dengan ketentuan BMN yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan 
negara tidak dapat dipindahtangankan serta pemindahtanganan BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPR, dengan 
beberapa pengecualian. 

Penjualan 

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMN dilakukan dengan pertimbangan: 

1 . optimalisasi BMN yang berlebih atau idle, 

2. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara, 

3. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain pertimbangan diatas, terdapat pembatasan lain dalam penjualan BMN, yaitu dari 
segi objek dan subjek, yaitu: 

Penjualan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dapat dilakukan terhadap BMN berupa: 

1. Bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran bangunan pengganti telah 
tersedia dalam dokumen anggaran; 

2. Penjualan tanah/ bangunan yang merupakan rumah negara golongan III; 

3. Selain tanah/bangunan. 

Dengan catatan harus mendapat izin dari Pengelola Barang. 

Penjualan yang dilakukan oleh Pengelola Barang dapat dilakukan terhadap BMN berupa 
tanah/bangunan yang idle. Dimana terkait dengan penjualan BMN, terdapat ketentuan- 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



38 



ketentuan sebagai berikut: 

1. Tidak mengganggu tupoksi penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Dilaksanakan dengan lelang, kecuali: 

• BMN yang bersifat khusus, yaitu: 

• Rumah negara golongan III yang dijual kepada penghuninya; 

• Kendaraan dinas pejabat negara yang dijual kepada pejabat negara. 

• BMN lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang berdasarkan 
pertimbangan Pengguna Barang dan instansi teknis terkait, yaitu: 

• Tanah/bangunan yang akan digunakan untuk kepentingan umum; 

• Yang jika dilelang akan merusak tata niaga; 

• Tanah kavling yang dari awal pengadaannya digunakan untuk 
pembangunan perumahan pegawai negeri. 

3. Apabila tidak laku dilelang: 

• Dilakukan pemindahtanganan bentuk lain; 

• Apabila tidak dapat dipindahtangankan dlm bentuk lain, maka dimusnahkan 
setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang; 

4. Penjualan kendaraan dinas operasional: 

• Telah berusia 10 tahun; atau 

• Hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan 
kondisi paling tinggi 30%. 

Prosedur yang harus dilakukan dalam penjualan BMN, pertama, Pengguna Barang 
membentuk tim yang ditujukan untuk meneliti data administratif dari BMN yang akan 
dijual. Setelah hasil penelitian diterima oleh Pengguna Barang, disampaikanlah usulan 
penjualan BMN kepada Pengelola Barang. Pengelola Barang melakukan penilaian melalui 
tim penilai atas BMN tersebut sebagai dasar pertimbangan penjualan. Hasil penelitian 
kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya ditetapkan 
persetujuannya. Bila keputusannya adalah setuju, maka diterbitkanlah SK penjualan 
BMN dari Pengguna Barang kepada Penerima dan diikuti dengan penerbitan berita acara 
serah terima. Terakhir, Pengguna Barang elaporkan penjualan tersebut kepada Pengelola 
untuk kemudian diterbitkan SK penghapusan oleh Pengelola Barang. Secara sederhana, 
prosedur tersebut dapat digambarkan seperti dalam bagan di bawah ini: 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 39 



r 



Uraian 



Pengguna Pengelola 



Tim 



Penilai 



Penerima 



1. Pengguna Bentuk Tim 
Internal 

2. Teliti data administrarif 



3. Hasil penelitian 

4. Usulan 

5. Penilaian 



^ 



5. Penelitian/proses 



C^ 



6. Setuju 



S 



7. SK Penjualan 



8. BA Serah terima 




~2 



9. Laporan 

10. SK Hapus (DBMN) 



Tukar menukar 

Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah atau dengan pihak lain, dengan menerima penggantian 
dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. Tukar menukar BMN 
dilakukan dengan pertimbangan: 

1. memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan, 

2. optimalisasi penggunaan BMN, 

3. tidak tersedia anggaran/dana dalam APBN. 

Seperti halnya penjualan, tukar menukar BMN juga memiliki batasan dari segi subjek dan 
objeknya, yaitu: 

1 . Pengguna Barang melakukan tukar menukar atas BMN berupa: 

• tanah/bangunan yang berada pada Pengguna Barang namun tidak sesuai 
dengan tata ruang wilayah /kota; 

• selain tanah/bangunan. 

Dengan catatan mendapat persetujuan Pengelola Barang; 

2. Pengelola Barang melakukan tukar menukar atas BMN berupa tanah/bangunan 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



40 



yang berada pada Pengelola Barang. 

Tukar menukar dapat dilakukan antara pemerintah dan mitra, terdiri atas BUMN, BUMD, 
Pemda, Badan Hukum Pemerintah Lainnya, danSwasta, baik Badan hukum maupun 
perorangan. 

Terkait dengan tukar menukar BMN, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

1. Tukar-menukar BMN dilakukan dalam hal: 

• Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/kota; 

• Belum dimanfaatkan secara optimal; 

• Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar; 

• Pelaksanaan Renstra pemerintah/negara; atau 

• BMN selain tanah/bangunan yang ketinggalan teknologi. 

2. Penggantian utama yang diterima pemerintah dari tukar menukar berupa tanah 
atau tanah dan bangunan; 

3. Nilai barang pengganti lebih besar dari atau minimal sama dengan nilai BMN yang 
diberikan (Catatan: Apabila nilai barang pengganti lebih kecil BMN, mitra wajib 
menyetor selisihnya ke-KUN); 

4. Mitra ditentukan melalui tender dengan minimal 5 peminat , kecuali: 

• Tukar-menukar dengan Pemda; atau 

• Tukar-menukar dengan pihak yang mendapat penugasan pemerintah. 

Terkait dengan prosedur yang harus dilakukan dalam tukar menukar BMN, 
digambarkan melalui bagan dibawah ini: 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 41 



PENGGUNA BARANG 


PENGELOLA BARANG 


PIHAK KETIGA 














PENGAJUAN USULAN 






PENELITIAN 














j- 




PEMBENTUKAN TIM 






IJIN PRINSIP 








i 












IJIN PELAKSANAAN 




PENGAJUAN IJIN 
PELAKSANAAN 














1 




PERJANJIAN 














PERJANJIAN 








4, 










PEMBANGUNAN ASET 
PENGGANTI 






PENILAIAN 




1 














SERAH TERIMA 




SERAH TERIMA 






"T 














PENGHAPUSAN DAN 

PENCATATAN 






PENGHAPUSAN DAN 

PENCATATAN 

























Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang yang kemudian akan 
ditindaklanjuti dengan penelitian yang dilakukan oleh Pengelola Barang. Hasil penelitian 
Pengelola Barang yang positif akan dilanjutkan dengan penerbitan izin prinsip. Kemudian 
Pengguna Barang membentuk Tim Pelaksana tukar menukar BMN beserta pengajuan 
usulan pelaksanaannya. Setelah izin pelaksanaan diberikan oleh Pengelola Barang, tim 
pelaksana membuat perjanjian dengan mitra. Bila barang pengganti merupakan aset 
yang belum dibangun, mitra akan membangunnya terlebih dahulu sesuai dengan 
perjanjian. Setelah itu dilakukanlah serah terima yang diakhiri dengan pencatatan 
barang pengganti tersebut sebagai BMN dan penghapusan BMN yang diberikan, kedua hal 
tersebut dilakukan baik oleh Pengelola maupun Pengguna Barang. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



42 



Hibah 

Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMN dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah 

Daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 

Pertimbangan Hibah BMN 

Hibah barang milik negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan 

sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan 

negara/daerah. 

Syarat Hibah 

Hibah harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

• bukan merupakan barang rahasia negara; 

• bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 

• tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dan 
penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah. 

Subjek dan Objek Hibah BMN 

• Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan. 

• Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk: 

o Tanah/bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk 

dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen penganggaran; 

o Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh dari Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan; 

o Sebagian tanah yang berada pada Pengguna Barang; 

o Selain tanah dan/atau bangunan. 

a. Pihak Penerima Hibah BMN 

1) Lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan organisasi kemanusiaan, yang 
mendapatkan pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga 
yang bersangkutan adalah sebagai lembaga termaksud; 

2) Pemerintah Daerah. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



43 



b. Ketentuan dalam Pelaksanaan Hibah 

1) Persyaratan Barang Milik Negara untuk dapat dihibahkan: 

♦ Barang Milik Negara yang dari awal perencanaan pengadaannya 
dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen 
penganggaran; 

♦ Bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang 
menguasai hajat hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, serta tidak digunakan 
lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; 

♦ Barang Milik Negara berasal dari hasil perolehan lain yang sah, dalam hal ini 
berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 
dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, ditentukan untuk 
dihibahkan; 

♦ Sebagian tanah pada pengguna dapat dihibahkan sepanjang dipergunakan 
untuk pembangunan fasilitas umum yang tidak mendapatkan penggantian kerugian 
sesuai ketentuan perundang-undangan, fasilitas sosial dan keagamaan. 

2) Besaran nilai Barang Milik Negara yang dihibahkan; 

a) Nilai Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran, yang 
dari awal pengadaannya telah direncanakan untuk dihibahkan, didasarkan pada 
realisasi pelaksanaan kegiatan anggaran yang bersangkutan; 

b) Nilai Barang Milik Negara selain huruf a) didasarkan pada hasil penilaian 
yang berpedoman pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 PMK No.96/PMK.06/2007. 

c) Hibah atas Barang Milik Negara, yang sejak perencanaan pengadaannya 
dimaksudkan untuk dihibahkan, tidak memerlukan persetujuan DPR dan 
pelaksanaannya dilakukan setelah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas 
fungsional. 

d) Barang Milik Negara yang dihibahkan harus digunakan sebagaimana 
fungsinya pada saat dihibahkan, atau tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan 
oleh dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain. 

Prosedur Hibah BMN 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 44 



UrafarL 


Penaguna 


Pengelola 


Tim 


Penerima 

WvVvVvVvVvVWWv 


1, Pengguna Bentuk 
Tim Internal 


1 1 










L— J 








2. TjeljtL.data 
admunistranf 






f 




S.H^fieneMan 


1 1. 




i 


IH 




Hr^ 




L^ 


4, Usulan hibah 


r^^ 


i-I 1 






L . — i 


1 — r- 1 


5, Penelitian/proses 




<i> 






6. Setuju. 


1 N 








^^ 




7. BA Serah. Tejnma^. 


t 
1 li 






. . 


H - ^ 






~^L_ — 


S. SKHagus (DBP) 


r^L 








L ^— l 




9. Laporan^ 




■ 

L— J 
i 






10. SK Hapus (DBMN) 




i 







b) 



Tata cara hibah atas tanah dan/atau bangunan yang dari sejak perencanaan 

pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan sebagaimana tercantum dalam dokumen 

penganggaran. 

1) Pengguna Barang membentuk Tim internal untuk melakukan persiapan pengusulan hibah 

tanah dan/atau bangunan dengan tugas : 

a) menyiapkan dokumen anggaran beserta kelengkapannya; 
melakukan penelitian data administratif, yaitu: 

• data tanah, antara lain status dan bukti kepemilikan, lokasi tanah, luas, 
nilai tanah; 

• data bangunan, antara lain tahun pembuatan, konstruksi, luas, dan status 
kepemilikan serta nilai bangunan; 
melakukan penelitian fisik atas tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan 

untuk mencocokkan data administratif yang ada; 

d) menyampaikan laporan hasil penelitian data administratif dan fisik kepada 
Pengguna Barang. 

Pengguna Barang mengajukan permintaan persetujuan hibah tanah dan/atau bangunan 
kepada Pengelola Barang dengan disertai: 

• dokumen penganggaran yang menunjukkan bahwa barang yang diusulkan sejak 
perencanaan pengadaannya dimaksudkan untuk dihibahkan; 

• calon penerima hibah; 

• rincian peruntukan, jenis/spesifikasi, status dan bukti kepemilikan, dan lokasi; 

• hasil audit aparat pengawas fungsional; 



c) 



2) 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



45 



• hal lain yang dianggap perlu. 

3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kebenaran dokumen penganggaran dan data 
administrasi. Apabila diperlukan, Pengelola Barang dapat melakukan penelitian fisik atas tanah 
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan. 

4) Berdasarkan penelitian di atas, Pengelola Barang menentukan disetujui atau tidaknya 
usulan hibah. 

5) Dalam hal usulan hibah tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak 
yang mengusulkan hibah, disertai dengan alasannya. 

6) Dalam hal usulan hibah disetujui, Pengelola Barang menetapkan surat persetujuan 
pelaksanaan hibah yang sekurang-kurangnya memuat: 

• penerima hibah; 

• objek hibah, yaitu mengenai rincian tanah dan/atau bangunan; 

• nilai tanah dan/atau bangunan; 

• peruntukan tanah dan/atau bangunan; 

• kewajiban Pengguna Barang untuk menghapus tanah dan/atau bangunan yang akan 
dihibahkan dari daftar barang pengguna; dan 

• kewajiban Pengguna Barang untuk melaporkan pelaksanaan hibah kepada 
Pengelola Barang. 

7) Dalam hal hibah tanah dan/atau bangunan tersebut nilainya di atas Rp1 0.000.000.000,00 
(sepuluh miliar rupiah), Pengelola Barang terlebih dahulu mengajukan permohonan persetujuan 
hibah kepada Presiden. 

8) Berdasarkan persetujuan hibah, Pengguna Barang melakukan serah terima atas tanah 
dan/atau bangunan yang akan dihibahkan dengan penerima hibah, yang dituangkan dalam berita 
acara serah terima barang dan naskah hibah. 

9) Berdasarkan berita acara serah terima barang tersebut, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang melaksanakan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar 
Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan dan melaporkan kepada 
Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya keputusan penghapusan. 

10) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara serah terima disampaikan 
kepada Pengelola Barang paling lama satu bulan setelah serah terima. 

11) Berdasarkan tembusan dokumen tersebut huruf j, Pengelola Barang menghapuskan barang 
dimaksud dari Daftar Barang Milik Negara dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang. 

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) 

Pengertian 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 46 



Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) adalah pengalihan kepemilikan BMN dari 
semula kekayaan negara yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan negara yang dipisahkan 
untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara pada BUMN, BUMD, atau Badan 
Hukum lain yang dimiliki Negara/Daerah. 

Pertimbangan 

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah atas barang milik negara/daerah dilakukan 

dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik 

negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; 

Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah dilakukan dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 

> barang milik negara/daerah yang dari awal pengadaaannya sesuai dokumen 
penganggaran diperuntukkan bagi badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum 
lainnya yang dimiliki negara/daerah dalam rangka penugasan pemerintah; atau 

> barang milik negara/daerah lebih optimal apabila dikelola oleh badan usaha milik 
Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah baik yang sudah 
ada maupun yang akan dibentuk. 

Subjek dan Objek PMPP 

1) Pihak-pihak yang dapat melaksanakan penyertaan modal pemerintah pusat adalah 

♦ Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada 
Pengelola Barang. 

♦ Pengguna Barang, dengan persetujuan Pengelola Barang untuk: 

• Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan 
untuk disertakan sebagai modal pemerintah pusat sesuai dengan yang 
tercantum dalam dokumen penganggarannya 

• Selain tanah dan/atau bangunan 

Pihak Penerima PMPP 

> Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 

> Badan Hukum Lainnya milik Negara/Daerah. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 47 



Ketentuan dalam Pelaksanaan PMPP 

1) Pengajuan Penyertaan Modal Pemerintah: 

a) Pengajuan penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara 
yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan 
modal pemerintah pusat dilakukan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola 
Barang. 

b) Pengajuan penyertaan modal tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan setelah penetapan status penggunaannya oleh Pengelola Barang. 

c) Dalam hal pengajuan penyertaan modal tersebut dilakukan setelah batas 
waktu 6 bulan, penerima/calon penerima penyertaan modal dimaksud dikenakan 
sewa penggunaan Barang Milik Negara terhitung sejak tanggal penetapan status 
penggunaan. 

2) Nilai penyertaan modal pemerintah pusat 

a) Barang Milik Negara hasil dari pelaksanaan kegiatan anggaran yang dari 
awal direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal pemerintah pusat 
kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum 
lainnya yang dimiliki negara, nilainya berdasarkan realisasi pelaksanaan kegiatan 
anggaran. 

b) Barang Milik Negara selain butir a nilainya didasarkan hasil penilaian yang 
berpedoman pada Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 PMK No.96/PMK.06/2007. 

3) Pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara yang 
dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai penyertaan modal 
pemerintah pusat, terlebih dahulu harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional 
pemerintah untuk menentukan kewajaran Barang Milik Negara yang akan disertakan 
sebagai penyertaan modal pemerintah pusat dibandingkan realisasi pelaksanaan kegiatan 
anggaran. 

4) Dalam pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat, Pengelola Barang dapat 
mempersyaratkan adanya pernyataan tidak keberatan dari pemegang saham atau 
instansi yang dianggap kompeten mewakili pemegang saham. 

5) Persyaratan tersebut pada butir 4) tidak diperlukan untuk penyertaan modal 
pemerintah pusat atas Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya telah 
direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah pusat. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 48 



6) Setiap penyertaan modal pemerintah pusat atas Barang Milik Negara ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 

7) Pengajuan rancangan peraturan pemerintah penetapan penyertaan modal 
pemerintah pusat kepada Presiden dilakukan oleh Pengelola Barang. 

8) Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan penyertaan modal pemerintah pusat 
dibebankan pada penerima penyertaan modal pemerintah pusat. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 49 



Penghapusan 

Pengertian danTujuan 

1. Penghapusan adalah proses tindak lanjut pengelolaan BMN untuk menghapus 
catatan barang milik negara dari: 

- Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang 

- Daftar Barang Milik Negara oleh pengelola barang 

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang. 
1 1 . Tujuan penghapusan 

membebaskan kuasa pengguna dan/atau pengguna dan/atau pengelola barang 
dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 
penguasaannya. 

SyaratPenghapusan BMN 
© Tanah/Bangunan: 

• Rusak berat karena bencana alam/force majeure; 
•Tidaksesuai RUTR; 

•Tidak memenuhi kebutuhan organisasi; 

• Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi; 

• Rencana strategis pertahanan. 
© Selain Tanah/Bangunan: 

• Rusak, terkena modernisasi, kadaluarsa, terkikis, aus, susut, dll; 

• Lebih menguntungkan bila dihapus; 

• Hilang/Kekurangan Perbendaharaan/kematian hewan atau tanaman. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



50 



Jenis Penghapusan BMN 

1 . PenghapusandariDaftarBarangPengguna/KuasaPengguna: 
Penyerahan kepada Pengelola; 
Alih Status; 
Pemindah tanganan; 
Putusan Pengadilan; 
Pemusnahan; 

Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkenabencanaalam, 
kadaluwarsa, dll). 

2. PenghapusandariDaftar BMN 

• Pemindah tanganan; 

• Putusan Pengadilan; 

• Menjalankan Undang-Undang; 

• Putusan Pengadilan; 

• Pemusnahan; 

• Sebab lain (hilang, kecurian, terbakar, susut, terkenabencanaalam, 
kadaluwarsa, dll). 

B. Pihak yang berwenang menghapus BMN 

Penghapusan barang inventarisasi pada tingkat nasional adalah Presiden RI secara 
fungsional dilakukan oleh Menteri Keuangan RI Cq Direktur jendral Kekayaan Negara 
sebagai pengelola BMN. Pada tingkat departemen/ intansi adalah Menteri/ pimpinan 
Intansi yang secara fungsional dikuasakan kepada sekretaris Jendral/ pejabat yang 
menjalankan fungsi fasilitas sebagai pengguna BMN setelah mendapatkan 
persetujuan dari pengelola barang. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 51 



C. Prosedur penghapusan 

Laporan/Usulan tentang penghapusan barang milik negara oleh Unit 
Pemakai barang/Bendaharawan barang 

1 1 . Pembentukan Panitia Penghapusan 

12. Dikeluarkannya Surat Keputusan penghapusan. 

13. Penelitian dan Penilaian Panitia Pengahapusan terhadap barang ybs. Hasil 
penelitian ini kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penghapusan 

D. Pemusnahan BMN 
© AlasanPemusnahan: 

•Tidak dapat digunakan/dimanfaatkan/ dipindahtangankan; 
•Alasan lain sesuai undang-undang. 
© Cara Pemusnahan: 

• Dibakar, dihancurkan, ditimbun; 

• Ditenggelamkan ke laut, sesuai undang-undang 

E. Konsepsi Pemindahtanganan dan Penghapusana Barang Milik Negara 



KONSEPSI PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA 



Pengguna Barang 



Pengelola Barang 



Pihak Lain 



Usul Pemindahtanganan 



Surat Persetujuan 
Pemindahtanganan 



Pelaksanaan 
Pemindahtanganan 



Berita acara 
serah terima ^-T 



_i_ 



T 



SK Penghapusan 
daftar barang 

pengguna 



Laporan 
Pelaksanaan 



Pengkajian 
Usulan 



Penelitian fisik & 
administratif 
Penilaian BMN 



Surat Persetujuan 

Pemindahtanganan 



Laporan 

Pelaksa 



Z - 

naan | _r^ 



SK Penghapusan 

daftar barang milik 

negara 



Pelaksanaan 
Pemindahtanganan 



Berita acara 
serah terima 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



52 



F. DOKUMEN KEPEMILIKAN BMN 



>Ta]nah dan/atau bangunan disertifikatkan 
atas nama Pemerintah RI ; 

^Bangunan harus dilengkapi dengan 
dokumen kepemilikan atas nama 
FemeritahRI; 

r- Selain tanah dan / atau bangu na n 
dilengkapi dengan dokumen kepemilikan 
atas nama pengguna barang. 



r> 



TATA CARA HIBAH BMN HASIL DEKONSENTRASI (PMK 248/2010) 



PEMPROV C.Q. SKPD 



PENGGUNA BARANG (K/L) MENTERI KEUANGAN C 

PEMBERI DEKON PENGELOLA BARANG 



Menatausahakan BMN pada 
Simak-BMN & melaporkan ke 

M 



2b 



G) 



PERSIAPAN TRANSFER OF 
ASSET KE PEMDPROV 



J 



'_2sJ <[j£5 



BERITA ACARA SERAH TERIMA 
BM PERSEDIAAN 



Menatausahakan 
gada L- B M D SKPD 



.>GBLN 
End-user tdk 

'mau terima 



i 



C* 



NERACA PEMPROV 



REKLAS ASET DEKON 
MENJADI ASET 
TETAP K/L 



T 



LAPORAN SERAH 
TERIMA DILAMPIRI 
BAST 



SESUAI PP 6 
DAN PMK 96 



TATA CARA HIBAH BMN HASIL TUGAS PEMBANTUAN (PMK 248/2010) 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



53 



PEMPROV C.Q. SKPD PENGGUNA BARANG (K/L) 

PEMBERI TP 


MENTERI KEUANGAN C.Q. 
PENGELOLA BARANG 












1 PENGADAAN BRG 




Menatausahakan BMN pada 
Sirnak-BMN & melaporkan ke 

K/L 




PERSIAPAN TRANSFER OF 
ASSET KE PEMDPROV 




CD 










C 2bJ) ( 

1 

1 


<: 6 BLN SETELAH REALISAS 




TETAP DICATAT SEBAGAI AT K/L J 
(JIKA PEMDA MENOLAK .* - 
HIBAH) 






















PERSETUJUAN 
PENGELOLA 






PERMOHONAN 

PERSETUJUAN KE 
PENGELOLA 


CO 


















[ SETUJU 


C£> 






^_^^ 


-BAST 

-NASKAH HIBAH 
-SK PENGHAPUSAN 






Menatausahakan pd 
LBMD dan melaporkan 
nada Neraca Pemda 

































Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



54 



Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06 / 
2010 tentang Tata cara Penghapusan Barang 
Milik Negara pada Perwakilan RI di Luar 
Negeri. 





Tidak adanya 

ketentuan 

negara setempat 

yang mengatur 
mengenai 

lelang/tender 




Lanjutan 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



55 



Kebutuhan 

terwujudny. 

efisiensi 

efektif dan 

akuntabel 



Tdk 

adanya 

peraturan 

negara 



setempat 



Hasi] 
Penjualan 




Cost 



Biaya 

Pemeliharaan t 

Perbaikan 



J 






J 




aan 

penghapusan 

BMNdiLN 
belum diatur 
secara khusus 



C 



PMK nomor 

169/PMK.06/2010 



] 



Persyaratan Penghapusan 

• Tanah dan atau Bangunan 

- Rusak berat 

- Perubahan tata ruang/wilayah di negara setempat 

- Telah tersedia anggaran pengganti 

- Sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi 

- Pelaksanaan ketentuan perundang-undangan 

• Selain Tanah dan atau Bangunan 

Terpenuhinya persyaratan teknis, ekonomis, atau persyaratan lain . 

• Kendaraan Motor 
Pertimbangan : 

Terpenuhinya persyaratan teknis, ekonomis, atau persyaratan lain 
+ Dapat memperhatikan pula usia kendaraan (min. 5 tahun), kecuali: 

• Hilang 

• Rusak berat akibat kecelakaan /force majeur dg kondisi max 50% 

• Terdapat aturan negara setempat yang secara khusus mengatur mengenai 
kendaraan bermotor. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



56 




Penjualan Lek 



ang 



PENJUALAN 





Penjualan Non Lelang 



V 



S Pejabat lelang, yg diakui 
oleh hukum yg berlaku 
di negara setempat 

J Penawartertinggiyg 
mencapai /melebihi 
nilai limit 

J Pelaksanaan lelang 
mengikuti ketentuan 
negara setempat 



J Secara ekonomis lebih 
menguntungkan 

•f B arang telah dilelang 
tetapi tdk laku ; atau 

•f Ketentuan negara 

setempat tdk mengenal 
peraturan mengenai 
lelang/pejabat lelang 



J 



Penjualan non lelang 
Nilai jual BMN 

T/B ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan 

oleh Penilai yang ditunjuk Pengelola Barang 

Selain T/ B ditetapkan oleh Pengguna Barang berdasarkan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh Tim yang dibentuk Pengguna Barang 

% Dengan memperhatikan informasi harga pasar seperti media cetak atau media 

elektronik. 

Hanya dapat diajukan apabila: 

9. Telah memenuhi pertimbangan: 

Secara ekonomis lebih menguntungkan; 

Barang telah dilelang tetapi tdk laku; atau 

Ketentuan negara setempat tdk mengenal peraturan mengenai lelang/pejabat 

lelang. 
B. Dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang yg 

paling sedikit memuat: 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



57 



Latar belakang dan pertimbangan 

Pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan data 

dan dokumen atas BMN yang disulkan. 
Tukar Menukar 

Tukar Menukar BMN dilakukan tanpa mengakibatkan adanya pengeluaran dana 

tambahan dari APBN untuk memperoleh barang pengganti 

Harga Barang Pengganti paling kurang seimbang dengan harga BMN yang dijadikan 

objek tukar menukar; 

Mitra tukar menukar BMN ditentukan melalui tender atau tidak melalui tender . 





■f Mengikuti persyaratan, 
ketentuan dan tatacara 
pada PP 6 tahun 2006 
dan P M K nomor 
96/PMK.06/2007 

*& Persetujuan sekaligus 
merupakan ijin prinsip 
dan ijin pelaksanaan 
tukar menukar. 
S Utk T/B, Pengguna 
Barang 

menandatangani BA 
p enelitian Larang 
pengganti; 
S Hasil pelaksanaan 



V 



tukar menukar 
dituangkan dalam 
BASTyangdittdKPB 
dan mitra. 



J 



Usulan tukar menukar tanpa tender paling sedikit memuat : 

a. pertimbangan usulan; 

b. spesifikasi, harga perolehan dan nilai wajar BMN yang akan dilepas; 

c. spesifikasi dan harga barang pengganti, dengan ketentuan nilai pengganti 
tersebut paling sedikit sama dengan nilai wajar BMN yang dilepas; 

d. mitra tukar menukar. 

5) Pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan d 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



58 



ata dan dokumen atas BMN yang disulkan. 

Hibah 

Hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, 
kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah; 

Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan termasuk tetapi tidak terbatas untuk 
menunjang peningkatan hubungan antara RI dengan negara lain. 

Pemusnahan 

Pemusnahan dilakukan apabila BMN tidak dapat dilakukan pemindahtanganan; 
Dalam kondisi tertentu, Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dapat mengusulkan 
pemusnahan tanpa terlebih dahulu dilakukan upaya Pemindahtanganan, dengan 
disertai surat pernyataan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, 
k. Latar belakang 
l. Pertimbangan 

m. Tanggung jawab penuh dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang terhadap 

kebenaran dan keabsahan data dan dokumen. 

Teknis Pelaksanaan, prosedur dan format dokumen penghapusan 

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, prosedur, dan format dokumen 
Penghapusan pada Perwakilan diatur lebih lanjut oleh Menteri/Pimpinan Lembaga 
sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman pada ketentuan 
perundang-undangan. 

Ketentuan lain-lain 

• Terhadap BMN selain T/B dan selain kendaraan bermotor sesuai hasil IP dalam 
kondisi rusak berat, dapat diusulkan penghapusannya (dilampiri dengan daftar 
BMN dan BA Penertiban BMN) 

• Terhadap BMN yang tidak diketemukan berdasarkan hasil IP, dapat diusulkan 
penghapusannya, dilampiri dengan: 

o Surat keterangan tanggung jawab mutlak penuh tidak bersyarat dari Kepala 

Perwakilan; 
o BA Penertiban BMN; dan 
o Surat keterangan dari pihak yang berwenang. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 59 



Latar belakang perlunya penatausahaan BMN 
• Pengantar 

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (6) Undang 
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan untuk menjamin 
terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D, telah diterbitkan 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/D. 
PP Nomor 6 tahun 2006 padadasarnya merupakan penyatuan peraturan-peraturan 
mengenai pengelolaan BMN yang telah ada sebelumnya, mengatur hal-hal yang belum 
tertampung dalam peraturanperaturan yang ada sebelumnya, dan memberikan landasan 
hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud 
dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya PP Nomor 6 Tahun 2006 diharapkan 
pengelolaan BMN/D semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun 
pengelolaannya sehingga pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta 
pengamanan BMN/D di masa mendatang dapat lebih efektif dan efisien. 
Adapun pengertian BMN/D sesuai dengan pasal 1 angka 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2004 adalah "semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau 
berasal dari perolehan lain yang sah". Selanjutnya, dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 6 
Tahun 2006, dari pengertian BMN/D yang berasal dari perolehan lain yang sah dimaksud 
dirinci dalam 4 bagian, yaitu: (a) barang yang diperoleh dari 
hibah/sumbangan/sejenisnya, (b) diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, (c) 
diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang, dan (d) diperoleh berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 diatur pejabat yang melakukan pengelolaan BMN/D 
termasuk kewenangannya. Untuk pengelolaan BMN, Menteri Keuangan adalah Pengelola 
Barang, menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang, dan Kepala Kantor Satuan 
Kerja adalah Kuasa Pengguna Barang. 

Ruang lingkup pengelolaan BMN/D dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah meliputi semua 
aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan 
penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



60 



kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna), pengamanan 
(meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, 
pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan PMP), penatausahaan 
(meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian. 

Namun demikian, PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah mengatur mengenai pokok-pokok 
pengelolaan BMN/D. Agar pengelolaan BMN/D tersebut lebih operasional tentunya masih 
diperlukan aturan yang lebih tehnis sebagaimana diamanatkan oleh PP dimaksud, baik 
berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ataupun berupa peraturan pelaksanaan 
lainnya. Hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan dimaksud antara lain 
berupa kebijakan mengenai penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) 
BMN. 

Menindaklanjuti ketentuan dalam PP nomor 6 tahun 2006 dimaksud dan dalam upaya 
mewujudkan tertib administrasi dan mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN, 
dibuat suatu pedoman yang mengatur tentang prosedur/tatacara penatausahaan barang 
milik negara. 

Tujuan Penatausahaan BMN 

Prosedur/tatacara penatausahaan BMN ini bertujuan memberikan petunjuk umum bagi 
pelaksana penatausahaan BMN yang berada di Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang 
dan Pengelola Barang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung 
terwujudnya tertib pengelolaan BMN, yaitu : 

14. Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 
dan Lelang, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat 
Jenderal Kekayaan Negara; 

15. Penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang di tingkat 
Satuan Kerja, Wilayah, Eselonl, Kementerian Negara/ Lembaga, dan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk dana Dekonsentrasi/dana Tugas Pembantuan, serta 
Koordinator Wilayah dana Dekonsentrasi /dana Tugas Pembantuan. 

Ruang Lingkup 

Pedoman dan Tatacara Penatausahaan BMN ini berlaku untuk seluruh pelaksana 
penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna Barang dan pelaksana 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 61 



penatausahaan BMN pada Pengelola Barang, termasuk pelaksana penatausahaan BMN 
pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dana Dekonsentrasi dan/atau dana 
Tugas Pembantuan. 

Penatausahaan BMN 

Seluruh BMN merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna 
Barang/Pengguna Barang, dan berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. 
Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam 
penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi 
BMN. Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk 
menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca 
pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung 
terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan 
pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, 
transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 
Pelaksanaan tugas penatausahaan termasuk melaksanakan dan fungsi akuntansi BMN. 
Aturan yang digunakan mengacu pada Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang 
ditetapkan melalui PP Nomor 24 Tahun 2005. Dalam SAP dimaksud, BMN terbagi atas 
persediaan pada pos aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud, dan aset lain-lain pada 
pos aset lainnya. Berikut ini penjelasan dari masingmasing aset. 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang 
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang 
yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 
pelayanan kepada masyarakat. 

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 
bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. Aset tetap terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, 
irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. 
Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset 
tetap, dan dana cadangan. Adapun BMN yang berada pada pos aset lainnya adalah aset 
tak berwujud dan aset lain-lain. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 62 



dan franchise, hak cipta (copyhght), paten, dan hak lainnya, serta hasil 
kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Selanjutnya, pos aset 
lainlain digunakan untuk mencatat BMN berupa aset lainnya yang tidak dapat 
dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari 
penggunaan aktif pemerintah. 

Hasil penatausahaan BMN ini nantinya dapat digunakan dalam rangka (a) penyusunan 
negara pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan 
pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana 
anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN. 

• Pengorganisasian 

Barang milik negara tersebar pada 78 kementerian negara/ lembaga yang terbagi 

lagi pada lebih kurang 20.000 satuan kerja yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia 

sehingga dibutuhkan koordinasi yang baik agar tujuan penatausahaan dapat tercapai. 

Untuk itu, diperlukan pengorganisasian dalam alur proses penatausahaan BMN. 

Penatausahaan BMN meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna 

Barang dan Pengelola Barang. Pelaksana penataausahaan BMN pada Kuasa Pengguna 

Barang/ Pengguna Barang dilakukan oleh unit penatausahaan Kuasa Pengguna 

Barang/Pengguna Barang; dan pada Pengelola Barang dilakukan oleh unit penatausahaan 

Pengelola Barang. Selanjutnya dalam pelaksanaan penatausahaan BMN di Kantor Wilayah 

dan/atau Unit Eselon I, Pengguna Barang dibantu oleh unit penatausahaan wilayah 

dan/atau unit penatausahaan eselon I. Sedangkan Pengelola Barang dibantu oleh Kantor 

Vertikal DJKN di daerah yaitu Kanwil DJKN dan KPKNL. 

Adapun organisasi penatausahaan BMN pada Pengguna Barang adalah sebagai 

berikut. 

14. Unit Penatausahaan Pengguna Barang (UPPB) 

UPPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kementerian Negara/ Lembaga 
(pengguna barang) yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon I yang 
membidangi kesekretariatan, unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang 
membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. UPPB 
ini membawahi UPPB-E1, UPPBW dan/atau UPKPB. 

15. Unit Penatausahaan Pengguna Barang - Eselon I (UPPB-E1) 

UPPB-E1 adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat eselon I yang secara fungsional 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 63 



dilakukan oleh unit eselon II yang membidangi kesekretariatan, unit eselon III dan 
unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPB-E1 adalah pejabat 
eselon I. UPPB-E1 ini membawahi UPPBW dan/atau UPKPB. 

16. Unit Penatausahaan Pengguna Barang - Wilayah (UPPBW) 

1. UPPBW adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor wilayah atau unit 
kerja lain di wilayah yang ditetapkan sebagai UPPBW yang secara fungsional 
dilakukan oleh unit eselon III yang membidangi kesekretariatan dan unit eselon IV 
yang membidangi BMN. Penanggung jawab UPPBW adalah Kepala Kantor Wilayah 
atau Kepala unit kerja yang ditetapkan sebagai UPPBW. UPPBW ini membawahi 
UPKPB. 

2. Untuk unit penatausahaan BMN Dana Dekonsentrasi, penanggung jawab UPPBW 
adalah Gubernur, sedangkan untuk penatausahaan BMN Dana Tugas Pembantuan, 
penanggung jawab UPPBW adalah Kepala Daerah sesuai dengan penugasan yang 
diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga. 

17. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) 

r. UPKPB adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat satuan kerja (Kuasa Pengguna 
Barang) yang secara fungsional dilakukan oleh unit eselon III, eselon IV dan/atau 
eselon V yang membidangi kesekretariatan dan /atau BMN. Penanggung jawab 
UPKPB adalah Kepala Kantor/Kepala Satuan Kerja. 

s. Untuk unit penatausahaan BMN dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 
Pembantuan, penanggung jawab UPKPB adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD). 

t. Untuk unit penatausahaan BMN pada BLU, penanggung jawab UPKPB adalah 
Pimpinan BLU atau Pimpinan Satuan Kerja pada BLU. 

Organisasi penatausahaan BMN pada Pengelola Barang adalah sebagai berikut : 

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

DJKN adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Pengelola Barang, yang dilakukan 
oleh unit eselon II, unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN pada 
Direktorat BMN I dan Direktorat BMN II. Penanggung jawabnya adalah Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara. DJKN membawahi KWDJKN dan KPKNL. 

2. Kantor WilayahDirektorat Jenderal Kekayaan Negara (KWDJKN) 
KWDJKN adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat Kantor Wilayah, yang 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 64 



dilakukan oleh unit eselon III dan unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung 
jawabnya adalah Kepala Kantor Wilayah DJKN. KWDJKN membawahi KPKNL. 
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) 

KPKNL adalah unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor daerah, yang dilakukan 
oleh unit eselon IV yang membidangi BMN. Penanggung jawabnya adalah Kepala 
KPKNL. 

• Bagan Organisasi Penatausahaan BMN 

1. Bagan Organisasi Pada Pelaksana Penatausahaan pada Pengguna Barang. 



BASAN ORSANISASI PENATAUSAHAAN 
PADA PENSeUNA BARAN6 



PI^ui tixtexia.il Ne^ai^'LtuiliAfiiA 


DilLIA 

Oelton. 


l'ALIA 

TP 


B]LL. T | 












UTFB 




















UTFB-EJ 




1 


-J V_J 




r 


1 


r 










UJTE-1V 


LTF5-U - 


tTPT-l\ - 


LTPD-W 






. 1 . 












tTIiTD UPKPB UTSCFE 


UPKPD 


UFKFC 


XIFKFB 














2. Alur organisasi penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang 
dan pada Pengelola Barang adalah sebagai berikut: 



PENeORSANISASIAN DAN ARUS PELAPORAN 
PENATAUSAHAAN BfiAN 



UPPB 



UPPB-E1 



I 

UPPB-W | -' 

J ' 



UAKPA/PPK 




.Alur J-japoran/DerFtcir Barang (ScmEi^cran/Tahunan) 

A\ur Tembusan Laporan/Onftar Barang £ScrFiC£+e-ra.n/TahijnarO 

A I ur -Ecko ras i I ra^i Laponan/Liaftar Barang {Scirie^Tcran/TariLinariO 




Tugas Pelaksana Penatausahaan 

Tugas Pelaksana Penatausahaan sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 6 tahun 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



65 



2006 meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Selain itu juga termasuk 
tugas dari pelaksana penatausahaan adalah pengamanan dokumen. Secara rinci tugas 
dari pelaksana penatausahaan adalah sebagai berikut. 

- Pengguna Barang 
12. Tingkat UPKPB 

UPKPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Kuasa Pengguna 

Barang, meliputi : 

1. Membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) yang meliputi DBPK Persediaan, 
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin (alat angkutan bermotor, alat 
besar, alat persenjataan dan peralatan lainnya), jalan/irigasi/jaringan, konstruksi 
dalam pengerjaan, barang bersejarah dan aset lainnya. 

2. Melakukan Pembukuan BMN yang meliputi : 

• Jenis Buku/Kartu Identitas/Daftar: 

o Buku Barang Intrakomptabel 

o Buku Barang Ekstrakomptabel 

o Buku Barang Bersejarah 

o Buku Barang Persediaan 

o Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan 

o Kartu Identitas Barang (KIB), meliputi KIB Tanah, KIB Bangunan Gedung, 

KIB Bangunan Air, KIB Alat Angkutan Bermotor, KIB Alat Besar Darat, dan 

KIB Alat Persenjataan. 
o Daftar Barang Ruangan 
o Daftar Barang lainnya 
o Buku Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

• Jenis Kegiatan: 

• Membukukan dan mencatat semua BMN yang telah ada, mencatat 
setiap mutasi barang, dan membukukan dan mencatat hasil 
inventarisasi ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas 
Barang. 

• Menyusun Daftar Barang yang datanya berasal dari Buku Barang dan 
Kartu Indentitas Barang. 

• Mencatat semua barang dan perubahannya atas perpindahan barang 
antar lokasi /ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan dan/atau 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 66 



Daftar Barang Lainnya. 

• Mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang. 

• Mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berada 
dalam penguasaannya. 

Dalam membukukan dan mencatat BMN ke dalam Buku Barang, Kartu 
Identitas Barang, Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya dapat 
menggunakan Sistem Aplikasi yang sudah ada. 

3. Melakukan Inventarisasi BMN, meliputi BMN yang berada dalam penguasaannya 
sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan BMN berupa persediaan dan 
konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun. 

4. Melakukan rekonsiliasi data BMN dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 
(UAKPA) dan/atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

5. Melakukan rekonsiliasi DBKP pada UPKPB dengan Daftar Barang Milik Negara Kantor 
Daerah per Kementerian Negara/ Lembaga (DBMNKDK/L) pada KPKNL, jika 
diperlukan. 

6. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi penyampaikan DBKP yang berisi semua BMN 
untuk pertama kali, mutasi BMN pada DBKP secara periodik, menyusun dan 
menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN, menyusun dan menyampaikan 
Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan secara periodik, 
menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang secara periodik, dan menyusun 
dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN kepada 
UPPBW, UPPB-E1 atau UPPB dan KPKNL. 

7. Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi menyimpan asli dokumen kepemilikan 
BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya, 
menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau 
bangunan yang berada dalam penguasaannya, dan menyimpan asli dan/atau 
fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN. 

13. Tingkat UPPBW 

UPPBW bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Wilayah, 
meliputi: 

viii. Membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBPW), yang meliputi DBPW 
Persediaan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin (alat angkutan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 67 



bermotor, alat besar, alat persenjataan dan peralatan lainnya), 
jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, barang bersejarah dan aset 
lainnya. 

ix. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi mendaftarkan dan mencatat semua BMN, 
setiap mutasi BMN, dan hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang, yang 
datanya berasal dari UPKPB yang berada di wilayah kerjanya, dan mencatat PNBP 
yang bersumber dari pengelolaan BMN, yang datanya berasal dari UPKPB. 

x. Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi 
BMN yang berada dalam pengusaannya sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun dan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun. 

xi. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi: 

• Menyampaikan DBPW yang berisi semua BMN untuk pertama kali, mutasi BMN pada 
DBPW secara periodik, Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi 
BMN yang datanya berasal dari UPKPB, Menyusun Laporan Barang Pengguna 
Wilayah (LBPW) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal 
dari UPKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB-E1 atau UPPB dan KANWIL DJKN. 

• Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari 
UPKPB secara periodik kepada UPPB-E1 atau UPPB dan tembusan kepada Kanwil 
DJKN. 

• Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan 
BMN yang datanya berasal dari UPKPB kepada UPPB-E1 atau UPPB dengan 
tembusan kepada Kanwil DJKN. 

• Jika diperlukan UPPBW dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka 
penyusunan LBPW semesteran dan tahunan dengan UPKPB di wilayah kerjanya. 

• Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPKPB di wilayah 
kerjanya. 

• Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi menyimpan fotocopy/salinan dokumen 
kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 
penguasaannya, menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa 
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya, dan menyimpan asli 
dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN. 

1. Tingkat UPPB-E1 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 68 



UPPB-E1 bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Eselon I, 
meliputi : 

• Membuat Daftar Barang Pengguna Wilayah (DBPE1), yang meliputi DBPE1 
Persediaan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin (alat angkutan 
bermotor, alat besar, alat persenjataan dan peralatan lainnya), 
jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, barang bersejarah dan aset 
lainnya. 

• Melakukan Pembukuan BMN, meliputi mendaftarkan dan mencatat semua BMN, 
setiap mutasi BMN, dan hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang yang 
datanya berasal dari UPPBW atau UPKPB yang berada di wilayah kerjanya, dan 
mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari 
UPPBW atau UPKPB. 

• Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi 
BMN yang berada dalam pengusaannya sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun dan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun. 

• Melakukan Pelaporan BMN, meliputi : 

2. Menyampaikan DBPE1 untuk pertama kali, mutasi BMN pada DBPE1 secara 
periodik, menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN yang 
datanya berasal dari UPPBW atau UPKPB, dan menyusun Laporan Barang Pengguna 
Eselon I (LBPE1) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya berasal 
dari UPPBW atau UPKPB, dan menyampaikannya kepada UPPB dengan tembusan 
kepada DJKN. 

3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari 
UPPBW secara periodik kepada UPPB dan tembusan kepada DJKN. 

4. Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan 
BMN yang datanya berasal dari UPPBW kepada UPPB. 

1. Jika diperlukan UPPB-E1 dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka 
penyusunan LBPE1 semesteran dan tahunan dengan UPPBW dan/atau UPKPB di 
wilayah kerjanya. 

2. Dapat melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPBW dan/atau UPKPB 
di wilayah kerjanya. 

3. Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi menyimpan fotocopy/salinan dokumen 
kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 69 



penguasaannya, menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa 
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya, dan menyimpan asli 
dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN. 

2. Tingkat U PPB 

UPPB bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN pada Tingkat Pusat, meliputi : 

G. Membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), yang meliputi DBPPersediaan, tanah, 
gedung dan bangunan, peralatan dan mesin (alat angkutan bermotor, alat besar, 
alat persenjataan dan peralatan lainnya), jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam 
pengerjaan, barang bersejarah dan aset lainnya. 

H. Melakukan Pembukuan BMN, meliputi mendaftarkan dan mencatat semua BMN, 
setiap mutasi BMN, dan hasil inventarisasi BMN ke dalam Daftar Barang yang 
datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW dan/atau UPKPB, dan mencatat PNBP yang 
bersumber dari pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW 
dan/atau UPKPB. 

I. Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN di wilayah kerjanya, meliputi 
BMN yang berada dalam pengusaannya sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun dan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan setiap tahun. 

J. Melakukan rekonsiliasi DBP pada UPPB dengan DBMNK/ L pada DJKN jika 
diperlukan. 

K. Melakukan Pelaporan BMN, meliputi : 

1. Menyampaikan DBP yang berisi semua BMN untuk pertama kali, mutasi BMN pada 
DBP secara periodik, menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi 
BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW dan/atau UPKPB, menyusun 
Laporan Barang Pengguna (LBP) Semesteran dan Tahunan secara periodik yang 
datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya 
kepada Menteri Keuangan cq. DJKN. 

2. Menyusun Laporan Kondisi Barang yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW 
dan/atau UPKPB, dan menyampaikannya secara periodik kepada Menteri 
Keuangan cq. DJKN. 

3. Menyusun dan menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan 
BMN yang datanya berasal dari UPPB-E1, UPPBW dan/atau UPKPB kepada Menteri 
Keuangan cq. DJKN 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 70 



> Jika diperlukan UPPB dapat melakukan pemutakhiran data dalam rangka 
penyusunan LBP semesteran dan tahunan dengan UPPB-E1, UPPBW dan/atau 
UPKPB. 

> Melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan 
LBMN semesteran dan tahunan dengan DJKN. 

> Melakukan pembinaan penatausahaan BMN kepada UPPB-E1, UPPBW dan/atau 
UPKPB. 

> Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi menyimpan fotocopy/salinan dokumen 
kepemilikan BMN selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam 
penguasaannya, menyimpan fotocopy/salinan dokumen kepemilikan BMN berupa 
tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya, dan menyimpan asli 
dan/atau fotocopy/salinan dokumen penatausahaan BMN. 

Pengelola Barang 
1. Tingkat KPKNL 

KPKNL bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN, meliputi: 

> Membuat Daftar BMN Kantor Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle 
(DBMNKDT/B), meliputi DBMNKDT/B Tanah dan DBMNKDT/B Gedung dan 
Bangunan. 

> Membuat Daftar BMN Kantor Daerah perKementerian Negara/ Lembaga 
(DBMNKDK/L) berupa himpunan DBKP di wilayah kerjanya, yang berisi 
DBMNKDK/L Persediaan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin 
(alat angkutan bermotor, alat besar, alat persenjataan dan peralatan lainnya), 
jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, barang bersejarah dan 
aset lainnya. 

> Melakukan Pembukuan BMN, meliputi : 

a) Jenis-jenis buku ada dua yaitu Buku Tanah Idle dan Buku Gedung dan 
Bangunan Idle 

b) Jenis Kegiatan : 

> Membukukan dan mencatat semua BMN dan setiap mutasi BMN berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idle, ke dalam Buku Tanah Idle dan Buku 
Gedung dan Bangunan Idle. 

> Menyusun DBMNKD yang datanya berasal dari Buku Tanah Idle dan Buku 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 71 



Gedung dan Bangunan Idle. 

> Menghimpun semua BMN, setiap mutasi BMN, kedalam DBMNKD 
perKementerian Negara/ Lembaga (DBMNKDK/L) yang datanya berasal 
dari UPKPB Kementerian Negara/ Lembaga yang berada di wilayah 
kerjanya. 

> Membukukan dan mencatat hasil inventarisasi BMN berupa Tanah 
dan/atau Bangunan Idle ke dalam DBMNKD Tanah dan/atau Bangunan 
Idle (DBMNKDT/B). 

> Menghimpun Laporan Kondisi Barang dari UPKPB Kementerian 
Negara/ Lembaga di wilayah kerjanya. 

> Mencatat PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN berupa Tanah 
dan/atau Bangunan Idle yang dalam penguasaannya. 

> Melakukan inventarisasi BMN, berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle yang 
berada dalam penguasaannya di wilayah kerjanya sekurang-kurangnya sekali 
dalam 5 (lima) tahun. 

> Melakukan rekonsiliasi DBMNKDK/L pada KPKNL dengan DBKPB pada UPKPB. 

> Menerima Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari UPKPB Kementerian 
Negara/ Lembaga di wilayah kerjanya 

> Melakukan Pelaporan BMN, meliputi : 

10. Menyampaikan DBMNKDT/B yang berisi semua data, dan mutasi BMN berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idle untuk pertama kali kepada Kanwil DJKN. 

11. Menyampaikan DBMNKDK/L yang berisi semua BMN untuk pertama kali dan 
mutasi BMN pada DBMNKDK/L secara periodik kepada Kanwil DJKN. 

12. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN berupa Tanah 
dan/atau Bangunan Idle kepada Kanwil DJKN selambat-lambatnya 1 bulan 
setelah inventarisasi dilakukan. 

13. Menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMNKD) berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle dan Semesteran dan Tahunan, dan Laporan BMN Kantor 
Daerah (LBMNKD) PerKementerian Negara/ Lembaga yang datanya berasal 
dari himpunan LBKP Semesteran dan Tahunan di wilayah kerjanya secara 
periodik, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN. 

14. Menyampaikan Laporan Kondisi Barang perKementerian Negara/Lembaga 
yang datanya berasal dari UPKPB di wilayah kerjanya kepada Kanwil DJKN. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 72 



15. Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang 
berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle kepada Kanwil DJKN. 
• Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi peenyimpanan asli dokumen 
kepemilikan BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan yang berada dalam 
pengelolaannya dan penyimpanan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen 
penatausahaan BMN. 
C. Tingkat Kanwil DJKN 

Kanwil DJKN bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN, meliputi: 

- Membuat Daftar BMN Kantor Wilayah Tanah dan/atau Bangunan Idle 
(DBMNKWT/B), meliputi DBMNKWT/B Tanah dan DBMNKWT/ B Gedung dan 
Bangunan. 

- Membuat Daftar BMN Kantor Wilayah perKementerian Negara/Lembaga 
(DBMNKWK/L) berupa himpunan DBMNKDK/L di wilayah kerjanya, yang berisi 
DBMNKWK/L Persediaan, tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin 
(alat angkutan bermotor, alat besar, alat persenjataan dan peralatan lainnya), 
jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, barangbersejarah dan 
aset lainnya 

- Melakukan Pembukuan BMN, meliputi : 

c) Mendaftarkan dan mencatat semua BMN, dan setiap mutasi BMN berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idle ke dalam DBMNKW Tanah dan/atau 
Bangunan Idle (DBMNKWT/B) yang datanya berasal dari DBMNKDT/B di 
wilayah kerjanya. 

d) Menghimpun semua BMN, setiap mutasi BMN ke dalam DBMNKW 
PerKementerian Negara/ Lembaga (DBMNKWK/L) yang datanya berasal dari 
DBMNKDK/L dan/atau DBPW yang berada di wilayah kerjanya. 

e) Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle ke dalam DBMNKWT/B yang datanya berasal dari DBMNKDT/B 
yang berada di wilayah kerjanya. 

f) Menghimpun Laporan Kondisi Barang dari KPKNL dan/atau UPPBW di 
wilayah kerjanya. 

g) Menghimpun PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN berupa Tanah 
dan/atau Bangunan Idle yang datanya berasal dari KPKNL di wilayah 
kerjanya. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 73 



- Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN, berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle di wilayah kerjanya sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) 
tahun. 

- Menerima Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari KPKNL dan/atau UPPBW di 
wilayah kerjanya. 

- Melakukan Pelaporan BMN, meliputi : 

4. Menyampaikan DBMNKWT/B yang berisi semua data, dan mutasi BMN 
berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle untuk pertama kali kepada DJKN. 

5. Menyampaikan DBMNKWK/L yang berisi semua BMN perKementerian 
Negara/ Lembaga untuk pertama kali, dan mutasi BMN perKementerian 
Negara/ Lembaga pada DBMNKWK/L secara periodik kepada DJKN. 

6. Menghimpun dan menyampaikan laporan hasil inventarisasi BMN berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idle kepada DJKN selambatlambatnya 1 bulan 
setelah diterimanya hasil inventarisasi dari KPKNL. 

7. Menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMNKW) berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle Semesteran dan Tahunan secara periodik yang datanya 
berasal dari LBMNKD, dan LBMNKW PerKementerian Negara/ Lembaga 
Semesteran dan Tahunan secara periodik, yang datanya berasal dari 
LBMNKD yang berada di wilayah kerjanya dan menyampaikannya kepada 
DJKN. 

8. Menyampaikan Laporan Kondisi Barang perKementerian Negara/Lembaga 
yang datanya berasal dari KPKNL dan/atau UPPBW di wilayah kerjanya 
kepada DJKN. 

9. Menyampaikan Laporan PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang 
berupa Tanah dan/atau Bangunan Idle kepada DJKN. 

- Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi penyimpanan fotocopy/salinan 
dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan bangunan yang berada dalam 
pengelolaannya dan penyimpanan asli dan/atau fotocopy/salinan dokumen 
penatausahaan BMN. 

D. Tingkat DJKN 

DJKN bertugas menyelenggarakan penatausahaan BMN, meliputi: 

- Membuat Daftar BMN Tanah dan/atau Bangunan Idle (DBMNT/B), meliputi 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 74 



DBMNT/B Tanah dan DBMNT/B Gedung dan Bangunan. 

- Membuat Daftar BMN perKementerian Negara/Lembaga (DBMNK/L) berupa 
himpunan DBMNKWK/L, yang berisi DBMNK/L Persediaan, tanah, gedung dan 
bangunan, peralatan dan mesin (alat angkutan bermotor, alat besar, alat 
persenjataan dan peralatan lainnya), jalan/irigasi/jaringan, konstruksi dalam 
pengerjaan, barang bersejarah dan aset lainnya. 

- Melakukan Pembukuan BMN, meliputi : 

- Mendaftarkan dan mencatat semua BMN, setiap mutasi BMN berupa Tanah 
dan/atau Bangunan Idle ke dalam DBMN Tanah dan/atau Bangunan Idle 
(DBMNT/B) yang datanya berasal dari DBMNKWT/B. 

- Menghimpun semua BMN, dan setiap mutasi BMN ke dalam DBMN 
PerKementerian Negara/ Lembaga (DBMNK/L) yang datanya berasal dari 
DBMNKWK/L dan /atau DBP. 

- Mendaftarkan dan mencatat hasil inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle ke dalam DBMNT/B yang datanya berasal dari DBMNKWT/B. 

- Menghimpun Laporan Kondisi Barang dari Kanwil DJKN dan/atau UPPB. 

- Menghimpun data PNBP yang bersumber dari pengelolaan BMN yang berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idte yang datanya berasal dari Kanwil DJKN, dan 

- Menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari 
pengelolaan BMN yang datanya berasal dari UPPB. 

- Mengkoordinasikan pelaksanaan Inventarisasi BMN, berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle sekurangkurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 

- Melakukan rekonsiliasi DBMNK/L pada DJKN dengan DBP pada UPPB jika 
diperlukan. 

- Menerima Laporan Hasil Inventarisasi BMN dari Kanwil DJKN dan/atau UPPB. 

- Melakukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan LBMN tahunan dan 
dapat melakuan rekonsiliasi data dalam rangka penyusunan LBMN semester I 
dengan UPPB. 

- Melakukan Pelaporan BMN, meliputi menyusun Laporan BMN (LBMN) berupa 
Tanah dan/atau Bangunan Idte Semesteran dan Tahunan secara periodik yang 
datanya berasal dari LBMNKWT/B, dan menyampaikannya kepada Menteri 
Keuangan, dan menyusun LBMN Semesteran dan Tahunan secara periodik yang 
datanya berasal dari LBMNKWK/L dan/atau LBP, dan menyampaikannya kepada 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 75 



Menteri Keuangan. 

- Dapat melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan 
BMN kepada pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan 
Pengelola Barang. 

- Melakukan Pengamanan Dokumen, meliputi penyimpanan fotocopy/salinan 
dokumen kepemilikan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang berada 
dalam pengelolaannya, dan penuimpanan asli dan /atau fotocopy/salinan 
dokumen penatausahaan BMN. 

• Pembukuan 

> Pembukuan adalah merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke 
dalam Daftar Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Tingkat Pengguna 
Barang harus membuat Daftar Barang Pengguna (DBP), tingkat Kuasa Pengguna 
Barang harus membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), dan tingkat Pengelola 
Barang harus Daftar BMN (tanah dan/atau bangunan). 

> Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang harus menyimpan dokumen kepemilikan 
selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya. Sedangkan 
Pengelola Barang harus meyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan 
yang berada dalam pengelolaannya. 

> Kegiatan Pembukuan pada UPKPB (Satker) adalah membukukan dan mencatat 
semua BMN yang telah ada ke dalam Buku Barang dan/atau Kartu Indentitas Barang 
(KIB), membukukan dan mencatat setiap mutasi BMN ke dalam Buku Barang 
dan/atau KIB, membukukan dan mencatat hasil inventarisasi ke dalam Buku Barang 
dan/atau KIB, menyusun Daftar Barang tersebut yang datanya berasal dari Buku 
Barang dan Kartu Indentitas Barang, mencatat semua barang dan perubahannya atas 
perpindahan barang antar lokasi/ruangan ke dalam Daftar Barang Ruangan dan/atau 
Daftar Barang Lainnya, mencatat perubahan kondisi barang ke dalam Buku Barang, 
dan mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari 
pengelolaan BMN yang berada dalam penguasaannya. 

Sebagai catatan : Dalam membukukan dan mencatat BMN ke dalam Buku Barang, 
Kartu Identitas Barang, Daftar Barang Ruangan dan Daftar Barang Lainnya dapat 
menggunakan Sistem Aplikasi yang sudah ada (SABMN). 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 76 



Dalam melakukan pembukuan dimaksud akan dikelompokkan jenis buku/kartu 
identitas/daftar dan Daftar Barang. 

• Jenis Buku/Kartu Identitas/ Daftar. Buku barang meliputi Buku Barang 
Intrakomptabel, Buku Barang Ekstrakomptabel, Buku Barang Bersejarah, Buku Barang 
Persediaan, dan Buku Barang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selanjutnya Kartu 
Identitas Barang (KIB) meliputi KIB Tanah, KIB Bangunan Gedung, KIB Bangunan Air, 
KIB Alat Angkutan Bermotor, KIB Alat Besar Darat, dan KIB Alat Persenjataan. Selain 
itu ada Daftar Barang Ruangan, Daftar Barang lainnya. Terakhir terdapat Buku 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 

• Jenis Daftar Barang. Daftar Barang ini terdapat pada UPKPB, UPPB-W, UPPB-E1, dan 
UPPB. Daftar Barang ini meliputi Daftar Barang Persediaan, Daftar Barang Tanah, 
Daftar Barang Gedung dan Bangunan. Selain itu terdapat Daftar Barang Peralatan 
dan Mesin yaitu terdiri dari Alat Angkutan Bermotor, Alat Besar, Alat Persenjataan, 
dan Peralatan Lainnya. Selanjutnya terdapat Daftar Barang Jalan, Irigasi, dan 
Jaringan, Daftar Barang Aset Tetap lainnya, Daftar Barang Konstruksi Dalam 
Pengerjaan, Daftar Barang Barang Bersejarah, dan Aset Lainnya. 

> Kegiatan pembukuan pada UPPB-W/UPPB-E1/UPPB 

Kegiatan pembukuan disini meliputi mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi BMN 
dan hasil inventarisasi ke dalam Daftar Barang, dan menghimpun PNBP yang 
bersumber dari pengelolaan BMN yang berada dalam pengusaannya. Kemudian, jika 
diperlukan UPPB-W dapat melakaukan pemutakhiran data dalam rangka penyusunan 
Laporan Semesteran dan tahunan dengan unit penatausahaan di wilayah kerjanya. 
Kegiatan lainnya adalah dapat melakukan pembinaan penatusahaan BMN kepada unit 
penatusahaan di wilayah kerjanya, dan melakukan pengamanan dokumen 

> Kegiatan Pembukuan pada KPKNL 

1. Melakukan pembukuan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idei. Kegaitan disini 
adalah membukukan dan mencatat BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle ke 
dalam Buku barang dan/atau KIB, mendaftarkan BMN berupa tanah dan/atau 
bangunan idle ke dalam Daftar B arang berupa tanah dan/atau bangunan idle, 
mendaftarkan dan mencatat setiap mutasi dan hasil inventarisasi BMN berupa tanah 
dan/atau bangunan idle ke dalam Buku Barang, dan mencatat PNBP yang bersumber 
dari pengelolaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle yang berada dalam 
pengusaannya. 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 77 



2. Melakukan pembukuan BMN yang berasal dari Kementerian Negara/ Lembaga dengan 
cara menghimpun daftar barang, mutasi barang dan data PNBP dari UKPPB diwilayah 
kerjanya 

> Kegiatan pembukuan pada Kanwil DJKN 

Kegiatan disini meliputi (a) pembukuan BMN berupa tanah dan/atau bangunan idle 
dengan cara menghimpun daftar barang, mutasi barang, dan data PNBP dari KPKNL, 
(b) melakukan pembukuan BMN dari Kementerian Negara/ Lembaga dengan cara 
menghimpun daftar barang, mutasi barang, dan data PNBP dari KPKNL dan/atau 
UPPB-W, dan (c) melakukan pengamanan dokumen. 

> Kegiatan pembukuan pada DJKN 

Kegiatan disini adalah (a) melakukan pembukuan BMN berupa tanah dan /atau 
bangunan idle dengan cara menghimpun daftar barang, mutasi barang, dan data 
PNBP dari Kanwil DJKN, (b) melakukan pembukuan BMN dari Kementerian 
Negara/Lembaga dengan cara menghimpun daftar barang, mutasi barang, dan data 
PNBP dari Kanwil DJKN dan/atau UPPB, dan (c) melakukan pengamanan dokumen. 

• Inventarisasi 

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan 
hasil pendataan BMN. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai 
serta kondisi BMN yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna 
Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Adapun tujuan 
inventarisasi adalah (a) agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya 
mewujudkan tertib administrasi dan (b) untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan 
BMN. 

Adapun sasaran inventarisasi yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah, baik yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna 
Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. 

Pengguna Barang melakukan inventarisasi BMN sekurangkurangnya sekali dalam 5 
tahun, kecuali untuk barang persediaan dan kontruksi dalam pengerjaan dilakukan setiap 
tahun. Pengelola Barang melakukan inventarisasi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan 
Idle yang berada dalam pengelolaannya sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun. Yang 
dimaksud dengan inventarisasi dalam waktu sekurangkurangnya sekali dalam 5 tahun 
adalah sensus barang, dan yang dimaksud dengan inventarisasi terhadap persediaan dan 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 78 



konstruksi dalam pengerjaan antara lain adalah opname fisik. Jika diperlukan, dalam 
pelaksanaan inventarisasi dapat dibentuk Tim Inventarisasi pada 

Masingmasing tingkat unit penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang 
dan dapat dibantu oleh unit kerja lain pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 
Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN atas Tanah dan/atau Bangunan Idle, 
Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang yang sebelumnya menyerahkan tanah dan/atau 
bangunan dimaksud tetap berkewajiban membantu pelaksanaan hasil inventarisasi BMN 
atas Tanah dan/atau Bangunan Idle. Dalam rangka pelaksanaan inventarisasi BMN, 
apabila BMN yang diinventarisasi bukan berada dalam penguasaan masingmasing unit 
penatausahaan pada Pengguna Barang atau Pengelola Barang, maka dapat dibuat Berita 
Acara Inventarisasi antara unit penatausahaan dengan pihak yang menguasai barang 
dimaksud. 

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan inventarisasi harus menyertakan 
penjelasan atas setiap perbedaan antara data BMN dalam daftar barang dan hasil 
inventarisasi. Sedangkan penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN pada 
Pengguna Barang adalah Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasakan, dan 
penanggungjawab pelaksanaan inventarisasi BMN berupa Tanah dan /atau Bangunan /d/e 
pada Pengelola Barang adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara, atau pejabat yang 
dikuasakan. 

• Pelaporan 

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit 
pelaksana penatausahaan BMN pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud 
pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMN dapat disajikan dan 
disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung 
pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMN dan sebagai bahan 
penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Pelaksana pelaporan adalah seluruh pelaksana 
penatausahaan pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. 

Tujuan Pelaporan adalah untuk menyampaikan/mendapatkan data dan informasi BMN 
hasil pembukuan dan inventarisasi yang dilakukan oleh pelaksana penatausahaan pada 
pengguna barang dan pengelola barang yang akurat sebagai bahan pengambilan 
kebijakan mengenai pengelolaan BMN dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah 
Pusat. 

Seluruh BMN merupakan sasaran pelaporan yaitu semua barang yang dibeli atau 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 79 



diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari 
perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna 
Barang/ Pengguna Barang dan yang berada dalam pengelolaan Pengelola Baranga. 

Kuasa Pengguna Barang menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) semesteran 
dan tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menyusun 
Laporan Barang Pengguna (LBP) semesteran dan tahunan untuk disampaikan kepada 
Pengelola Barang. Pengelola Barang menyusun Laporan Barang Milik Negara (LBMN) 
berupa tanah dan/atau bangunan idle, menghimpun LBP semesteran dan tahunan, dan 
menyusun LBMN sebagaibahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 80 



BAB VI 



Pembianaan Pengawasan dan Pengendalian BMN 



Pembianaan Barang Milik Negara 

Arti pembinaan dapat dibedakan secara umum maupun secara khusus. Secara umum 
pembinaan meliputi: 

1. proses, perbuatan, cara membina; 

2. pembaharuan, penyempurnaan; 

3. usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna 
untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 

Sedangkan secara khusus, pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui: 

1. pemberian Pedoman, 

2. bimbingan, 

3. pelatihan, dan 

4. supervisi /pemantauan 

atas pengelolaan barang milik negara. 

Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara 

Dalam pelaksanaan pembinaan, kebijakan dapat dibagi sebagai: 

1. Kebijakan Internal; 

2. Kebijakan eksternal; 

3. Kebijakan tertulis; 

4. Kebijakan tidak tertulis. 

Subyek Pembinaan dapat dibedakan menurut kekuasaan yang diamanatkan kepadanya : 
Menurut PMK 06 tahun 2006, Menteri Keuangan membuat kebijakan umum dan 
kebijakan teknis mengenai pengelolaan barang milik negara. Sedangkan Menteri Dalam 
Negeri membuat kebijakan teknis mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan 
mengacu pada kebijakan umum yang dibuat oleh Menteri Keuangan. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



81 



Pembinaan bertujuan untuk menjamin kelancaran pengelolaan BMN/D secara berhasil 
guna dan berdaya guna. Berhasil guna artinya mampu memberikan manfaat dalam 
rangka melaksanakan segala kegiatan sehingga mampu mencapai tujuan 
penyelenggaraan negara. Berdaya guna artinya mampu memanfaatkan segala barang 
yang sudah tersedia dengan sebaik mungkin tanpa harus mengorbankan sumber daya 
untuk memiliki yang baru. 

Pengendalian Barang Milik Negara 

Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa 
kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja 
sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan 
sebelumnya untuk meningkatkan pengelolaannya dan bertujuan untuk menjamin dan 
mengarahkan agar pelaksanaan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan rencana 
yang telah ditetapkan. 

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian adalah: 

1. Gubernur/ Bupati/ Walikota 

2. Menkeu selaku Pengelola Barang 

3. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang 
sedangkan bentuk pengendalian 

1. pengendalian oleh level atas, dilakukan oleh Pengelola Anggaran dan Kuasa Pengguna 
anggaran. 

2. pengendalian oleh sistem, dilakukan oleh SIAAAK-BMN. 

Pengawasan 

Secara sederhana, pengawasan adalah tindakan pencegahan terjadinya penyimpangan, 
pemborosan, penyelewengan, hambatan untuk mencapai tujuan organisasi. Kegiatan 
pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari 
masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan 
pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. 

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan 
tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan 
tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu 
tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994:22). Maksud pengawasan adalah untuk : 

1 . mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak, 

2. memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan 
pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau 
timbulnya kesalahan yang baru, 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 82 



3. mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana apakah telah 
terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan, 

4. mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) 
seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak,Mengetahui hasil pekerjaan 
dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam planning, yaitu Standard. 

Manfaat Pengawasan 

1. Menghentikan kesalahan; 

2. Mencegah kesalahan berulang; 

3. Menemukan cara yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas. 
Bentuk Pengawasan 

1. Pengawasan Langsung dalam bentuk : pemeriksaan, supervisi, verivikasi; 

2. Pengawas Tidak langsung; 

3. Pengawas fungsional 

Pelaku Pengawasan 

Instansi pengawas fungsional secara internal adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) 
Kementerian yang bersangkutan. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan 
audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit 

Instansi pengawas eksternal fungsional dilakukan oleh tim audit keuangan yang 
berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggungjawab 
untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan 
diaudit 

Ada lagi Instansi pengawas internal pemerintah namun merupakan pengawas eksternal 
kementerian / lembaga yaitu adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 

Perbedaan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, 
pelatihan, dan supervisi 

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan 
yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan 
sesuai peraturan perundang-undangan 

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar 
pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 83 



Sanksi atas terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian dapat berupa Tuntutan Ganti Rugi. 

Setiap kerugian Negara/ daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum 
atas pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/ Daerah dapat dikenakan sanksi 
administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk pengamanan dan penyelamatan barang milik Negara /Daerah, dilengkapi dengan 
ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sanksi terhadap pengelola, 
pembantupengelola, pengguna/kuasa pengguna, dan penyimpan dan/atau pengurus 
barang berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang karena perbuatannya merugikan 
Negara/Daerah. 

Pelimpahan kewenangan dalam Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 
Negara. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 84 



BAB VII 



Penyelesaian Temuan BPK terkait Pengelolaan dan Penatausahaan BMN 



Ruang Lingkup BMN 

• Asal Perolehan 

c) APBN/D: 

- Belanja barang (52) 

- Belanja modal (53) 

- Belanja hibah (56) 

- Bantuan sosial (57) 

- Belanja Lain-lain (58) 

d) Perolehan Lain yang Sah 

• Hibah/sumbangan 

• Perjanjian/kontrak 

• Peraturan perundang-undangan 

• Putusan pengadilan 

e) Termasuk: 

> Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan; 

> Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (999.06) 

> BLU 

• Pengelolaan 

a) Penggunaan 

b) Pemanfaatan 

c) Pemindahtanganan 

d) Penghapusan 

• Pertanggungjawaban 

c) Aset Lancar 

> Persediaan 

d) Aset Tetap 

> Tanah 

> Peralatan dan Mesin 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



85 



> Gedung dan Bangunan 

> Jalan, Irigasi dan Jaringan 

> Aset Tetap Lainnya 

> Konstruksi Dalam Pengerjaan 
e) Aset Lainnya 

5. Aset Tidak Berwujud 

6. Kerjasama Pihak Ketiga 

7. Aset yang tidak digunakan 



Reformasi Pengelolaan Aset Negara 



3 Pai; e t Uiid.ang-Und.aiig 



UUNo. 17talmii2©03 tentang Kenangan Negara 

UU N o . Jl t a It u « 2 0-t- ten tan g F erli endahara an r-Je gar a 

UUNo. 15 tali ii n 2005 ten tang P eineiik s aan Pengelolaan 

Sc Tanggung la w a\> Keti. ISTe ga ra 



-U* 



PP No. 6 taluui 2006 
tentang Pengelolaan 
bmn/o 



-rt 




Te rbentukrrya 

D.1KN 

20 Oktober 200 & 




T« nuaii BPK atas 
L / K P emeiintah 



Temuan Inves tigasi 
KP K 



Kritik atas tata kelola 
aset negara oleh 

media nuissa 



Roadmap 

Stiategic A.sset 

Nlaiiagemen t 




Potret Barang Milik Negara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2009 

3. Aset Lancar : Rp33,289 triliun 

4. Aset Tetap: Rp979,004 triliun, meliputi: 

16. Tersebar pada 79 Pengguna Barang meliputi : 

16.73 Kementerian/Lembaga 

17.6 Pengguna Barang Lainnya, 

18. Lebih dari 22.000 Satuan Kerja 

19. Termasuk Satker DK/TP 

20. Termasuk Aset BLU 
17.29,13 Juta item barang, 
18. Lebih dari 12.000 Sub Sub Kelompok Barang. 

5. Aset Tak Berwujud: Rp7,031 triliun 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



86 



6. Aset Lain-Lain: Rp1 04,023 triliun, terdiri dari: 
21.BMN pada 79 K/L = Rp25,016T 
22. BA BUN 999.04 = Rp1 ,681 T 
23.BABUN 999.06 = Rp0,95 T 
24.AsetPPA= Rp2,863 T 

25. Aset Eks PRAyg sudah dikembalikan kepada Menkeu = Rp1,854T 

26. Aset Eks KKKS = Rp1 3,786 T 

27. Aset Bekas Milik Asing/Cina = Rp30,684 T 

28. Aset eks Pertamina = Rp28,040 T 

Perkembangan Hasil Audit BPK Atas LKPP Terkait Barang Milik Negara (2004-2008) 

> Secara umum pelaksanaan penatausahaan BMN di K/L belum sepenuhnya berjalan 
dengan baik sehingga penyajian aset tetap di dalam LKPP belum menggambarkan 
nilai sebenarnya 

> 5 masalah krusial dalam penatausahaan BMN: 

1 . Belum terinventarisasi secara lengkap; 

2. Belum diberi nilai wajar; 

3. Sebagian belum "free & clear" 

4. Belum terorganisasikan dengan baik; 

5. Belum dilaporkan sesuai ketentuan; 

- belum lengkap 

- belum tepat waktu 

Hasil Audit BPK Atas LKPP TA 2009 Terkait Barang Milik Negara 

• Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Per 31 Desember 2009 Tidak 
Berdasarkan Stock Opname dan Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai 

• Aset Tetap yang Dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 Belum 
Mencerminkan Seluruh Hasil Inventarisasi dan Penilaian, Serta Metodologi dan 
Proses Penilaiannya Masih Mengandung Kelemahan 

• Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Dilakukan Secara 
Tertib. 



NO. Tema Temuan Rekomendasi 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 87 



1 


Barang 
Persediaan 


6. Sebagian satker pada 23 
K/L tidak melakukan stock 
opname pada akhir tahun 

7. Sebagian satker di 48 K/L 
tidak menatausahakan 
pencatatan persediaan 
dengan tertib 


Meningkatkan pembinaan atas 
pencatatan dan pelaporan 
persediaan 


2 


Inventarisasi & 
Penilaian BMN 


12. hasil IP sebesar Rp55,39 
triliun menurut DJKN belum 
dapat direkonsiliasi dengan 
data IP pada K/L; 

13. hasil IP sebesar Rp11,50 
triliun belum dibukukan 
sehingga belum mengoreksi 
nilai Aset Tetap di Neraca; 
dan 

14. Aset Tetap dengan nilai 
perolehan sebesar Rp6,63 
triliun belum dilakukan IP. 


1. Merekonsiliasi data hasil IP dan 
membukukan seluruh hasil IP 
tersebut dalam Neraca 

2. Menyempurnakan hasil IP agar 
sepenuhnya menggambarkan 
nilai wajar Aset Tetap 


3 


Pengelolaan 
BMN 


14. Penggunaan Aset Tetap 
pada 14 KL untuk 
kepentingan pihak ketiga/ 
pribadi. 

15. Aset Tetap yang belum 
didukung bukti kepemilikan 
pada 20 KL. 

16. Aset Tetap dalam 
sengketa dengan pihak 
ketiga pada 12 KL. 


2. Meningkatkan 
efektivitas pelaksanaan 
rekonsiliasi data aset tetap 
serta menerapkan sanksi bagi 
satker yang tidak melaksanakan 
rekon 

3. Mereviu kebijakan 
yang dikeluarkan satker agar 
sesuai dengan ketentuan 
pengelolaan BMN 

4. Melakukan 
pembinaan kepada K/L agar 
melaksanakan pengelolaan 
BMN sesuai ketentuan 
khususnya dalam hal 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



88 









pengamanan aset 


4 


Penganggaran 
BMN 


4. Anggaran Belanja Modal 
pada 27 KL digunakan 
untuk Belanja Barang 
Persediaan dan Bantuan 
Sosial. 

5. Pengadaan Aset Tetap 
pada 43 KL tidak 
dianggarkan pada Belanja 
Modal, sehingga Aset 
Tetapnya tidak tercatat di 
Neraca. 

6. Anggaran Belanja 
Bantuan Sosial pada 3 KL 
digunakan untuk Belanja 
Modal dan Belanja Barang. 

7. Anggaran Belanja Barang 
pada 3 KL digunakan untuk 
Belanja Bantuan Sosial. 


Menginventarisasi dan mencatat 
seluruh aset tetap yang diperoleh 
dari belanja selain belanja modal 



Kondisi Saat Ini 

• Selisih LBMN & LKPP Semester I - TA 2010 sebesar Rp. 13, 17 triliun pada 46 Pengguna 
Barang. 



Persediaan 

Tanah 

Peralatan dan Mesin 

Gedung dan Bangunan 

Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan 

Aset Tetap Lainnya 

Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 

Aset Tak Berwujud 

Aset Lain-lain 



3.134.076.114.32 

2 

396.128.392.899 

(1.631.326.963.4 

95) 

(1.669.046.491.0 

78) 

(24.980.974.303. 

726) 

294.116.257.973 

1.708.636.679.80 

4 

121.273.197.579 

37.143.000.663.7 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



89 





46 


Lainnya 


(1.341.631.880.5 




53) 


JUMLAH 


13.174.251.667. 




471 



• Terdapat 8 K/L yang masih mendapatkan opini Disclamer 

2. Mahkamah Agung (MA) 

3. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

4. Kementerian Kesehatan (Kemkes) 

5. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) 

6. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 

7. Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

9. Penerusan Pinjaman 

Rencana Tindak 



ISSUE 


RENCANA TINDAK 


Penatausahaan 
BMN 


3. Pembinaan pada tingkat satuan kerja terkait: 

> penatausahaan persediaan, 

> ketepatan dan kelengkapan laporan BMN, 

> pembentukan unit akuntansi/penatausahaan BMN, 

> pelaksanaan rekoniliasi BMN 

4. Koordinasi pembinaan dengan Ditjen Perbendaharaan 

5. Capacity building yang dapat mendukung implementasi 
penerapan SIMAK BMN dan rekonsiliasi BMN di daerah 


Pengelolaan BMN 


3. Identifikasi pemanfaatan BMN pada K/L yang tidak sesuai 
prosedur 

4. Identifikasi BMN K/L dalam sengketa atau tanah yang belum 
bersertifikat 

5. Surat kepada seluruh K/L terkait penertiban pengelolaan 
BMN dan tindak lanjut temuan 

6. Pembinaan kepada K/ L dalam rangka sertifikasi BMN berupa 
tanah 

7. Menyusun KMK tindak lanjut hasil penertiban, antara lain 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



90 



BMN hilang/tidak ditemukan, rusak berat dan lain-lain 



Permasalahan Lainnya 



No 


Akun 


Permasalahan 


U 


raian 


1 


Aset Tak 


Kriteria-kriteria apa saja 


L. 


Dicatat sebesar nilai perolehan aset 




Berwujud 


yang dapat digunakan 
untuk memasukkan hasil- 




dan biaya-biaya untuk mendapatkan 
hak ciptanya. 






hasil kajian ke dalam aset 


M. 


Yang mempunyai nilai/manfaat 






tak berwujud? 


N. 


ekonomis 

Menunggu Buletin Teknis SAP tentang 

aset tak berwujud yang disusun oleh 

KSAP 


2 


Penyusutan 


RPMK Penyusutan masih 


a) 


RPMK tentang Penyusutan Aset 




Aset 


dalam penyusunan 


b) 
c) 
d) 


Tetap sedang disusun. 

Sisa masa manfaat tidak 
diperhitungkan dalam menghitung 
penyusutan. 

Perlu diidentifikasi aset-aset yang 
dapat disusutkan dan yang tidak perlu 
disusutkan. 

Perlakuan penyusutan atas BMN 
hasil IP 


3 


Nilai 


Nilai Satuan minimum 


• 


Perlunya Revisi Lampiran VII PMK 120, 




Satuan 


kapitalisasi sebesar 




• Untuk satker dalam negeri, diusulkan 




Minimum 


Rp300.000 untuk Peralatan 




-Peralatan dan Mesin menjadi 




Kapitalisasi 


dan Mesin, dan 
Rp10.000.000 untuk 
Gedung dan Bangunan 
dirasa terlalu kecil. 


• 


Rp.500.000,- 
-Gedung dan Bangunan menjadi 
Rp.20.000.000,- 
• Untuk satker luar negeri, diusulkan 

- Peralatan dan Mesin menjadi 
Rp.4.000.000,- 

- Gedung dan Bangunan menjadi 
Rp.20.000.000,- 

Kriteria peraturan nilai satuan 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



91 



minimum kapitalisasi 



Roadmap Pengelolaan Aset Negara 



Pengelolaan Aset Negara 



2007 

Melengkapi Atribut 
Organisasi Pengelolc 
(berkelanjutan/ 
- Penertiban Barong 
Milik Negara /Aset 
Negara / 

{S tertib: Tertib 
administratif, tertib 
hukum, A tertib fisik) 



Strctf&gic 

Assef Management 
"Aset Negara sebagai 
indikator penting dalam 
pelaksanaan anggaran yang 
efisien, efektif dan optimal" 



Mulai 2010 



2008-2009 



Penertiban BMN/aset 
negara (Lanj.) 

Penyempurnaan 
sistem pengendalian 
intern dan tata kelola 
pengelolaan aset 
negara 

Penatausahaan andal 
&. akuntabel 



Menuju integrasi 
perencanaan anggaran dan 
perencanaan aset negara 

Optimalisasi Pengelolaan aset 
negara 

(Ths H/ghest and Best l/se) 



Poses Inventarisasi dan Penilaian BMN 



KOREKSI NILAI 

REKLASIFIKASI KODE 

BARANG 

PERUBAHAN KONDISI 

BARANG 

BARANG BERLEBIH 

BARANG TIDAK OIKETEMUKAN/ 
HILANG 




PROSES 



OUTPUT 



Hasil Inventarisasi Dan Penilaian BMN 

> Penyajian data LKPP dengan Nilai Wajar 

Kesesuaian dengan PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

> Kualitas Laporan K/ L semakin Baik 
Sudah dalam bentuk Aplikasi SIMAK-BMN 

> Nilai BMN Meningkat 

Koreksi Hasil IP yang sudah terekonsiliasi sesuai LBMN Semester I Tahun 2010 sebesar 
Rp354.456.035. 956.039 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



92 



> Kondisi dan Sebaran BMN Terpetakan 

Kondisi BMN, keberadaan BMN, Status penguasaan BMN, identifikasi aset idle, dll 

Penertiban BMN sebagai langkah awal menuju 3T 

• Tertib Aministrasi 

• Koreksi jumlah & nilai BMN sesudah inventarisasi dan revaluasi aset 

• Implementasi penuh SIMAK BMN 

• Lap. BMN lengkap & andal 

• Tertib Hukum 

• BMN dengan dokumen kepemilikan yang sah 

Penyelesaian atas aset hilang/tidak ditemukan 

• Tertib Fisik 

• Penggunaan & pemanfaatan oleh authorized user * Penyelesaian permasalahan 
idle asset 

• Penghapusan atas aset rusak berat 

Penertiban BMN v.s. LKPP 



PP 2-V2005 
(SAP) 



AKUNTABILITAS, INFORMASI 

MANAJEMEN 



PENERTIBAN BMN (Keppres 17/2007) 
INVENTARISASI & PENILAIAN 



PP 6/2006 
(P-BMJNT/D) 



Laporan BMN digunakan sebagai balian penyusunan 
Neraca Pemerintah Pusat (pasal 72 F P 6/2006) 



Koreksi Neraca Awa J/Lanjut ari K/L & Pemerintah 



P e » at a us a h a aii 
BMN yang 
akuutaltel 



3 



3 



SIMAK 
BMN_ 



SAK 



SAI 



P M K 91/2007 
PMK 97/2007 



LK 

K/L 



LKPP yang 
lebih FAIR 



PMK 120^007 
PMK171/2O07 



OPINI 
AUDIT 
YANG 
LEBIH 
BAIK 



Penertiban BMN dan Tindak Lanjutnya 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



93 



Audit BPK atas LKPP 
(sebelum 200S) 

1. Banyak temuan 
Terkait BM N 

2. Opini Disclaimer 



Audit BPK atas LKPP 
(tahun2009) 

1. Temuan Terkait 
BMN menurun 

2. Opini WDP 



Pelaksanaan 

Koreksi Hasil I P 

pada SIMAK 

BMLI 



^v 



Penertiban BMN 




>elum 
Penertiban BMN 



[ Kct : Penertiban BMN(kep,ijton Inventarisasi dan Poni lo ion) | 




Pasca 

Penertiban 

BMN 



Audit BPK atas LKPP 




ke Depan: 


1. 


Temuan terkait 




BMN tidak 




ada/tidak 




signifika n 


2. 


Opini WTP 



Strategi Peningkatan Akuntabilitas Barang Milik Negara 

1. Reformasi Pengelolaan Aset/Bmn 

2. Penertiban Bmn 

3. Rekonsiliasi Pada Semua Level Pelaporan 

4. Pelaporan Secara Berjenjang, Lengkap, dan Tepat Waktu 

Rekonsiliasi Data BMN 

Rekonsiliasi merupakan kegiatan pencocokan 2 (dua) atau lebih data transaksi yang 

diproses pada 2 (dua) atau lebih sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang 

sama. 

Rekonsiliasi berdasarkan tahapan implemantasi saat ini dibedakan atas : 

• Rekonsiliasi dalam rangka tindak lanjut atas hasil penertiban (inventarisasi dan 
penilaian) BMN (SE-04/KN/2009) 

• Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan LKPP (dalam proses) (PMK 102/2009 dan 
PER-07/KN/2009) 



Ruang Lingkup Rekonsiliasi BMN 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



94 



fZ 



ASAR 
HUKUM 

PMK 120, 2007 
PMK 171/2007 
PMK 102, 2009 
PerDJKN 07 2009 

ski; pikk a- m i -n 



*Tk. Satker 
•Tk. Wilayah 
*Tk. Pusat 



Rekonsiliasi 

Internal 



• K/ L dan 
DJKN 

• K/L dan DJPb 




Re ko ns i 1 1 asi 
dengan EIJIST 



Rekonsiliasi 
padaBTJN 



bulanan 




seiiiesteriin 




S 



'S. 



s 



it ■£ 



LBKP 



LBP 



LBMN-KD LBMN-KU' 



LBMN 



LBMTsI 



Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi BMN 

1. Lingkup pembinaan dan pengawasan rekonsiliasi data BMN meliputi: 

a. Kepatuhan pelaksanaan; 

b. Ketepatan waktu; 

c. Kelengkapan dan kebenaran data; 

d. Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi. 

2. Pengenaan sanksi berupa : 

• Surat peringatan dalam jangka 5 (lima) hari setelah batas akhir rekonsiliasi data 

BMN. 

• 7 (tujuh) hari setelah surat peringatan, berupa: 

> penundaan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN 

> rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada 
KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3. Faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan : 

a. tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing- 
masing unit organisasi dan wilayah kerja; 

b. tingkat risiko pengelolaan BMN; 

c. Tingkat penyerapan APBN 

Peran Pengealolaan Aset Dalam Mewujudkan APBN/D yang Efektif St Optimal 

• Penerimaan 

Peningkatan Penerimaan Negara/ Daerah melalui Optimalisasi Aset (highest & best 
use asset) 

• Pengeluaran 

Penghematan Belanja Modal dan Belanja Pemeliharan Aset 

• Pembiayaan 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 



95 



Peningkatan pembiayaan dalam negeri melalui: PMN & Privatisasi, underlying asset 
SUKUK 
• Dukungan Database Aset yang terintegrasi dengan Sistem Informasi yang andal dan 
up-to-date 

Rencana Tindak Lanjut Pasca Penertiban BMN 

h) Menyelesaikan IP terhadap sisa Satker yang belum selesai 

i) Menyelesaikan Koreksi Hasil Penertiban BMN pada SIMAK BMN 

j) Mendorong K/L untuk implementasi SIMAK BMN pada Seluruh Satker 

k) Menyelesaikan permasalahan atas BMN yang bermasalah 

l) Membuat kebijakan atas BMN yang tidak ditemukan dan Idle 

m) Membentuk database BMN untuk kebutuhan Manajemen Aset 

n) Mendorong BPN dan K/L segera melakukan pensertipikatan BMN berupa tanah 

dengan a. n. Pemerintah RI 
o) Mengintegrasikan Perencanaan BMN dan Penganggaran 

Tindak Lanjut Perumusan Regulasi 

> Sudah ditetapkan 

1. Peraturan Bersama Menkeu dan Kepala BPN (186/PMK/2009 dan 24/2009) tentang 
Pensertipikatan BMN berupa Tanah 

2. PMK 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam 
rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

3. Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang 
Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

> Dalam Proses 

E. Revisi PP Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah 

F. RPMK Perencanaan Kebutuhan 

G. RPMK Tunjangan dan Insentif kepada Pejabat/pegawai yang melaksanakan 
Pengelolaan BMN 

H. Revisi PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, 

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 
I. KMK Tindak Lanjut IP BMN pada Kementerian Negara/Lembaga 

Pengelolaan Barang Milik Negara 2 96 



J. RPMK tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 

Tujuan Akhir Road Map dalam penertiban dan pengelolaan BMN 

• Tidak ada temuan; 

• Pengelolaan BMN memenuhi asas 3T (tertib administrasi, tertib fisik dan tertib 
hukum); 

• Pemanfaatan BMN sesuai kaidah H BU; 

• Opini BPK terhadap LKPP dan LKKL menjadi WTP. 



Pengelolaan Barang Milik Negara 2 97